Gubernur Riau Abdul Wahid Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek di Dinas PUPR
 |
| Ilustrasi |
D'On, Pekanbaru — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap itu dilakukan di Provinsi Riau dan dikabarkan turut menyeret Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. “Benar (OTT),” ujarnya singkat saat dikonfirmasi pada Senin (3/11/2025).
Fitroh kemudian menambahkan bahwa dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Gubernur Riau. “Benar, salah satunya,” ungkapnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail penangkapan maupun barang bukti yang disita.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain Gubernur Riau, tim penindakan KPK juga mengamankan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau serta seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas tersebut. Diduga kuat, operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan dugaan praktik suap atau gratifikasi dalam proyek infrastruktur di provinsi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik KPK masih berada di lapangan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan. Mereka kemudian dijadwalkan akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Sesuai dengan ketentuan hukum, lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang tertangkap tangan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dibebaskan.
Pihak Pemerintah Provinsi Riau hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait kabar OTT tersebut. Aktivitas di Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru terpantau berjalan normal, meski sejumlah pejabat enggan berkomentar dan memilih menunggu keterangan resmi dari KPK.
Jika benar terbukti, ini akan menjadi catatan kelam bagi kepemimpinan Abdul Wahid di Riau, mengingat isu korupsi di sektor infrastruktur kerap menjadi sorotan publik di provinsi kaya sumber daya alam tersebut.
(Mond)
#OTTKPK #KPK #Hukum #Korupsi #GubernurRiauKenaOTT
