Mentan Amran Murka: 299 Hektare Lahan Negara Disewakan, Dua Pejabat Langsung Dicopot di Tempat
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. (Foto: Dok. Humas Kementan)
D'On, Subang - Amarah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meledak di tengah hamparan sawah Sukamandi, Jawa Barat. Bukan karena gagal panen, melainkan karena temuan yang dianggapnya sebagai bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah rakyat: 299 hektare lahan milik negara disewakan ke pihak luar.
Tanpa basa-basi, di hadapan jajaran pejabat Kementerian Pertanian (Kementan), para pegawai balai, dan awak media, Amran langsung mencopot dua pejabat masing-masing eselon II dan eselon III di tempat. Surat keputusan (SK) pencopotan tak menunggu rapat, sidang, atau pertimbangan birokrasi. Diserahkan langsung oleh sang menteri di lapangan.
“Kita ini punya teknologi, punya alat, punya sumber daya manusia, lahannya ada, tapi malah disewakan ke orang. Ini tidak benar. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon tiganya. SK-nya langsung saya serahkan di lapangan,” tegas Amran dengan suara lantang.
Sidak Membuka Borok: 1 Hektare Digarap, 299 Hektare Dibiarkan Disewakan
Kemarahan itu bermula saat Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Subang, Kamis (13/11/2025). Sidak yang semula dijadwalkan sebagai kunjungan rutin justru berubah menjadi momen penuh ketegangan.
Di lahan yang seharusnya menjadi pusat riset dan modernisasi pertanian nasional itu, Amran menemukan hanya satu hektare tanah yang benar-benar dikelola untuk pertanian. Sementara 299 hektare lainnya justru disewakan kepada pihak luar untuk kepentingan pribadi.
“Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,” ujarnya dengan nada tegas, menatap tajam para pejabat yang hadir.
Amran pun memerintahkan agar seluruh lahan tersebut segera diaktifkan kembali untuk produksi pertanian nasional. Tak ada alasan, tak ada penundaan. Ia menegaskan, Kementan di bawah kepemimpinannya tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi praktik penyalahgunaan aset negara.
“Model Baru”: Copot di Lapangan, Bukan di Meja Rapat
Dalam sidak yang berlangsung panas itu, Amran juga memperkenalkan gaya kepemimpinan barunya: kerja cepat tanpa kompromi. Ia menyebut, era rapat panjang dan laporan-laporan tebal tanpa hasil sudah berakhir.
“Model baru sekarang, tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi,” katanya.
Pernyataan itu disambut dengan suasana tegang di antara para pejabat. Namun Amran menegaskan, langkah tegas ini bukan sekadar bentuk kemarahan, melainkan upaya menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Ada yang salah, kita perbaiki. Tapi jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita,” ucapnya, menegaskan prinsip yang ia pegang teguh sejak pertama kali menjabat sebagai menteri.
BRMP Harus Jadi Mesin Inovasi Pertanian Nasional
Selain memberikan peringatan keras, Amran juga menegaskan arah baru bagi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Ia menuntut agar lembaga tersebut benar-benar menjadi pusat inovasi benih unggul dan modernisasi pertanian di Indonesia.
“Kami minta seluruh BRMP se-Indonesia menanam bibit dan benih terbaik. Harus lebih baik daripada lingkungannya. Gunakan teknologi terbaik. Jadilah contoh. Ini yang kami mau, karena BRMP ini ada di seluruh Indonesia. Harus jadi yang terdepan,” ujarnya.
Menurutnya, BRMP bukan sekadar kantor penelitian, melainkan garda depan revolusi pangan nasional. Ia ingin balai-balai serupa di seluruh Indonesia menjadi sumber inovasi, bukan tempat mencari keuntungan pribadi.
Pesan Tegas: Aset Negara Bukan Ladang Pribadi
Insiden di Sukamandi menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran Kementan. Bagi Amran, lahan pertanian bukan sekadar aset, melainkan tanggung jawab moral terhadap jutaan petani dan masa depan ketahanan pangan negeri ini.
Dengan nada yang bergetar karena emosi, ia menutup sidaknya dengan pesan keras:
“Jangan main-main dengan aset negara. Ini milik rakyat. Kita diberi amanah untuk mengelola, bukan untuk memperkaya diri. Kalau saya temukan lagi seperti ini, siapapun pelakunya saya copot, langsung di tempat.”
Langkah tegas Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini menjadi sinyal kuat bagi reformasi di tubuh Kementan. Di tengah sorotan publik terhadap praktik penyalahgunaan aset negara, tindakan cepat dan terbuka seperti ini menunjukkan bahwa pembersihan birokrasi tidak hanya bisa dimulai dari meja rapat, tapi juga langsung dari sawah tempat rakyat menggantungkan hidupnya.
(IN)
#AmranSulaiman #MenteriPertanian #Nasional
