Gelombang Kekecewaan Meledak: Warga Nagari Gurun Tanah Datar Desak Wali Nagari Mundur, Isu Ijazah dan Dana Desa Mencuat
Warga Nagari Gurun Kabupaten Tanah Datar Tuntut Walinagari Mundur (Dok: NB)
D'On, Tanah Datar — Aroma ketidakpuasan warga Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, akhirnya pecah menjadi gelombang aksi. Puluhan pemuda dan masyarakat tumpah ke jalan pada Selasa (4/11/2025) pagi, membawa satu pesan tegas: minta Wali Nagari Gurun, Elmas Dafri, mundur dari jabatannya.
Di tengah udara pagi yang mulai memanas, massa memadati halaman kantor wali nagari sambil membentangkan spanduk besar bertuliskan desakan mundur, lengkap dengan poster sindiran yang menyuarakan kekecewaan mereka. Tak sedikit yang membawa pengeras suara, menuntut transparansi pengelolaan Dana Desa dan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang hingga kini tak kunjung tuntas.
Ironisnya, aksi warga ini berlangsung berbarengan dengan kehadiran tim dari Kejaksaan Negeri Tanah Datar, yang saat itu tengah memeriksa sejumlah pekerja proyek fisik di nagari tersebut. Situasi pun kian menarik perhatian publik seolah semesta ikut menyingkap tabir dugaan kejanggalan yang selama ini terpendam.
“Janji Tinggal Janji” BLT Mandek dan Janji Politik yang Menguap
Koordinator aksi, Doddy dan Hengky, di hadapan massa yang berapi-api, mengungkapkan bahwa BLT yang dijanjikan akan dicicil selama empat bulan, baru dibayar satu kali saja.
“Tiga kali lagi belum dibayarkan. Janji tinggal janji. Masyarakat kecewa berat,” ujar Doddy, disambut sorakan dukungan dari peserta aksi lainnya.
Warga menilai, ketidakjelasan pencairan BLT hanyalah satu dari banyak bentuk ketidakterbukaan pemerintah nagari. Beberapa warga bahkan menyebut, janji-janji pembangunan yang disampaikan Elmas Dafri semasa kampanye hanyalah “gula-gula politik” tanpa realisasi nyata.
Isu Ijazah Palsu: “Dulu Katanya Lulusan SMA, Ternyata Paket C”
Tak berhenti di soal BLT, warga juga menyoroti dugaan pelanggaran serius lain: keabsahan ijazah yang digunakan Elmas Dafri saat mendaftar sebagai calon wali nagari.
“Waktu kampanye, beliau mengaku lulusan SMA Negeri 2 Batusangkar. Tapi belakangan kami tahu, ternyata ijazahnya hanya Paket C Tanjung Alam,” ujar salah satu peserta aksi dengan nada tinggi.
Warga mendesak agar pihak berwenang, terutama dinas pendidikan dan aparat penegak hukum, turun tangan memeriksa keaslian ijazah tersebut. Bagi warga, pemimpin nagari seharusnya menjadi teladan integritas, bukan menebar kebohongan sejak awal pencalonan.
Kantor Baru dan Ambulans Desa Tak Kunjung Ada
Di tengah tuntutan, massa juga melayangkan kekecewaan terhadap program pembangunan yang tak kunjung terealisasi.
Janji Elmas Dafri untuk membangun kantor wali nagari baru dan menghadirkan ambulans desa bagi kebutuhan warga, disebut-sebut hanya sebatas “janji manis tanpa bukti.”
“Pemberdayaan pemuda, bundo kanduang, lembaga nagari semuanya nihil. Tidak ada yang berjalan. Ini pemerintahan tanpa arah,” seru salah seorang orator yang membuat suasana semakin memanas.
Proyek Fisik Diduga Monopoli Tim Sukses
Kemarahan warga makin memuncak ketika membahas dugaan penyimpangan proyek fisik desa. Menurut massa, sejumlah proyek diduga dikerjakan tanpa melalui musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), bahkan melibatkan hanya orang-orang dekat dan tim sukses wali nagari.
“Ini pelanggaran berat! Dana desa bukan milik pribadi, tapi milik rakyat,” tegas Hengky di tengah kerumunan yang makin rapat.
Menariknya, dugaan pelanggaran itu kini sedang dalam pendalaman oleh pihak kejaksaan. Kehadiran aparat hukum di hari yang sama menambah legitimasi bahwa apa yang disuarakan warga bukan sekadar tudingan kosong.
Wali Nagari Dituding Tak Tinggal di Nagari
Selain urusan dana dan proyek, Elmas Dafri juga dituding tidak berdomisili di Nagari Gurun suatu pelanggaran terhadap fakta integritas yang ia tandatangani saat maju dalam pencalonan.
Bahkan, ninik mamak yang sebelumnya memberi restu kini dikabarkan “angkat tangan” dan kecewa, merasa dikhianati oleh perilaku wali nagari yang dianggap tak lagi mencerminkan nilai-nilai adat.
“Beliau jangan playing victim seolah-olah dizalimi. Ini bukan film India! Jangan tuduh lembaga adat dan BPRN mengganggu, padahal mereka hanya menjalankan fungsi pengawasan,” teriak salah satu orator yang disambut tepuk tangan riuh.
Tuntutan Akhir: Usut Tuntas, Bersihkan Nagari dari Penyimpangan
Aksi damai itu akhirnya ditutup dengan seruan keras agar Kejaksaan Negeri Tanah Datar segera mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan.
Mulai dari pengelolaan dana desa, BUMNag, hingga rekening masjid yang disebut hilang secara misterius.
“Cukup sudah! Kami ingin Nagari Gurun bersih dari korupsi, layak disebut nagari anti-narkoba dan anti-LGBT, seperti visi yang selalu dikumandangkan,” teriak massa sebelum membubarkan diri dengan tertib.
Riak yang Bisa Menjadi Gelombang Besar
Aksi ini bukan hanya luapan emosi sesaat. Ia mencerminkan retaknya kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya sendiri.
Warga Nagari Gurun menuntut lebih dari sekadar janji mereka ingin transparansi, kejujuran, dan kepemimpinan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Jika tak ada langkah cepat dan tegas, gelombang kekecewaan ini bisa berubah menjadi badai politik lokal yang sulit dikendalikan.
(NB)
#Demonstrasi #TanahDatar
