Prabowo Bentuk Komite Khusus Papua: Langkah Nyata Menuju Papua yang Lebih Maju dan Setara

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Fernando Wanggai, menjelaskan lembaga ini berada langsung di bawah koordinasi presiden dan bertugas mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, lintas kementerian, serta pemerintah daerah di enam provinsi di wilayah Papua

D'On, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintahannya terhadap percepatan pembangunan di Tanah Papua. Dalam langkah strategis yang dinilai bersejarah, Prabowo resmi membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, sebuah lembaga yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden.

Pembentukan komite ini menandai babak baru dalam tata kelola pembangunan di wilayah paling timur Indonesia. Selama bertahun-tahun, Papua menjadi wilayah dengan potensi luar biasa namun masih menghadapi berbagai tantangan mendasar: ketimpangan pembangunan, akses infrastruktur yang terbatas, serta kesejahteraan masyarakat yang belum merata. Kini, pemerintah pusat berupaya menata kembali arah kebijakan pembangunan agar lebih menyentuh masyarakat di akar rumput.

Dikendalikan Langsung Presiden

Ketua Komite Eksekutif, Velix Fernando Wanggai, menegaskan bahwa lembaga ini bukan sekadar forum koordinasi, melainkan “pusat kendali” baru yang memastikan kebijakan pembangunan Papua benar-benar berjalan terintegrasi antar-kementerian dan antar-daerah.

“Presiden memberi komitmen kuat untuk langsung meng-handle dan mengelola Papua melalui agenda yang menyeluruh dan terintegrasi,” ujar Velix usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Menurut Velix, kehadiran komite ini menjadi bentuk keseriusan Prabowo untuk memastikan tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan antarinstansi dan mempercepat realisasi program strategis di enam provinsi Papua: Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Lima Fokus Besar di Tahun Pertama

Pada tahun perdananya, Komite Eksekutif menyiapkan lima fokus konsolidasi utama yang menjadi dasar kerja kelembagaan:

1. Konsolidasi Kebijakan – Menyatukan arah dan prioritas pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan.
2. Konsolidasi Strategi – Menyusun peta jalan pembangunan Papua yang realistis dan berbasis potensi daerah.
3. Konsolidasi Program – Mengintegrasikan seluruh program kementerian agar saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.
4. Konsolidasi Anggaran – Mengoptimalkan sumber pembiayaan dari pusat, daerah, dan dana otonomi khusus agar tepat sasaran.
5. Konsolidasi Regulasi – Menyederhanakan aturan yang seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kelima agenda tersebut menjadi fondasi untuk memastikan percepatan pembangunan Papua tidak hanya cepat, tetapi juga terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Sinkronisasi dengan Asta Cita Presiden Prabowo

Komite ini juga memiliki mandat penting: mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, delapan agenda besar pembangunan nasional yang kini disesuaikan dengan konteks sosial-budaya Papua.

Asta Cita tersebut mencakup bidang politik, pemerintahan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, olahraga, gender, dan ekonomi kreatif. Melalui penyesuaian lokal, pemerintah berharap seluruh kebijakan dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua  bukan sekadar kebijakan dari pusat yang “turun dari langit.”

“Kami kawal bersama dengan menteri-menteri sektoral dan enam gubernur agar kebijakan presiden benar-benar menghadirkan rasa kepercayaan di masyarakat,” tegas Velix.

Tokoh-Tokoh Papua di Lingkaran Komite

Dalam pelantikan yang digelar di Istana Negara, Presiden Prabowo turut melibatkan sejumlah tokoh penting asal Papua. Selain Velix Wanggai, nama-nama seperti John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gepze, dan Johnson Estrella Sihasale dipercaya menjadi bagian dari struktur komite eksekutif.

Keterlibatan figur-figur lokal ini diharapkan memperkuat legitimasi dan sensitivitas kebijakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat Papua. Sebab, mereka yang lahir, tumbuh, dan memahami dinamika Papua diyakini mampu menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah.

Harapan Baru untuk Bumi Cenderawasih

Pemerintah menegaskan, pembentukan komite ini bukan sekadar restrukturisasi administratif, melainkan langkah nyata menuju pembangunan Papua yang lebih cepat, adil, dan berkeadilan sosial.

Dalam pandangan banyak pihak, langkah Presiden Prabowo ini merupakan sinyal bahwa Papua kini ditempatkan dalam prioritas tertinggi pembangunan nasional. Dengan adanya koordinasi langsung di bawah Presiden, diharapkan setiap kebijakan tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang berlapis, tetapi langsung berorientasi pada hasil nyata: jalan yang menghubungkan daerah terpencil, pelayanan publik yang merata, dan ekonomi masyarakat yang bertumbuh.

“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi pembangunan kepercayaan,” ujar Velix menutup pernyataannya. “Ketika masyarakat Papua merasa didengar dan dilibatkan, di situlah Otonomi Khusus menemukan maknanya yang sejati.

(B1)

#KomitePercepatanPembangunanPapua #Nasional