Rakor Humas Pemko Padang 2026: Perkuat Sinergi Komunikasi, Pastikan Informasi Pemerintah Hadir Cepat dan Akurat
D'On, Padang - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Humas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2026, Selasa (22/9/2026), di Aula Abu Bakar Ja'ar, Balai Kota Padang.
Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kapasitas pengelola kehumasan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dalam menghadirkan informasi pemerintahan yang cepat, akurat, edukatif, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Feri Mulyani Hamid, Sekretaris Diskominfo Kota Padang Syafriadi, serta Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Padang, Suryani.
Rakor juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi dan media, yakni Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Noval Wiska, Kepala Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis Universitas Negeri Padang (UNP) Haris Satria, serta Femby Fernando dari Info Sumbar.
Dalam kesempatan tersebut, Feri Mulyani Hamid menegaskan bahwa keberadaan humas di setiap perangkat daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan berbagai program dan kebijakan pemerintah diketahui serta dipahami masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa baik program tersebut dilaksanakan di lapangan. Kemampuan pemerintah dalam mengomunikasikan program secara tepat kepada masyarakat juga menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan.
"Kerja keras pemerintah tidak akan diketahui masyarakat jika tidak diinformasikan dengan baik. Karena itu, Rakor Kehumasan ini sangat penting guna melahirkan langkah konkret dalam memperkuat koordinasi, komunikasi, dan publikasi di seluruh OPD," ujar Feri.
Ia menilai perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Jika sebelumnya penyampaian informasi banyak mengandalkan media konvensional, kini media sosial dan berbagai platform digital menjadi ruang komunikasi yang semakin dominan.
Perubahan tersebut, kata Feri, harus diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur yang menangani komunikasi publik. Humas OPD dituntut tidak hanya mampu membuat informasi, tetapi juga memahami karakter setiap platform, menyajikan konten yang menarik, sekaligus tetap berpegang pada etika dan akurasi informasi.
"Mari kita bangun sistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi, cepat, akurat, dan transparan. Kita pastikan setiap program Pemko Padang dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita memiliki budaya kerja dan komunikasi 'Padang Melayani', bekerja, hadir, dan berkomunikasi untuk masyarakat," katanya.
Bukan Sekadar Publikasi, Humas Dituntut Membangun Kepercayaan
Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Diskominfo Kota Padang Syafriadi mengatakan Rakor Kehumasan 2026 merupakan salah satu langkah strategis untuk mengefektifkan penyebarluasan informasi publik secara masif sekaligus memperkuat sinergi antar-pengelola kehumasan di lingkungan Pemko Padang.
Ia mengatakan, komunikasi pemerintahan saat ini tidak cukup hanya berorientasi pada banyaknya informasi yang dipublikasikan. Lebih dari itu, informasi harus memiliki nilai edukasi, dikemas secara menarik, mudah dipahami, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"Kami berharap kegiatan ini dapat mengoptimalkan pelayanan informasi melalui penyajian konten yang edukatif dan menarik. Selain itu, Rakor ini difokuskan untuk meningkatkan keterampilan serta kapasitas praktis personel humas OPD, terutama dalam teknik penulisan berita dan pengelolaan media," ujar Syafriadi.
Menurutnya, penguatan kapasitas humas menjadi semakin penting karena masing-masing OPD memiliki program, kegiatan, pelayanan, dan inovasi yang perlu diketahui masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, berbagai informasi tersebut berpotensi tidak tersampaikan secara optimal.
Karena itu, Diskominfo mendorong agar humas OPD tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi membangun pola kerja yang terkoordinasi dengan Diskominfo sebagai bagian dari ekosistem komunikasi publik Pemerintah Kota Padang.
Dibekali Praktik Komunikasi dan Pengelolaan Media
Rakor tersebut juga menjadi ruang pembelajaran bagi para pengelola kehumasan OPD. Kehadiran narasumber dari KPID Sumbar, UNP, dan media memberikan perspektif yang lebih luas mengenai tantangan komunikasi pemerintah di tengah perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
Materi yang diberikan diharapkan mampu memperkaya pemahaman peserta, mulai dari bagaimana menyusun informasi yang memiliki nilai berita, mengemas pesan pemerintahan agar lebih menarik, memahami karakter media, hingga mengelola informasi melalui berbagai kanal komunikasi.
Penguatan kemampuan tersebut dinilai penting agar setiap informasi yang berasal dari perangkat daerah tidak berhenti sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi dapat diolah menjadi informasi publik yang memiliki manfaat nyata.
Salah seorang peserta, Zalvenus, perwakilan Badan Koordinasi Humas Satpol PP Kota Padang, menyambut positif kegiatan tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini sebagian personel humas OPD banyak belajar secara mandiri dalam menjalankan tugas-tugas komunikasi dan publikasi.
"Selama ini kami belajar secara otodidak. Lewat pembinaan ini, pemahaman dan kapasitas SDM kami semakin diperkuat agar informasi yang disampaikan ke publik lebih akurat, tajam, dan mutakhir. Kami berharap kolaborasi dan sinergi publikasi antara OPD dan Diskominfo dapat terus ditingkatkan ke depannya," ungkap Zalvenus.
Menuju Komunikasi Pemerintahan yang Terintegrasi
Rakor Humas Perangkat Daerah Tahun 2026 pada akhirnya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknis personel humas, tetapi juga membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Setiap program pemerintah membutuhkan komunikasi yang baik agar masyarakat mengetahui tujuan, proses, manfaat, serta hasil yang dihadirkan. Di sisi lain, komunikasi yang terbuka juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan menyampaikan kebutuhan mereka kepada pemerintah.
Melalui penguatan koordinasi antara Diskominfo dan humas seluruh OPD, Pemerintah Kota Padang berupaya membangun ekosistem komunikasi yang lebih terintegrasi. Informasi dari perangkat daerah diharapkan dapat dikelola secara lebih cepat, akurat, konsisten, dan bertanggung jawab sebelum disampaikan kepada masyarakat.
Diskominfo Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kehumasan.
Dengan demikian, humas tidak lagi dipandang sebatas bagian yang bertugas mendokumentasikan kegiatan atau membuat berita, tetapi menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam membangun komunikasi dua arah, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan pesan-pesan pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat.
Pada titik itulah, semangat “Padang Melayani” tidak hanya diwujudkan melalui kerja dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, tetapi juga melalui komunikasi yang terbuka, cepat, akurat, dan relevan dengan kebutuhan warga.
(Mond)
#Padang #Daerah
