Prabowo Peringatkan Pejabat Negara: Mark Up Anggaran Sama dengan Mencuri, Jangan Akali Rakyat!
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para pejabat tidak melakukan mark up atau penggelembungan anggaran (foto: Sekretariat Presiden)
D'On, SERANG, BANTEN — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar tidak melakukan praktik mark up atau penggelembungan anggaran. Dalam nada tegas dan tanpa tedeng aling-aling, Prabowo menyebut mark up sebagai bentuk pencurian terhadap negara dan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di hadapan para pejabat dan undangan dalam sebuah agenda resmi di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025). Presiden menegaskan bahwa praktik manipulasi anggaran, sekecil apa pun, merupakan kejahatan serius yang menggerogoti masa depan bangsa.
“Jangan mark up gila-gilaan. Mark up gila-gilaan sama dengan mencuri, saudara-saudara sekalian, sama mencuri! Jangan karena pakaian bagus, pintar ngarang-ngarang di kertas, mau ngakalin pemerintah, ngakalin rakyat,” tegas Prabowo, disambut perhatian penuh peserta acara.
Kritik Tajam terhadap Mentalitas Birokrasi
Prabowo menyoroti fenomena pejabat yang tampil rapi, berpendidikan tinggi, namun justru menyalahgunakan kecerdasan dan kewenangannya untuk mengakali sistem. Menurutnya, praktik tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati amanah rakyat.
Ia menekankan bahwa uang negara yang dikelola pemerintah berasal dari pajak dan jerih payah rakyat, sehingga setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
“Uang ini bukan uang pribadi, bukan uang warisan. Ini uang rakyat. Kalau diselewengkan, itu artinya kita mencuri dari rakyat sendiri,” ujar Presiden dengan nada serius.
Keyakinan Prabowo: Kemiskinan Bisa Dihapus
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menghilangkan kemiskinan, asalkan pemerintah konsisten membersihkan praktik-praktik kotor yang selama ini menghambat pembangunan.
“Saya bertekad, kita mampu menghilangkan kemiskinan. Kita mampu, saya sangat yakin,” ucapnya.
Menurut Prabowo, kemiskinan bukan semata persoalan sumber daya atau kemampuan negara, melainkan akibat dari kebocoran anggaran, lemahnya pengawasan, dan suburnya praktik korupsi.
Tiga Musuh Besar Negara: Penyelewengan, Penyelundupan, dan Korupsi
Presiden membeberkan syarat utama untuk menghapus kemiskinan, yakni dengan menghentikan seluruh bentuk penyelewengan, penyelundupan, dan korupsi. Ia menilai, selama praktik tersebut dibiarkan, hasil pembangunan tidak akan pernah sampai ke rakyat yang membutuhkan.
“Kita harus berhenti. Hentikan penyelundupan, hentikan penyelewengan, hentikan korupsi, hentikan segala bentuk tipu-menipu! Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan?” kata Prabowo.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya akan mengambil sikap keras terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pesan Moral dan Politik
Peringatan Prabowo ini dinilai sebagai pesan moral sekaligus politik kepada jajaran birokrasi dan elite pemerintahan agar berubah atau siap berhadapan dengan konsekuensi hukum. Di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih dan transparan, pernyataan Presiden menjadi penegasan arah kebijakan nasional dalam pemberantasan korupsi.
Dengan nada yang lugas dan tanpa basa-basi, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pejabat yang memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat.
(IN)
#Nasional #PrabowoSubianto
