Kepala BGN Tegaskan: Semua SPPG Akan Terapkan Standar Polri, Lengkap dengan Rapid Test

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (Dok: Ist)

D'On, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan langkah besar dalam sistem penyediaan makanan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa mulai ke depan, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menerapkan standar pengelolaan yang sama dengan SPPG milik Polri, termasuk penggunaan rapid test makanan sebelum dibagikan kepada penerima manfaat.

Kebijakan ini tidak lahir tiba-tiba. Gelombang kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu terakhir membuat pemerintah dipaksa bertindak cepat. Presiden sendiri menginstruksikan agar pengelolaan dapur MBG benar-benar memenuhi standar keamanan pangan, sehingga risiko keracunan bisa ditekan seminimal mungkin.

Meniru Polri: Dari Bangunan Hingga Prosedur

Dadan menjelaskan, praktik yang dilakukan Polri dalam mengelola dapur MBG selama ini terbukti efektif dan bisa menjadi rujukan nasional.

“Kalau kita lihat, bangunan yang dikelola Polri memang memenuhi standar yang baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu. Jadi makanan dipastikan aman sebelum sampai ke anak-anak atau masyarakat penerima,” ujar Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, Presiden memberi arahan yang jelas: semua SPPG, tanpa terkecuali, harus mencontoh pola pengelolaan Polri. Mulai dari desain fasilitas dapur, sistem distribusi, hingga prosedur pengujian kualitas makanan.

“Instruksi Presiden tegas. Semua dapur nantinya akan menerapkan sistem yang sama. Tidak boleh ada standar ganda,” tegas Dadan.

Polri Jadi Role Model: 600 SPPG Tanpa Kasus Keracunan

Langkah BGN ini mendapat dukungan dari legislatif. Dalam rapat kerja bersama BGN dan Menteri Kesehatan, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, menyoroti bagaimana Polri berhasil mengelola lebih dari 600 SPPG tanpa satupun laporan kasus keracunan.

“Tidak penting siapa yang memiliki dapur, apakah itu politisi, Polri, atau TNI. Yang terpenting adalah tanggung jawab dalam menjalankan standar yang sudah ditetapkan,” ujar Irma.

Menurutnya, Polri bisa dijadikan contoh karena berhasil membangun sistem yang disiplin, terukur, dan konsisten. “SPPG Polri terbukti sesuai prosedur dan bebas kasus. Ini harus direplikasi secara nasional,” tambahnya.

Mencegah Luka Lama Terulang

Kebijakan BGN ini menjadi respons cepat atas maraknya kasus keracunan MBG yang sempat menimpa ribuan siswa di berbagai daerah, termasuk anak dari tokoh nasional. Gelombang kritik publik menuntut pemerintah tidak hanya menyalurkan program gizi gratis, tetapi juga memastikan kualitas dan keamanan makanan.

Dengan penerapan standar baru ini, setiap dapur SPPG nantinya wajib memiliki fasilitas pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan, tenaga yang terlatih, hingga perangkat rapid test yang dapat mendeteksi potensi kontaminasi bahan pangan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa program MBG benar-benar hadir untuk menyehatkan, bukan mencelakai.

(Mond)

#BadanGiziNasional #SPPG #RapidTest #MakanBergiziGratis