Ilustrasi
D'On, Padang - Penerapan sistem digitalisasi oleh PT Pertamina Patra Niaga kini benar-benar mempersempit ruang gerak penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. Di lapangan, praktik “main belakang” disebut semakin sulit dilakukan.
Manager SPBU 14.252.516 Bungus, Amri Rajanista, menegaskan bahwa saat ini pengisian BBM bersubsidi tidak lagi bisa dilakukan sembarangan. Setiap kendaraan wajib menunjukkan barcode resmi—tanpa itu, nozzle dispenser tak akan bekerja.
“Sekarang semua berbasis data. Tidak ada barcode, tidak ada pengisian,” tegasnya, Minggu (12/4).
Barcode tersebut diterbitkan oleh dinas terkait dan hanya diberikan kepada kelompok yang berhak seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha tertentu. Sistem ini menjadi “gerbang utama” dalam memastikan subsidi tepat sasaran.
Tak berhenti di situ, pengawasan juga diperketat melalui CCTV yang terhubung langsung secara online dengan BPH Migas dan Pertamina. Aktivitas di SPBU kini bisa dipantau secara real-time tanpa celah.
Lebih jauh lagi, seluruh stok BBM dalam tangki pendam SPBU sudah terkoneksi digital dengan sistem Pertamina. Setiap liter yang masuk dan keluar terekam jelas bahkan transaksi mencurigakan pun bisa langsung terdeteksi.
Di sisi internal, aturan main juga tak kalah keras. Amri memastikan seluruh operator hingga manajer terikat kontrak kerja ketat. Pelanggaran SOP, khususnya terkait BBM subsidi, langsung berujung sanksi berat hingga pemecatan.
“Tidak ada kompromi. Pelanggaran berat? Langsung PHK,” katanya lugas.
Menanggapi isu miring soal dugaan penyaluran BBM tak sesuai SOP di wilayah Bungus, Amri menilai tudingan tersebut lebih condong ke opini tanpa bukti kuat.
Ia bahkan mengingatkan, jika tuduhan tak berdasar terus digulirkan, dampaknya bisa serius. Para pemilik SPBU di Sumatera Barat berpotensi mengambil langkah ekstrem: menghentikan penyaluran BBM bersubsidi.
“Kalau terus disudutkan tanpa bukti, bisa saja SPBU memilih berhenti menyalurkan subsidi. Yang rugi masyarakat sendiri, bahkan bisa picu inflasi,” tegasnya.
Dengan sistem yang kini serba digital dan transparan, ia berharap publik tidak mudah terpengaruh isu liar, serta mendukung upaya pengawasan ketat demi menjaga hak masyarakat atas BBM subsidi.
(Mond)
#BBM #SumateraBarat #Pertamina
