Skor MCSP Padang Tertinggi di Sumbar, KPK Tegaskan Komitmen Integritas dalam Pencegahan Korupsi
D'On, Padang – Upaya Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali mendapat pengakuan. Kota Padang mencatat skor Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebesar 94,99 persen pada tahun 2024, tertinggi di Sumatera Barat. Capaian ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) serta MCSP yang digelar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (10/9/2025).
Rakor ini menghadirkan unsur strategis dari pemerintah daerah dan pusat, mulai dari Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI Harun Hidayat, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Sekda Kota Padang Andree Algamar, Plt Inspektur Kota Padang, hingga para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
KPK Tekankan Integritas sebagai Pilar Pencegahan Korupsi
Dalam pertemuan tersebut, Satgas Korsup Wilayah I KPK RI, Harun Hidayat, mengingatkan bahwa pencegahan korupsi bukan sekadar jargon, melainkan tindakan nyata yang harus dijalankan dengan konsistensi. Menurutnya, area paling rawan penyimpangan adalah pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang menyumbang sekitar 70 persen potensi terjadinya korupsi di daerah.
“Karena itu, kami hadir untuk memastikan agar sepuluh proyek strategis, baik hibah maupun pokir, di Kota Padang berjalan sesuai indikator MCSP. Semuanya harus mengikuti prosedur sesuai regulasi, tanpa ada penyimpangan sekecil apa pun,” tegas Harun.
Tak hanya itu, KPK juga melakukan evaluasi langsung terhadap pelayanan publik di beberapa instansi vital, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi, sehingga layanan publik diharapkan semakin transparan, cepat, dan bebas pungutan liar.
Padang Raih Skor Tertinggi, Tanda Keseriusan Perangi Korupsi
Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut baik capaian skor MCSP tersebut. Menurutnya, angka 94,99 persen bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi simbol komitmen seluruh jajaran Pemko Padang dalam menutup celah-celah korupsi.
“MCSP adalah instrumen vital yang mendorong perbaikan nyata. Alhamdulillah, skor MCSP Pemko Padang tahun 2024 mencapai 94,99 persen, tertinggi di Sumbar. Angka ini menunjukkan keseriusan kita dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Fadly menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada regulasi semata. Lebih penting dari itu, kata dia, adalah membangun budaya kerja yang berlandaskan transparansi.
“Saya mengajak seluruh OPD untuk menjadikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tapi budaya kerja sehari-hari. Jika ini kita wujudkan, masyarakat akan semakin percaya dengan pelayanan dan program pemerintah,” tegasnya.
Sinergi Pusat dan Daerah
Rakor ini memperlihatkan sinergi yang kuat antara KPK RI dan Pemerintah Kota Padang. Kehadiran Satgas Korsup tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga pendampingan agar setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, serta Sekda Kota Padang, Andree Algamar, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap agenda pencegahan korupsi. Keduanya menilai, kehadiran KPK di daerah bukan untuk menakuti, melainkan mendorong pemerintah daerah bekerja lebih profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Harapan ke Depan
Dengan capaian skor tertinggi di Sumbar, Padang diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bukan hanya soal angka, melainkan soal bagaimana hasil dari pencegahan korupsi dapat langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang mudah, cepat, dan adil, serta program pembangunan yang tepat sasaran.
Sinergi antara KPK, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti pada slogan, tetapi terwujud dalam tindakan nyata.
“Integritas adalah benteng utama kita. Selama ada komitmen bersama, celah-celah korupsi bisa kita tutup rapat, dan manfaat pembangunan bisa benar-benar dinikmati masyarakat,” pungkas Harun Hidayat.
(Mond)
#KPK #Korupsi #Padang
