 |
| Eks Menpora Dito Ariotedjo di KPK |
D'On, Jakarta – Pemeriksaan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka tabir baru dalam pusaran kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024. Di balik sorotan publik terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya Gus Alex, muncul narasi diplomasi tingkat tinggi yang disebut berlangsung dalam suasana santai: makan siang antara Presiden Joko Widodo dan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).
Dito hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026), sebagai saksi. Usai menjalani pemeriksaan, ia langsung dikerubungi awak media. Beragam pertanyaan dilontarkan, salah satunya terkait isu sensitif yang berkembang di ruang publik: dugaan tukar-menukar kepentingan antara Indonesia dan Arab Saudi demi mendapatkan kuota tambahan haji.
Alih-alih menjawab dengan nada serius, politisi Partai Golkar itu memilih meredam isu dengan guyonan.
“Enggak lah, apa hubungannya? Tukar-menukar? Kita waktu itu malah mintanya ditukar sama Cristiano Ronaldo buat ngelatih atau main di Indonesia,” kata Dito sambil tersenyum, memancing tawa wartawan.
Namun di balik candaan tersebut, Dito mengakui adanya pertemuan langsung antara Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Arab Saudi, di mana isu haji memang sempat dibahas.
Pembicaraan Haji di Meja Makan Siang
Dito mengungkapkan, pembahasan soal haji terjadi secara informal saat jamuan makan siang bersama Pangeran MBS. Ia menekankan bahwa tidak ada pembicaraan teknis atau kesepakatan spesifik mengenai jumlah kuota tambahan.
“Kronologinya itu lagi makan siang. Presiden Jokowi dengan Prince Mohammed bin Salman. Yang dibicarakan bukan kuota secara spesifik, tapi pelayanan haji,” ujar Dito.
Menurutnya, Indonesia memiliki kebutuhan besar dalam penyelenggaraan ibadah haji, mengingat jumlah jemaah yang sangat besar setiap tahunnya. Karena itu, pembahasan lebih mengarah pada kualitas layanan, fasilitas, dan kenyamanan jemaah, bukan sekadar angka kuota.
Tak hanya haji, Dito menyebut pertemuan tersebut juga membahas agenda strategis lain.
“Karena kan tidak hanya haji. Sebelumnya juga ada pembahasan soal IKN dan investasi. Jadi pembicaraannya luas,” jelasnya.
Diplomasi atau Transaksi?
Pernyataan Dito ini menjadi penting di tengah kecurigaan publik yang mengaitkan diplomasi tingkat tinggi dengan praktik transaksional. Ia dengan tegas menolak anggapan bahwa pertemuan tersebut mengandung unsur barter atau kompromi kepentingan.
“Ini namanya diplomasi, bukan tukar-menukar,” tegas Dito.
Ia menegaskan, diplomasi antarnegara lazim dilakukan dalam berbagai format, termasuk pertemuan santai seperti makan siang, dan tidak selalu berujung pada kesepakatan tertulis atau keputusan teknis.
Bayang-Bayang Kasus Kuota Haji
Kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024 sendiri menjadi salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik. KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Gus Alex. Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kuota haji dinilai menyentuh aspek sensitif, karena menyangkut ibadah dan kepentingan jutaan umat Muslim Indonesia.
Kehadiran nama-nama pejabat dan mantan pejabat dalam pemeriksaan KPK menegaskan bahwa perkara ini tidak sederhana. Setiap potongan informasi, termasuk pengakuan tentang diplomasi internasional, menjadi bagian dari puzzle besar yang tengah dirangkai penyidik.
Menunggu Kejelasan
Meski Dito menegaskan tidak ada transaksi tersembunyi, pernyataannya justru membuka diskusi lebih luas soal batas tipis antara diplomasi, lobi politik, dan kebijakan publik. Publik kini menanti, apakah KPK akan menelusuri lebih jauh konteks pertemuan Jokowi–MBS atau tetap fokus pada dugaan penyimpangan di level kementerian.
Satu hal pasti, kasus kuota haji 2024 bukan sekadar perkara hukum, tetapi juga ujian transparansi negara dalam mengelola ibadah yang menyentuh sisi spiritual sekaligus administratif umat.
(L6)
#KPK #Korupsi #KorupsiKuotaHaji
