Kerugian Bencana di Sumatera Barat Diperkirakan Hampir Rp 5 Miliar, Pemprov Percepat Asesmen dan Penanganan Darurat
Sekda Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi
D'On, Sumatera Barat - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merilis estimasi sementara kerugian akibat rangkaian bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir pekan lalu. Hingga Selasa (25/11/2025) pukul 16.00 WIB, total kerugian diperkirakan sudah mendekati angka Rp 5 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem yang mengguyur daerah tersebut sejak Sabtu (22/11/2025) memicu bencana beruntun di berbagai titik. Banjir dengan ketinggian beragam, longsoran tebing, pohon tumbang hingga banjir bandang dilaporkan terjadi hampir bersamaan di sejumlah kabupaten dan kota.
Dari laporan yang dihimpun, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, dan Kota Padang menjadi wilayah dengan dampak paling parah. Selain itu, bencana juga dirasakan di Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, serta beberapa daerah lain yang saat ini masih dalam pemutakhiran data.
“Perkiraan kerugian sementara berada di kisaran Rp 4,9 miliar lebih. Ini baru tahap awal, dan datanya bisa berubah. Tim kami di lapangan terus melakukan verifikasi untuk memastikan gambaran menyeluruh terkait dampak bencana maupun kebutuhan pemulihan,” ungkap Arry dalam keterangan resmi di Padang.
Ia mengingatkan bahwa nilai kerugian kemungkinan besar akan meningkat sejalan dengan asesmen detail yang tengah berlangsung. Banyak lokasi masih sulit dijangkau karena akses jalan tertutup material longsoran atau genangan tinggi.
Arry menegaskan bahwa sejak hari pertama bencana, Pemprov Sumbar telah menerapkan sistem komando terpadu untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat. BPBD menjadi ujung tombak operasi, didukung organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, TNI-Polri, serta pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, pembukaan akses jalan utama, distribusi logistik, hingga pemulihan layanan dasar seperti listrik dan air bersih terus dipercepat. “Kami memastikan kebutuhan mendesak warga dipenuhi. Dari evakuasi, dapur umum, hingga layanan kesehatan, semuanya bergerak paralel sesuai prioritas,” jelasnya.
Pendataan kerusakan fisik mulai dari rumah warga, fasilitas umum, infrastruktur jalan dan jembatan, hingga lahan pertanian akan dikebut begitu kondisi memungkinkan. Ia menekankan bahwa validitas data sangat krusial dalam penentuan alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pemulihan harus berlangsung cepat, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu data yang akurat menjadi pondasi agar dana penanganan bencana dapat digunakan secara efektif,” tutup Arry.
(Mond)
#BencanaAlam #Peristiwa #SumateraBarat
