SPPG. (Sumber: Doc. Biro Hukum dan Humas BGN)
D'On, JAKARTA – Sikap tegas ditunjukkan dua partai politik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan sepakat dengan langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melarang kadernya terlibat dalam bisnis dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya sangat baik dan memberi manfaat langsung bagi pelajar dalam pemenuhan gizi harian.
“MBG program bagus. Memberi makanan bergizi pada siswa,” ujar Mardani, Sabtu (28/2/2026).
Namun, ia mengingatkan bahwa tata kelola program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan. Keluhan soal standar gizi dan kualitas menu disebutnya kerap muncul dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Tata kelolanya perlu diperbaiki. Standar gizi dan menu sering jadi keluhan. Mesti ada pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan,” tegasnya.
Jangan Jadikan MBG Mesin Politik
PKS secara terbuka menolak keterlibatan partai politik dalam pengelolaan dapur MBG atau SPPG. Mardani menilai, program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak sekolah itu seharusnya dijalankan oleh komunitas dan masyarakat, bukan dijadikan ruang manuver politik.
“PKS mendorong komunitas dan masyarakat yang terlibat. Jangan parpol,” tandasnya.
Pernyataan tersebut memperkuat sinyal bahwa MBG tidak boleh berubah menjadi “mesin politik” atau ladang kepentingan kelompok tertentu.
PDIP Larang Kader Bisnis Dapur MBG
Sebelumnya, PDIP telah mengeluarkan surat edaran internal yang melarang kader memanfaatkan program MBG atau membuka bisnis dapur MBG/SPPG.
Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat tersebut. Ia menegaskan bahwa partai tidak pernah mengizinkan kepentingan pribadi kader masuk dalam program pemerintah yang bersifat kerakyatan.
“Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG,” ujar Guntur, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, sikap PDIP sangat jelas: MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan tidak boleh dikomersialisasikan.
“Adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” tegasnya.
Ujian Integritas Program Kerakyatan
Sikap tegas dua partai ini menjadi sorotan di tengah besarnya anggaran dan luasnya jangkauan program MBG secara nasional. Publik kini menanti konsistensi pengawasan agar program pemenuhan gizi siswa benar-benar steril dari kepentingan politik dan praktik komersialisasi terselubung.
MBG diharapkan tetap berada pada relnya: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi yang layak bukan menjadi ajang rebutan pengaruh atau sumber keuntungan segelintir pihak.
(L6)
#Politik #Nasional #MakanBergiziGratis #PKS #PDIP
