Trauma Banjir Menghantui, Warga Lapau Munggu Minta Direlokasi: Pemko Padang Siapkan Dua Opsi Huntap
D'On, Padang — Banjir yang kembali menerjang kawasan Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, pada Senin (3/8/2026), meninggalkan persoalan yang lebih dalam dari sekadar rumah terendam dan lumpur yang mengotori lingkungan. Bagi puluhan keluarga di kawasan tersebut, bencana yang berulang telah menumbuhkan rasa takut dan trauma untuk kembali menetap di wilayah yang dinilai rawan.
Kondisi itu mendorong warga RT 02 RW 06 Lapau Munggu menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar segera direlokasi ke kawasan yang lebih tinggi, aman, dan layak huni.
Sedikitnya terdapat sekitar 40 kepala keluarga (KK) atau 30 rumah yang terdampak dan berharap pemerintah memberikan solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan setiap kali bencana datang.
Ketua RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Adenan Syahputra Antoni, mengatakan warga sudah merasa tidak nyaman untuk terus tinggal di kawasan tersebut. Kekhawatiran semakin besar karena bencana serupa bukan kali pertama terjadi.
"Kami dari masyarakat yang berada di RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Padang agar kami disegerakanlah diungsikan atau dipindahkan di tempat yang layak atau di tempat yang lebih tinggi lagi. Karena di sini kami tidak nyaman rasanya."
Menurut Adenan, permintaan relokasi bukan semata-mata karena warga ingin meninggalkan kampung halaman. Namun, keselamatan keluarga menjadi pertimbangan utama setelah kawasan tersebut berulang kali diterjang bencana hidrometeorologi.
Pemko Padang Tawarkan Dua Skema Relokasi Permanen
Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran memastikan pemerintah tidak menutup mata terhadap kekhawatiran warga. Pemko Padang bahkan telah menyiapkan solusi konkret berupa dua opsi pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang merasa tempat tinggalnya sudah tidak aman.
Opsi pertama adalah pembangunan Huntap mandiri di atas lahan milik warga atau kaum.
Skema ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki alternatif tanah pribadi maupun tanah kaum atau tanah niniak mamak yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah.
Pemko Padang akan membantu memfasilitasi pembangunan rumah tersebut dengan mengusulkan kebutuhan anggarannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan skema ini, warga tetap dapat berada di lingkungan yang mereka kenal dan memiliki keterikatan sosial maupun kultural, tetapi rumah yang ditempati dibangun di lokasi yang dinilai lebih aman.
Sementara opsi kedua diperuntukkan bagi warga yang tidak memiliki lahan alternatif.
Pemko Padang telah menyiapkan penempatan masyarakat pada tiga lokasi Huntap pemerintah yang telah ditetapkan, yakni Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru.
Artinya, pemerintah tidak hanya meminta warga meninggalkan kawasan rawan bencana tanpa memberikan kepastian tempat tinggal. Sebaliknya, pemerintah menawarkan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.
"Kalau Ada Tanah, Kita Bangunkan Rumah"
Komitmen tersebut disampaikan Fadly Amran saat berada di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026), di sela-sela kegiatan penyaluran bantuan dari Pemko Padang dan Pemerintah Pusat kepada masyarakat terdampak bencana.
Fadly mengatakan, sebagian warga telah memiliki alternatif lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan Huntap. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk mempercepat proses relokasi sekaligus mempertahankan kedekatan warga dengan lingkungan sosialnya.
"Saya tadi sudah menyampaikan bahwasanya ada huntara (hunian sementara), tapi beberapa memilih untuk membangun huntap (hunian tetap) di daerah yang sudah dibicarakan dengan niniak mamak-nya. Jadi Alhamdulillah kita senang sekali, bersyukur sekali mendengarkan bahwasanya bapak dan ibu di sini punya alternatif tanah, sehingga kita akan mintakan BNPB untuk bangun. Ini bisa sekali."
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada tahap pembersihan lingkungan dan pemberian bantuan kebutuhan dasar. Pemko Padang mulai mendorong solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko masyarakat kembali menjadi korban apabila bencana serupa terjadi.
