Data Korban Bencana Sumatera per Jumat, 19 Desember 2025: 1.072 Orang Meninggal, 186 Masih Hilang
Di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, proses pemulihan berjalan lambat lantaran infrastruktur yang terputus, lumpur yang tak kunjung surut, dan tumpukan kayu sisa material banjir yang menutupi sebagian wilayah tersebut. Tampak dalam foto pemandangan udara menunjukkan sisa-sisa pepohonan yang tumbang di pesantren dan masjid Darul Mukhlisin setelah banjir bandang di Aceh Tamiang, pada Rabu 10 Desember 2025. (Aditya Aji/AFP)
D'On, Jakarta — Skala bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera kian menunjukkan wajah tragedi kemanusiaan yang serius. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data korban terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hingga Jumat malam, 19 Desember 2025.
Berdasarkan Dashboard Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera BNPB, tercatat 1.072 orang meninggal dunia, sementara 186 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Selain itu, jumlah korban luka-luka mencapai sekitar 7.000 jiwa, menandai besarnya dampak langsung bencana terhadap keselamatan warga.
“Update data per 19 Desember 2025: meninggal 1.072 jiwa, hilang 186 jiwa, dan terluka sekitar 7 ribu jiwa,” tulis BNPB dalam keterangannya, seperti dikutip dari Liputan6.com.
Infrastruktur Lumpuh, Puluhan Ribu Rumah Rusak
Tidak hanya merenggut korban jiwa, bencana ini juga meninggalkan kerusakan infrastruktur dalam skala masif. BNPB mencatat sedikitnya 157.900 rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rata dengan tanah.
Kerusakan juga meluas ke fasilitas publik yang vital bagi kehidupan masyarakat, antara lain:
- 1.600 fasilitas umum terdampak
- 434 rumah ibadah rusak
- 219 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan
- 290 gedung dan kantor pemerintahan terdampak
- 967 fasilitas pendidikan rusak
- 145 jembatan putus atau tidak dapat difungsikan
Kondisi ini membuat banyak wilayah terisolasi dan mempersulit distribusi logistik, layanan kesehatan, serta proses evakuasi korban.
Pemerintah Salurkan Rp 268 Miliar Dana Presiden
Sebagai respons atas kondisi darurat tersebut, pemerintah pusat telah mengucurkan Dana Kemasyarakatan Presiden senilai Rp 268 miliar untuk membantu percepatan penanganan bencana di daerah terdampak.
Dana tersebut disalurkan langsung ke APBD tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk bergerak cepat.
“Beberapa hari lalu, Bapak Presiden telah menyalurkan bantuan presiden melalui dana kemasyarakatan presiden. Total Rp 268 miliar sudah masuk ke APBD tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Menurut Suahasil, setiap kabupaten/kota menerima alokasi Rp 4 miliar, sedangkan masing-masing provinsi memperoleh Rp 20 miliar. Skema ini dirancang agar pemerintah daerah tidak perlu menunggu prosedur tambahan untuk mengeksekusi belanja darurat.
“Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi ini langsung masuk ke APBD, sehingga bisa segera digunakan,” tegasnya.
Akses Jalan Aceh Berangsur Terbuka, Namun Tantangan Masih Berat
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan perkembangan penanganan infrastruktur pasca-bencana, khususnya di Aceh yang disebut sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan paling berat.
Beberapa daerah seperti Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah sebelumnya sempat terisolasi total akibat jalan putus dan longsor. Namun, akses darat kini mulai terbuka secara terbatas.
“Yang kemarin belum bisa dimasuki, Aceh Tengah dan Bener Meriah, sore kemarin sudah bisa tertembus. Alhamdulillah, meski masih terbatas untuk kendaraan roda dua dan roda empat penggerak 4x4,” ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Meski demikian, Dody mengakui distribusi logistik belum sepenuhnya optimal. Untuk mengatasi hal itu, Kementerian PU bersama TNI tengah berupaya membuka empat jalur alternatif menuju wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau.
“Kondisinya memang cukup berat, sehingga kami terus bekerja sama dengan TNI untuk membuka akses secepat mungkin,” katanya.
Dody menambahkan, jalur lintas antar kabupaten di Aceh saat ini sudah terbuka seluruhnya, namun akses antar kecamatan dan desa masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Kalau antar kabupaten sudah aman. Tapi antar kecamatan atau desa masih ada yang terisolasi. Data detailnya berada di BNPB,” pungkasnya.
Tragedi yang Menuntut Pemulihan Jangka Panjang
Dengan ribuan korban jiwa, ratusan orang hilang, serta kerusakan infrastruktur yang luas, bencana banjir dan longsor di Sumatera ini tidak hanya menjadi ujian respons darurat, tetapi juga tantangan pemulihan jangka panjang.
Di tengah duka dan keterbatasan akses, harapan kini bertumpu pada sinergi pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, relawan, dan masyarakat agar proses evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta rekonstruksi pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
(L6)
#UpdateKorbanBencanaSumatera #BNPB
