Ombudsman Soroti Program MBG: Honor Petugas Dapur Terlambat, Guru Jadi Kurir Gratisan
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, saat konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).
D'On, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai salah satu proyek andalan untuk memperbaiki gizi anak bangsa ternyata menyimpan banyak persoalan di lapangan. Temuan terbaru dari Ombudsman Republik Indonesia mengungkap fakta yang cukup memprihatinkan: honorarium petugas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kerap terlambat cair, bahkan ada yang baru dibayarkan setelah tiga bulan bekerja.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam konferensi pers bertajuk “Penyampaian Hasil Kajian Cepat Pencegahan Malaadministrasi dalam Penyelenggaraan Program MBG” di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025), menyebutkan kasus keterlambatan pembayaran honor itu paling nyata terjadi di Bogor.
“Di Bogor misalnya, staf inti SPPG seperti ahli gizi dan akuntan dijanjikan honor Rp5 juta per bulan. Namun kenyataannya, hak mereka baru cair setelah tiga bulan bekerja. Kondisi ini jelas berdampak pada motivasi kerja,” tegas Yeka.
Masalah Berulang di Banyak Daerah
Bogor ternyata bukan satu-satunya daerah yang menghadapi problem serupa. Ombudsman juga mencatat keluhan datang dari Garut dan Bandung Barat, di mana petugas dapur MBG mengaku kewalahan dengan beban kerja yang tinggi tetapi honor yang diterima tidak sepadan.
“Banyak pekerja dapur mengeluh, mereka harus bekerja sejak subuh untuk menyiapkan ribuan porsi makanan, tetapi upahnya sering telat, bahkan kadang dianggap tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan,” ujar Yeka.
Persoalan tak berhenti di sana. Di Bangka Belitung, Ombudsman menemukan fakta lain yang tak kalah mengejutkan: sejumlah guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab distribusi MBG ternyata tidak menerima kompensasi sepeser pun. Mereka bekerja ekstra di luar tugas utama sebagai pendidik, tanpa penghargaan ataupun tambahan insentif.
“Guru akhirnya berubah fungsi jadi kurir gratisan. Ini tidak adil. Peran mereka dalam distribusi MBG sangat penting, tapi tidak ada apresiasi,” tambah Yeka dengan nada kritis.
SDM Jadi Titik Lemah Program MBG
Dari temuan ini, Ombudsman menilai akar masalah terletak pada tata kelola sumber daya manusia (SDM) dalam program MBG. Tidak adanya standar yang jelas terkait peran, beban kerja, dan mekanisme kompensasi menyebabkan munculnya ketidakpuasan di kalangan pelaksana lapangan.
Yeka menekankan, jika masalah ini tidak segera dibenahi, maka keberlanjutan program MBG bisa terganggu. “Kualitas makanan dan distribusi bergizi untuk anak-anak sekolah sangat bergantung pada semangat para pelaksana di lapangan. Kalau honor telat, beban kerja tidak adil, dan kompensasi tidak layak, motivasi mereka pasti turun. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Tuntutan Perbaikan Tata Kelola
Ombudsman mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab agar segera melakukan evaluasi menyeluruh. Perbaikan tata kelola SDM dinilai wajib dilakukan, mulai dari memastikan honorarium cair tepat waktu, memberi kompensasi layak, hingga menempatkan tenaga sesuai kompetensi.
“Dengan memperkuat tata kelola sumber daya manusia, memberikan penghargaan yang layak, dan memastikan setiap tugas sesuai keahlian, program MBG bisa berjalan efektif sekaligus menjaga semangat para petugas di lapangan,” pungkas Yeka.
Mengguncang Program Andalan Pemerintah
Temuan Ombudsman ini jelas menampar wajah program MBG yang digadang-gadang sebagai proyek strategis nasional untuk memperbaiki kualitas gizi anak. Program yang mestinya memberi harapan bagi masa depan generasi muda, justru diwarnai masalah klasik: keterlambatan pembayaran, beban kerja tak sebanding, hingga tenaga pendidik dipaksa bekerja ekstra tanpa imbalan.
Kini publik menunggu langkah tegas BGN dan pemerintah pusat. Jika persoalan mendasar ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin MBG yang dimaksudkan sebagai solusi justru berubah menjadi masalah baru dalam dunia pendidikan dan kesehatan anak bangsa.
(Mond)
#Ombudsman #Nasional #SPPG #MakanBergiziGratis #BadanGiziNasional
