OTT KPK Guncang Institusi Penegak Hukum: Jaksa Diduga Terlibat, Sembilan Orang Diamankan di Banten dan Jakarta
D'On, Jakarta — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengguncang wajah penegakan hukum nasional. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada institusi kejaksaan, setelah KPK mengamankan sembilan orang dalam rangkaian OTT yang berlangsung di Banten dan Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ia memastikan seluruh pihak yang diamankan kini masih menjalani pemeriksaan intensif.
“Tim mengamankan sejumlah sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta. Saat ini semuanya masih diperiksa secara mendalam,” ujar Budi kepada wartawan.
Meski belum membeberkan identitas dan peran masing-masing pihak, KPK menegaskan bahwa pengungkapan perkara ini tidak berhenti pada penangkapan semata.
“Perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi atau konstruksi perkara, akan kami sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” kata Budi.
Jaksa Masuk Radar KPK
Yang membuat OTT kali ini menjadi sangat sensitif dan berdampak luas, adalah konfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan merupakan oknum jaksa—sebuah fakta yang langsung dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
“Memang ada pengamanan. Ada oknum jaksa,” tegas Fitroh di Gedung Merah Putih KPK.
Pernyataan singkat namun tegas itu seketika memicu pertanyaan besar: di level mana jaksa tersebut bertugas, dan perkara apa yang sedang ditangani hingga berujung OTT?
Keterlibatan aparat penegak hukum dalam dugaan praktik korupsi bukan hanya soal pelanggaran pidana, tetapi juga menyangkut krisis integritas institusional. Publik kini menunggu dengan penuh perhatian apakah kasus ini akan membuka tabir praktik gelap di balik meja penegakan hukum.
Penentuan Status Hukum dalam 1x24 Jam
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Namun hingga berita ini diturunkan, KPK masih menahan diri untuk tidak berspekulasi, sembari menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu.
Deretan OTT KPK Sepanjang 2025: Tahun Paling “Panas”
OTT di Banten dan Jakarta ini menambah panjang daftar operasi senyap KPK sepanjang tahun 2025, yang tercatat sebagai salah satu tahun paling agresif dalam sejarah pemberantasan korupsi.
Berikut deretan OTT KPK sepanjang 2025:
-
Maret 2025
OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. -
Juni 2025
OTT dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Jalan Nasional Wilayah I Sumut. -
7–8 Agustus 2025
OTT serentak di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. -
13 Agustus 2025
OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. -
20 Agustus 2025
OTT kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyeret nama Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu. -
3 November 2025
OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau tahun anggaran 2025. -
7 November 2025
OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap jabatan, proyek RSUD dr. Harjono, dan gratifikasi. -
9–10 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi tahun anggaran 2025. -
18 Desember 2025
OTT di Banten dan Jakarta, dengan dugaan keterlibatan oknum jaksa.
Ujian Serius Bagi Penegakan Hukum
OTT terbaru ini bukan sekadar penambahan angka statistik, melainkan ujian serius bagi kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika jaksa yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru terseret dugaan korupsi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tetapi wibawa negara.
Publik kini menanti langkah lanjutan KPK:
apakah kasus ini akan dibuka seterang-terangnya,
atau justru menjadi ujian paling menentukan bagi komitmen pemberantasan korupsi di level penegak hukum itu sendiri.
Satu hal pasti, mata publik sedang tertuju ke Gedung Merah Putih.
(L6)
#OTTKPK #KPK #JaksaKenaOTT
