Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Karnavian Minta Maaf dan Akui Kendala Besar Penanganan Bencana
Mendagri di acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Nasional yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Foto: Humas Kemendagri)
D'On, Jakarta - Pengibaran bendera putih oleh warga di sejumlah wilayah terdampak banjir di Aceh menjadi sorotan nasional. Simbol yang kerap dimaknai sebagai tanda keputusasaan sekaligus jeritan minta tolong itu akhirnya mendapat respons langsung dari pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara terbuka menyampaikan permintaan maaf dan mengakui adanya kendala serius dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra.
Dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra yang digelar di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025), Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap aksi simbolik warga Aceh tersebut.
“Yang pertama mengenai pengibaran bendera putih, bagi kami ini adalah wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang mereka alami,” ujar Tito.
Ia menekankan bahwa pemerintah mendengar, memahami, dan tidak alergi terhadap kritik maupun sikap masyarakat yang muncul akibat keterbatasan penanganan di lapangan.
“Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan, dan sikap masyarakat terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatra,” sambungnya.
Pemerintah Akui Kekurangan dan Kendala Medan Berat
Mewakili pemerintah, Tito secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh dan wilayah lain yang terdampak bencana, apabila respons dan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi harapan.
“Dengan segala kerendahan hati kami minta maaf bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat,” jelas Tito.
Ia menjelaskan, tantangan geografis, akses jalan yang terputus, cuaca ekstrem, serta kondisi infrastruktur yang rusak parah menjadi faktor utama keterlambatan distribusi bantuan dan evakuasi di beberapa titik terdampak.
Janji Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Darurat
Meski mengakui adanya kekurangan, Tito memastikan pemerintah tidak berhenti bekerja. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus memperbaiki kinerja, mengatasi kendala di lapangan, dan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Sebagai pemerintah Indonesia, kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” tegasnya.
Kebutuhan darurat yang dimaksud meliputi logistik pangan, layanan kesehatan, hunian sementara, air bersih, hingga pemulihan akses transportasi yang terputus akibat banjir dan longsor.
Di akhir pernyataannya, Tito juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak—mulai dari relawan, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat umum—yang telah bergotong royong membantu korban bencana.
“Uluran tangan masyarakat sangat membantu pemerintah. Kita terus bersama-sama dalam bingkai soliditas kebangsaan dan kemanusiaan untuk segera memulihkan,” pungkasnya.
Panglima TNI Tambah Puluhan Ribu Personel untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan bahwa TNI memperkuat kehadirannya di wilayah bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga saat ini, jumlah personel TNI yang telah dikerahkan mencapai 36.636 prajurit, dan akan terus bertambah.
“Saya laporkan pelibatan personel TNI yang sudah existing sekarang jumlahnya 36.636 orang dan akan ada penambahan personel,” kata Agus.
Penambahan personel difokuskan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan melibatkan batalyon zeni, satuan bantuan tempur, hingga tenaga kesehatan TNI.
Tugas yang akan dilakukan meliputi:
- Pemasangan jembatan bailey di daerah terisolasi
- Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap
- Pembersihan lumpur, kayu, dan puing-puing
- Normalisasi jalan dan akses logistik
- Distribusi bantuan ke wilayah sulit dijangkau
Polri Kerahkan Belasan Ribu Personel dan Ribuan Relawan
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa Polri saat ini telah menurunkan 11.625 personel ke lokasi bencana. Selain itu, 239 personel tambahan sedang dalam perjalanan dan diperkirakan tiba pada 23 Desember 2025.
“Personel tambahan ini akan ditugaskan untuk mendukung tugas-tugas lanjutan sesuai kebutuhan di lapangan,” jelas Listyo.
Polri juga menyiapkan 1.000 personel cadangan dari Operasi Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang sewaktu-waktu dapat diperbantukan ke wilayah bencana Sumatra. Tak hanya itu, sebanyak 7.269 relawan telah direkrut dan mulai digerakkan ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Jika diperlukan, kekuatan ini bisa kami dorong untuk membantu wilayah bencana pasca Operasi Nataru,” pungkas Kapolri.
Simbol Bendera Putih Jadi Alarm Kemanusiaan
Pengibaran bendera putih oleh warga Aceh kini dipandang sebagai alarm kemanusiaan bukan sekadar kritik, melainkan panggilan darurat agar negara hadir lebih cepat dan lebih kuat. Pemerintah pusat, TNI, dan Polri pun berjanji mempercepat langkah agar penderitaan warga terdampak segera teratasi dan proses pemulihan berjalan lebih manusiawi dan berkeadilan.
(L6)
#Kemendagri #BanjirAceh #TitoKarnavian
