Kontroversi Ucapan “Bodoh” Basuki Hadimuljono soal CPNS Enggan ke IKN, Otorita Tegaskan Bukan Penghinaan

Basuki Hadimuljono . ANTARAFOTO

D'On, Jakarta - Pernyataan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono yang menyelipkan kata “bodoh” saat menyinggung calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang enggan pindah ke IKN memantik sorotan publik. Ucapan tersebut kini mendapat klarifikasi resmi dari Otorita IKN.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menegaskan, Basuki telah menyampaikan permohonan maaf apabila pernyataannya dianggap tidak pantas atau menyinggung perasaan pihak tertentu. Menurut Troy, pernyataan itu bukan dimaksudkan sebagai penghinaan, melainkan bentuk ungkapan pribadi yang lahir dari pengalaman panjang Basuki sebagai birokrat.

“Beliau menyampaikan permohonan maaf jika pernyataannya dinilai kurang berkenan. Pernyataan tersebut merupakan ekspresi pribadi beliau sebagai ASN yang telah meniti karier dari jenjang paling awal,” ujar Troy dalam keterangan resmi, Kamis (18/12/2025).

Dorongan Mental, Bukan Merendahkan

Troy menjelaskan, maksud Basuki justru untuk menyemangati CPNS dan ASN muda agar tidak ragu ditempatkan di IKN. Menurutnya, kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembangunan ibu kota negara baru adalah momentum langka dalam perjalanan pengabdian aparatur negara.

“Beliau ingin menekankan bahwa terlibat langsung dalam pembangunan IKN merupakan peluang berharga untuk berkarya dan berkontribusi nyata bagi bangsa,” kata Troy.

Otorita IKN menilai, penempatan ASN dan CPNS di IKN bukan sekadar relokasi geografis, melainkan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan nasional. Karena itu, dibutuhkan semangat, keberanian, dan visi jangka panjang dari para aparatur negara, khususnya generasi muda.

Basuki dan Pengalaman Panjang Birokrasi

Troy juga menekankan bahwa Basuki Hadimuljono bukan figur birokrat instan. Ia meniti karier dari bawah hingga dipercaya memimpin Otorita IKN, sehingga memahami betul dinamika pengabdian, tantangan penugasan, dan perubahan kebijakan negara.

Dari pengalaman tersebut, Basuki menilai bahwa IKN saat ini telah siap untuk menerima ASN dan CPNS, baik dari sisi hunian, infrastruktur dasar, maupun dukungan lingkungan kerja.

IKN Masuki Tahap Kedua Pembangunan

Lebih jauh, Otorita IKN menyampaikan bahwa pembangunan ibu kota baru telah memasuki tahap kedua, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

Tahap ini akan difokuskan pada:

• Penyelesaian infrastruktur utama
• Pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif
• Pembangunan ekosistem masyarakat dan lingkungan berkelanjutan

“Otorita IKN mengajak seluruh pihak untuk menyatukan langkah dan fokus membangun Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota baru yang menjadi milik seluruh bangsa,” tegas Troy.

Hunian ASN Disebut Lebih dari Sekadar Apartemen

Sebelumnya, dalam acara Penyerahan Produk Kerja Sama Pendataan Penduduk IKN Tahun 2025 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025), Basuki menjelaskan secara detail fasilitas hunian ASN di IKN.

Hunian tersebut dilengkapi:

• Air siap minum
• Sistem air panas dan dingin
• Pendingin ruangan di setiap kamar
• Ruang tamu, ruang makan, dapur, dan ruang cuci
• Dua kamar mandi
• Luas hunian mencapai 98 meter persegi

“Saya khawatir kalau dibilang apartemen, nanti dikira PNS sombong. Tapi jelas itu bukan apartemen,” ujar Basuki saat itu.

Kelakar yang Jadi Sorotan

Namun, di sela acara yang sama, Basuki sempat berkelakar dengan menyebut CPNS yang enggan pindah ke IKN dan memilih tetap tinggal di indekos sekitar Tambun, Bekasi, sebagai “orang bodoh”. Ucapan tersebut disampaikan di hadapan tamu undangan dan disambut tawa, namun kemudian memicu polemik di ruang publik.

Basuki juga menegaskan bahwa IKN dibangun sebagai kota modern hasil karya generasi muda, bukan semata-mata untuk ASN senior. Karena itu, ia mendorong CPNS, termasuk di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk bersedia pindah seiring rencana pembentukan satuan pelaksana BPS di IKN.

Antara Gaya Bicara dan Etika Publik

Polemik ini menyoroti garis tipis antara gaya komunikasi informal pejabat publik dan sensitivitas etika dalam ruang publik. Meski dimaksudkan sebagai motivasi, penggunaan diksi yang keras tetap memunculkan kritik, terutama di tengah upaya pemerintah membangun kepercayaan dan dukungan terhadap proyek strategis nasional seperti IKN.

Otorita IKN berharap klarifikasi ini dapat meredam polemik dan mengembalikan fokus publik pada substansi pembangunan dan peran ASN dalam membangun masa depan Indonesia.

(T)

#Kontroversi #Nasional #IKN #BasukiHadimuljono