 |
| Anggota DPR RI Andre Rosiade Dampingi Menteri PU Dody Hanggodo saat Tinjau Perbaikan Jalan Lembah Anai |
D'On, SOLOK — Momen penegasan keras Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat, Andre Rosiade, kepada Bupati Solok Jon Firman Pandu mendadak menjadi sorotan publik setelah videonya beredar luas di media sosial. Dalam pernyataannya, Andre secara terbuka mengkritik lambannya kinerja Pemerintah Kabupaten Solok dalam menyelesaikan pembebasan lahan proyek Jalan Nasional Aia Dingin–Alahan Panjang–Surian yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Proyek tersebut diketahui merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah resmi dikontrakkan sejak 16 Desember 2025. Namun, hingga memasuki awal tahun 2026, progres pembebasan lahan yang menjadi prasyarat utama pembangunan belum juga terealisasi, meskipun sebelumnya pemerintah daerah menyampaikan bahwa proses tersebut diperkirakan sudah rampung.
Berdasarkan data di lapangan, terdapat sekitar 292 rumah warga yang berada di sepanjang sisi ruas jalan dan harus direlokasi agar pembangunan jalan dapat memenuhi standar jalan nasional, baik dari segi lebar badan jalan, keselamatan pengguna, maupun daya dukung jangka panjang. Namun hingga kini, ketidakjelasan mekanisme relokasi dan ganti rugi dinilai menjadi titik lemah yang belum diselesaikan secara serius oleh pemerintah daerah.
Dalam pernyataannya di hadapan masyarakat dan awak media, Andre Rosiade tidak menutupi kekecewaannya. Ia menilai keterlambatan pembebasan lahan sebagai hambatan utama yang berpotensi menggagalkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumatera Barat.
“Ini proyek nasional, dananya sudah ada, kontraknya sudah jalan. Kalau pembebasan lahan tidak selesai, yang rugi bukan hanya pusat, tapi masyarakat Solok sendiri,” tegas Andre dengan nada keras.
Andre menekankan bahwa jalan Aia Dingin–Alahan Panjang–Surian memiliki peran vital sebagai penghubung antarwilayah, jalur distribusi hasil pertanian, serta akses utama bagi perekonomian masyarakat di kawasan dataran tinggi Solok. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut hak masyarakat atas pembangunan dan kesejahteraan.
Lebih lanjut, Andre meminta Pemerintah Kabupaten Solok untuk tidak saling melempar tanggung jawab, serta segera mengambil langkah konkret dan terukur, mulai dari percepatan pendataan warga terdampak, kejelasan skema ganti rugi, hingga komunikasi terbuka dengan masyarakat agar proyek dapat berjalan sesuai target.
Sorotan tajam ini pun memicu beragam reaksi publik. Sebagian masyarakat menilai kritik Andre sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dan percepatan pembangunan daerah. Namun, tidak sedikit pula yang menunggu langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Solok untuk membuktikan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang telah berlarut-larut.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait tenggat waktu penyelesaian pembebasan lahan tersebut. Publik kini menanti, apakah peringatan keras ini akan menjadi titik balik percepatan pembangunan, atau justru menambah daftar panjang proyek infrastruktur yang tersendat akibat lemahnya koordinasi di tingkat daerah.
(Mond)
#Infarstruktur #KabupatenSolok #Daerah
