Kuasa hukum Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) Abdul Haji Talaohu dalam wawancara cegat di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/4/2026).
D'On, Jakarta - Langkah tanpa kompromi ditunjukkan Jusuf Kalla. Tak main-main, tokoh senior nasional itu langsung menggulung isu liar ke jalur hukum dengan melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar beserta empat akun YouTube ke Bareskrim Polri, Senin (6/4/2026).
Di bawah komando kuasa hukum Abdul Haji Talaohu, laporan ini bukan sekadar klarifikasi ini serangan balik telak terhadap tudingan yang dinilai telah “kebablasan”.
“Hari ini kami buat laporan polisi. Ini serius, bukan main-main,” tegas Abdul.
TUDINGAN PANAS: UANG Rp5 MILIAR, NAMA JK DISERET!
Polemik ini meledak setelah Rismon melontarkan klaim yang mengguncang publik. Ia menyebut adanya “elite politik” di balik isu ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Lebih jauh lagi, nama JK ditarik ke pusaran panas. Ia dituding menggelontorkan dana fantastis Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan pihak lain untuk menggulirkan isu tersebut.
Tudingan ini sontak viral, memicu badai opini, dan memperkeruh ruang publik.
4 AKUN YOUTUBE IKUT DIGILAS
Tak berhenti pada satu nama, kubu JK juga menyapu bersih pihak-pihak yang dianggap memperkeruh keadaan. Empat akun YouTube resmi ikut dilaporkan:
Ruang Konsensus
Musik Ciamis
Mosato TV
YouTuber Nusantara
Mereka dituding turut menyebarkan narasi yang berujung pada fitnah, pencemaran nama baik, dan hoaks.
“Ini bukan hanya satu orang. Ada akun, ada narasumber, semua yang terlibat kami seret,” kata Abdul.
DALIH AI? KUBU JK: “UJI DI PENGADILAN!”
Pernyataan kontroversial itu sempat dibela dengan alasan teknologi—disebut sebagai hasil kecerdasan buatan (AI). Namun kubu JK menolak mentah-mentah alasan tersebut.
“Kalau memang AI, buktikan! Justru itu harus diuji. Karena dampaknya sudah nyata,” tegas Abdul.
Sebagai amunisi awal, tim hukum JK telah menyerahkan tiga video yang beredar luas di internet ke penyidik.
JK ANGKAT SUARA: “ITU FITNAH!”
Sehari sebelum laporan dilayangkan, JK sudah lebih dulu membantah keras tudingan tersebut.
“Saya pastikan itu tidak benar!” tegasnya.
Ia juga meluruskan soal pertemuan di kediamannya saat Ramadan. Menurut JK, pertemuan itu murni diskusi kebangsaan dan masukan untuk pemerintahan Prabowo Subianto bukan skenario politik seperti yang dituduhkan.
PERTARUNGAN BESAR DIMULAI
Kasus ini kini bukan lagi sekadar perang opini di media sosial. Ini sudah naik kelas—menjadi pertarungan hukum terbuka.
Langkah keras JK mengirim pesan jelas:
siapa pun yang menyebar tuduhan tanpa bukti, siap-siap berhadapan dengan hukum.
Publik kini menanti, siapa yang akan tumbang di ujung perkara ini
pembawa isu, atau yang dituduh?
(B1)
#Nasional #Hukum
