Presiden Prabowo Subianto (Biro Pers Istana)
D'On, Jakarta - Prabowo Subianto menegaskan sikapnya terhadap pihak-pihak yang ingin menggantikan dirinya dari kursi kepemimpinan nasional. Dalam pernyataan yang cukup keras, ia meminta agar semua pihak menghormati proses demokrasi dengan menunggu hingga Pemilihan Presiden 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berdiskusi bersama sejumlah jurnalis dan pengamat di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (21/3/2026). Dalam forum itu, Prabowo secara terbuka menyinggung isu destabilisasi dan disinformasi yang menurutnya mulai mengganggu jalannya pemerintahan.
“Mau ganti saya? Tunggu dong 2029. Jadi negara yang beradab. Sabar,” tegasnya.
Soroti Peran Media dan Isu Destabilisasi
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung nama Najwa Shihab yang ia sapa secara langsung. Ia meminta agar tokoh media bersikap objektif dalam melihat dinamika politik nasional.
Menurut Prabowo, fenomena destabilisasi dan penyebaran disinformasi merupakan bagian dari tantangan dalam bernegara yang harus dihadapi secara bijak.
“Mbak Nana harus objektif juga sebagai seorang tokoh, bahwa destabilisasi, disinformasi itu bagian dari bernegara,” ujarnya.
Komitmen Tegakkan Hukum, Akui Kelemahan Aparat
Prabowo juga menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum di Indonesia. Namun, ia tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih ada di tubuh aparat penegak hukum.
Ia menyebut, pembenahan sistem hukum menjadi pekerjaan berat yang harus dilakukan secara bertahap dan konsisten.
“Saya ingin menegakkan hukum. Tapi memang aparat kita masih banyak kekurangannya,” kata Prabowo.
Bongkar “Deep State” di Pemerintahan
Dalam pernyataan yang cukup mengejutkan, Prabowo mengaku menemukan indikasi praktik “deep state” di dalam birokrasi. Ia menyebut adanya pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) yang berani melawan menteri, bahkan merasa kebal terhadap pengawasan.
Temuan tersebut, kata Prabowo, menjadi alasan di balik langkah tegas pemerintah dalam melakukan pencopotan sejumlah pejabat.
“Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini kita bersihkan,” ungkapnya.
Bersih-Bersih BUMN Jadi Fokus Utama
Tak hanya di birokrasi, Prabowo juga menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebutnya sebagai salah satu titik lemah terbesar dalam sistem pemerintahan selama ini.
Ia mengakui bahwa upaya membersihkan BUMN bukanlah pekerjaan ringan, namun menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.
“BUMN sedang saya bersihkan. Ini salah satu kebobolan terbesar kita,” tegasnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Prabowo menegaskan tidak ingin mencari simpati publik dengan mengeluhkan situasi.
Klaim Dukungan Rakyat, Ingatkan Bahaya Kerusuhan
Di akhir pernyataannya, Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan dukungan terhadap kepemimpinannya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa perbedaan sikap politik tidak boleh berujung pada tindakan yang merugikan negara, seperti kerusuhan atau instabilitas sosial.
“Kalau tidak suka, silakan. Tapi jangan rusuh. Kalau rusuh, semua negara yang rugi,” pungkasnya.
Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahannya tengah fokus pada agenda pembenahan internal, sekaligus menghadapi tekanan politik yang semakin dinamis menjelang tahun-tahun awal masa kepemimpinannya. Di tengah berbagai isu yang mencuat, stabilitas nasional tampaknya menjadi garis merah yang tidak ingin dilanggar oleh Presiden.
(L6)
#Nasional #PrabowoSubianto
