Kapolri Dorong Publik Aktif Kritik Polri: Reformasi Tak Bisa Hanya dari Dalam

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo seusai agenda rapat Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di PTIK, Jakarta, Kamis 13 November 2025.

D'On, Jakarta — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak akan berhasil jika hanya dilakukan dari dalam institusi. Ia menilai, suara dan kritik masyarakat justru menjadi bahan bakar utama untuk memperbaiki kinerja aparat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Kapolri seusai menghadiri rapat bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (13/11/2025). Rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, serta penegakan etika di lingkungan Polri.

“Tentunya kami terus membuka diri untuk menerima masukan, menerima kritik, dan menerima perbaikan,” ujar Kapolri dengan tegas.

Menurut Listyo, Polri saat ini berada pada fase penting di mana keterbukaan terhadap kritik publik menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen reformasi benar-benar dijalankan. Ia menyebut setiap kritik, sekecil apa pun, merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap lembaga Polri.

“Bagi kami, kritik bukan ancaman. Justru itu menjadi semangat baru untuk terus memperbaiki diri. Evaluasi terhadap internal Polri juga terus kami lakukan agar sejalan dengan aspirasi masyarakat dan nilai-nilai profesionalisme,” tuturnya.

Reformasi Polri Harus Didorong Bersama

Kapolri mengapresiasi keberadaan Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa yang turut hadir dalam forum tersebut. Menurutnya, kedua pihak memiliki semangat yang sama  menjaga marwah Polri agar tetap berada di jalur konstitusi dan bekerja sesuai prinsip keadilan serta pengabdian pada masyarakat.

Listyo menekankan, upaya reformasi tidak hanya berfokus pada pembenahan struktur organisasi, tetapi juga menyentuh aspek kultural dan moral di kalangan anggota Polri. Ia mengakui bahwa tantangan Polri saat ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga soal kepercayaan publik yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.

“Reformasi bukan sekadar perubahan di atas kertas. Ini tentang membangun kesadaran kolektif bahwa Polri harus menjadi institusi yang bersih, humanis, dan berorientasi pada pelayanan,” ungkapnya.

Dorongan Partisipasi Publik

Kapolri pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif menyampaikan pendapat, baik berupa saran, kritik, maupun laporan, melalui berbagai kanal resmi yang disediakan. Ia meyakini bahwa partisipasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan Polri yang modern dan dipercaya rakyat.

“Kami ingin Polri menjadi lembaga yang benar-benar melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Suara rakyat adalah cermin bagi kami untuk menilai sejauh mana kami telah menjalankan tugas dengan benar,” katanya.

Kapolri menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa kolaborasi antara Polri dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam menciptakan institusi yang kuat dan berintegritas.

“Dengan masukan dari publik, kami belajar dan berbenah. Sehingga institusi ini betul-betul bisa menjadi institusi yang baik,” pungkasnya.

Langkah Kapolri ini menandai komitmen kuat untuk menjadikan Polri bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan, keadilan, dan kemanusiaan di Indonesia.

(B1)

#Polri #KomisiReformasiPolri #GerakanNuraniBangsa