Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani saat di Kemendagri Bahas Pembentukan BUMD
D'On, Jakarta — Di tengah upaya daerah memperkuat kemandirian fiskal dan menggerakkan ekonomi berbasis potensi lokal, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani melangkah langsung ke pusat pengambil kebijakan nasional. Kamis (5/2/2026), Annisa beraudiensi dengan Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menindaklanjuti dokumen feasibility study (FS) pendirian BUMD Kabupaten Dharmasraya.
Audiensi ini bukan sekadar agenda seremonial. Ia menjadi bagian dari upaya serius Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menata fondasi ekonomi daerah melalui badan usaha yang dirancang profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai tambah.
“BUMD kami rancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah, bukan hanya entitas bisnis, tetapi instrumen strategis untuk mengelola potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan,” ujar Annisa saat memaparkan rencana besar tersebut di hadapan jajaran Kemendagri.
BUMD sebagai Pengungkit Potensi Lokal
Dalam pemaparannya, Annisa menjelaskan bahwa BUMD Dharmasraya tidak dibangun tanpa arah. Sejumlah sektor strategis telah dipetakan sebagai core business, mulai dari Rice Milling Unit (RMU) untuk memperkuat rantai nilai pertanian, pengelolaan aset eks-HGU, replanting dan pengolahan kelapa sawit, hingga industri pakan yang menopang sektor peternakan.
Pemilihan sektor tersebut didasarkan pada karakteristik dan kekuatan ekonomi lokal Dharmasraya yang selama ini belum sepenuhnya dikelola secara terintegrasi oleh pemerintah daerah.
“Selama ini potensi kita besar, tetapi nilai tambahnya masih banyak dinikmati pihak luar. Melalui BUMD, kami ingin memastikan manfaat ekonomi itu kembali ke daerah dan masyarakat,” kata Annisa.
Evaluasi Pusat: Modal, Regulasi, dan Tata Kelola
Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen perencanaan yang diajukan Pemkab Dharmasraya.
“Hasil evaluasi kami merekomendasikan adanya penyesuaian struktur permodalan agar pendirian dan pengelolaan BUMD benar-benar selaras dengan regulasi dan prinsip tata kelola keuangan daerah,” jelas Yudia.
Selain aspek permodalan, Kemendagri juga menekankan pentingnya kesiapan regulasi sebagai landasan operasional BUMD, termasuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Daerah. Regulasi tersebut dinilai krusial untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta keberlanjutan usaha BUMD ke depan.
Komitmen Penyesuaian Bertahap
Menanggapi masukan tersebut, Bupati Annisa menegaskan sikap terbuka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terhadap arahan pemerintah pusat. Ia menyatakan seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti secara bertahap dan terukur.
“Kami tidak ingin terburu-buru. Yang terpenting adalah memastikan pendirian BUMD ini patuh regulasi, sehat secara fiskal, dan mampu memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Menurut Annisa, keberadaan BUMD diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Sinkronisasi Fiskal Pusat–Daerah
Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Jakarta, Bupati Annisa sebelumnya juga melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Pertemuan tersebut membahas penguatan pembiayaan fiskal daerah dan peluang dukungan pemerintah pusat bagi Dharmasraya.
Dalam pertemuan itu dibahas berbagai skema bantuan pemerintah pusat yang dialokasikan berdasarkan indikator kinerja daerah, seperti pengendalian inflasi, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, kependudukan, hingga kualitas pelaksanaan APBD.
Agus Fatoni menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar setiap skema pembiayaan pembangunan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Pembiayaan daerah harus dimanfaatkan secara produktif, akuntabel, dan tetap menjaga keberlanjutan fiskal agar memberikan dampak ekonomi jangka panjang,” ujar Agus.
Selain bantuan pemerintah pusat, Dirjen Bina Keuangan Daerah juga mendorong pemanfaatan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur strategis.
Prinsip Kehati-hatian Jadi Pegangan
Menutup rangkaian pertemuan tersebut, Bupati Annisa menegaskan bahwa Pemkab Dharmasraya akan mengkaji setiap opsi pembiayaan dengan cermat dan penuh kehati-hatian.
“Kami ingin setiap kebijakan fiskal benar-benar berdampak, tidak membebani daerah, dan sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Dharmasraya,” pungkasnya.
Langkah Annisa ini menandai keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kemandirian ekonomi. Dari ruang rapat di Jakarta, fondasi masa depan ekonomi Dharmasraya mulai ditata—dengan harapan BUMD kelak menjadi mesin penggerak yang memberi nilai tambah nyata bagi daerah dan masyarakatnya.
(Papa Juan)
#Daerah #KabupatenDharmasraya #BUMD