Fadly bahkan menegaskan, kesempatan relokasi terbuka bagi masyarakat di berbagai wilayah Kota Padang yang tinggal di kawasan rawan bencana dan merasa tidak lagi aman.
"Siapa pun masyarakat kita di mana pun yang sudah terdampak dan merasa bahwasanya daerahnya itu rawan, bisa kita relokasi. Tidak ada tidak bisa. Silakan disampaikan, kita carikan solusi."
Menurutnya, pemerintah akan melihat kondisi warga secara konkret. Jika masyarakat memiliki lahan yang aman, pemerintah akan mengupayakan pembangunan rumah di lahan tersebut. Namun apabila tidak memiliki lahan, pemerintah menyediakan alternatif Huntap di lokasi yang telah disiapkan.
"Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kita bangunkan di tiga lokasi Huntap yang sudah kita tetapkan."
Jangan Paksa Tinggal di Kawasan yang Berulang Kali Diterjang Bencana
Fadly juga menyampaikan pesan tegas kepada masyarakat agar tidak memaksakan diri untuk tetap tinggal di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi prioritas. Apalagi apabila suatu kawasan telah berulang kali terdampak bencana dengan pola yang sama.
"Jangan paksakan tinggal kalau memang daerah tersebut memang daerah yang rawan dan sudah berkali-kali kena bencana. Ada solusinya dari pemerintah kota."
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa relokasi bukan berarti pemerintah ingin memutus hubungan masyarakat dengan tempat asalnya. Relokasi justru diposisikan sebagai langkah perlindungan apabila tempat tinggal saat ini sudah tidak lagi memberikan rasa aman.
Bantuan Rp540 Juta dan Logistik BNPB Disalurkan
Di tengah proses mencari solusi hunian permanen, Pemko Padang juga terus memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak banjir.
Pada penyaluran bantuan di Lapau Munggu, pemerintah menyerahkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Padang sebesar Rp2 juta untuk setiap rumah, dengan total anggaran mencapai Rp540 juta.
Selain bantuan dari pemerintah kota, masyarakat juga menerima bantuan dari BNPB berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan untuk menunjang pemulihan pascabencana.
Bantuan tersebut antara lain berupa sembako seperti beras, gula, roti dan kebutuhan lainnya, serta hygiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat hingga alat kebersihan.
Bantuan juga datang dari Wakil Presiden, berupa berbagai peralatan kebersihan yang dibutuhkan warga untuk membersihkan rumah dan lingkungan setelah terdampak banjir. Peralatan tersebut meliputi sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, wepol dan sabun.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi masa pemulihan, sembari pemerintah mempersiapkan langkah penanganan yang lebih permanen.
Relokasi Menjadi Jalan Keluar dari Siklus Bencana
Kasus Lapau Munggu memperlihatkan bahwa persoalan pascabencana tidak selalu selesai ketika air surut. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan, ancaman terbesar justru muncul setelah bencana berlalu: apakah mereka harus kembali ke rumah yang sama dan menunggu bencana berikutnya?
Karena itu, kebijakan relokasi menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana di Kota Padang.
Pemko Padang kini menawarkan pilihan yang lebih fleksibel. Warga yang memiliki tanah aman dapat membangun Huntap melalui fasilitasi pemerintah dan pengusulan anggaran kepada BNPB. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki lahan dapat menempati Huntap pemerintah di Balai Gadang, Sungkai, maupun Simpang Haru.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan untuk bertahan setelah bencana, tetapi juga diberikan jalan keluar agar tidak terus berada dalam lingkaran risiko yang sama.
Bagi warga Lapau Munggu, harapan itu kini tertuju pada satu hal: memiliki rumah yang bukan hanya menjadi tempat pulang, tetapi juga tempat yang benar-benar aman untuk membesarkan keluarga.
Sementara bagi Pemko Padang, persoalan relokasi menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berulang.
Pesan pemerintah pun jelas: jika sebuah kawasan sudah terbukti rawan dan bencana terus berulang, warga tidak harus menghadapi risiko itu sendirian. Pemerintah menyatakan siap mencarikan solusi dan menyediakan hunian yang lebih aman dan layak.
(Mond)
#Padang #Daerah
