Beras Bantuan dari UEA yang Ditolak Pemkot Medan untuk Korban Bencana Kini Dikelola MMC
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
D'On, Jakarta — Polemik penolakan bantuan 30 ton beras untuk korban bencana di Sumatra akhirnya menemui titik terang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan, bantuan yang sempat ditolak Pemerintah Kota Medan itu tidak hilang, tidak disia-siakan, dan tetap akan disalurkan kepada masyarakat terdampak, kali ini melalui Muhammadiyah Medical Center (MMC).
Dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025), Tito mengungkap fakta krusial yang selama ini luput dari perhatian publik: beras tersebut bukan berasal dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), melainkan dari organisasi kemanusiaan internasional Red Crescent, yang berbasis di wilayah Arab.
“Kami langsung berhubungan dengan Duta Besar United Arab Emirates tadi malam. Mereka menyampaikan bahwa bantuan 30 ton itu bukan dari pemerintah UEA, melainkan dari Red Crescent, sebuah organisasi non-pemerintah kemanusiaan,” ujar Tito.
Salah Persepsi, Bukan Penolakan Bantuan
Tito menegaskan, penolakan yang dilakukan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bukanlah bentuk penolakan terhadap bantuan kemanusiaan, melainkan kesalahpahaman administratif terkait sumber bantuan.
Menurut Tito, Rico mengira bantuan tersebut bersifat government to government (G to G) bantuan resmi antarnegara yang memang memiliki mekanisme ketat dan prosedur panjang, serta harus melalui persetujuan Pemerintah Pusat.
“Pak Wali Kota menyampaikan belum ada kejelasan mekanisme penerimaan bantuan internasional. Dipikir beliau ini bantuan antar-pemerintah, padahal bukan,” jelas Tito.
Jika bantuan benar berasal dari pemerintah negara asing, maka penerimaannya harus melalui mekanisme resmi lintas kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri dan BNPB. Namun karena bantuan tersebut datang dari organisasi kemanusiaan non-negara, maka jalurnya lebih fleksibel dan sah.
Disalurkan Lewat Muhammadiyah, Aman dan Tepat Sasaran
Untuk menghindari polemik lanjutan dan memastikan bantuan segera sampai ke tangan korban bencana, pemerintah memutuskan menyalurkan beras tersebut melalui Muhammadiyah, organisasi kemasyarakatan yang telah lama bergerak di bidang kemanusiaan dan kebencanaan.
“Beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan membagikan langsung kepada masyarakat korban bencana di Sumatra,” kata Tito.
Melalui Muhammadiyah Medical Center (MMC), bantuan akan disalurkan dengan pendekatan kemanusiaan, cepat, dan langsung ke wilayah terdampak, tanpa tersandung persoalan birokrasi.
Pemkot Medan Angkat Tangan, Mengaku Ikuti Aturan
Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas mengakui mengembalikan bantuan tersebut karena tidak menemukan dasar hukum jelas terkait penerimaan bantuan dari pemerintah negara asing. Ia bahkan mengaku telah berkonsultasi ke sejumlah lembaga pusat, termasuk BNPB dan Kementerian Pertahanan.
Langkah itu menuai kritik publik, karena terjadi di tengah kondisi darurat bencana. Namun Mendagri menilai sikap Rico tidak sepenuhnya keliru, mengingat kehati-hatian dalam tata kelola bantuan internasional memang diperlukan.
Pelajaran Penting: Koordinasi dan Kecepatan di Tengah Bencana
Kasus ini menjadi cermin penting bagi pemerintah daerah dan pusat: koordinasi lintas lembaga harus lebih cepat, terbuka, dan presisi, terutama dalam situasi bencana yang menyangkut nyawa dan hajat hidup orang banyak.
Di tengah penderitaan korban bencana, bantuan kemanusiaan tidak boleh tersendat oleh kesalahpahaman administratif. Negara dituntut hadir bukan hanya dengan aturan, tetapi juga dengan kecepatan dan kepekaan.
Kini, setelah polemik mereda, yang paling penting adalah satu hal: 30 ton beras itu tetap sampai ke perut rakyat yang membutuhkan tepat sasaran, tepat waktu, dan tanpa gaduh berkepanjangan.
(T)
#TitoKarnavian #Nasional #Muhammadiyah
