Puan Kumpulkan Pimpinan Fraksi: “Saya Akan Pimpin Reformasi DPR”
Ketua DPR RI, Puan Maharani memimpin pertemuan antara pimpinan DPR dengan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik yang ada di DPR pada Kamis (4/9/2025). FOTO/Humas DPR RI.
D'On, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengambil langkah tegas dalam merespons gelombang kritik publik terhadap lembaga legislatif. Pada Kamis (4/9), Puan memimpin rapat penting yang mempertemukan pimpinan DPR dengan ketua-ketua fraksi partai politik di Senayan. Agenda utama: membicarakan aspirasi rakyat yang semakin keras disuarakan belakangan ini, sekaligus merumuskan arah transformasi DPR.
Pertemuan Tingkat Tinggi di Senayan
Dalam forum tersebut hadir lengkap seluruh pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta para ketua fraksi. Pertemuan berlangsung dalam suasana serius, dengan sejumlah agenda yang langsung menyentuh isu-isu yang kerap menjadi sorotan publik.
“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Puan usai pertemuan.
Pernyataan itu disambut hangat oleh pimpinan fraksi. Keputusan tersebut dianggap sebagai langkah awal memperbaiki citra DPR yang selama ini kerap dinilai jauh dari kepentingan rakyat.
Puan: DPR Harus Berbenah
Lebih jauh, Puan menegaskan bahwa DPR tidak akan menutup diri terhadap kritik. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh demi mewujudkan lembaga legislatif yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
“Prinsipnya, kami di DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun. Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegas cucu Proklamator Bung Karno itu.
Puan menyadari, ketidakpuasan publik terhadap DPR semakin menguat, terutama setelah gelombang demonstrasi mahasiswa pada 25–31 Agustus 2025 yang mengguncang berbagai daerah di Indonesia. Ribuan mahasiswa menuntut perbaikan kinerja, transparansi, hingga penghapusan fasilitas yang dianggap berlebihan bagi anggota dewan.
Dari Jalanan ke Gedung Parlemen
Sehari sebelum pertemuan internal pimpinan DPR, Rabu (3/9), parlemen telah menggelar dialog dengan perwakilan 16 organisasi mahasiswa. Forum itu berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, dan menjadi momen penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka.
Mahasiswa menyoroti berbagai isu, mulai dari tunjangan rumah anggota DPR, transparansi anggaran, hingga efektivitas kunjungan kerja ke daerah. Kritik itu, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam reformasi kelembagaan.
“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk menjadikan DPR yang lebih baik dan transparan,” kata Dasco saat menemui mahasiswa.
Ia menambahkan bahwa proses evaluasi sejatinya sudah dimulai sebelum dialog tersebut, namun pertemuan dengan mahasiswa memberikan dorongan moral yang lebih kuat bagi DPR untuk melakukan pembenahan nyata.
“Ya, kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini. Nah, evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani. Dan ternyata tekad daripada seluruh anggota DPR adalah mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi bersama,” ungkap Dasco.
Momentum Penting Reformasi DPR
Langkah yang diumumkan DPR hari ini dianggap sebagai sinyal perubahan. Dua keputusan awal penghentian tunjangan perumahan serta moratorium kunjungan kerja dipandang sebagai simbol komitmen nyata, bukan sekadar wacana politik.
Namun, publik tentu menanti implementasi lebih jauh. Transparansi dalam penggunaan anggaran, peningkatan kualitas legislasi, serta keterbukaan informasi dinilai sebagai pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan.
Pertemuan ini juga menjadi bukti bahwa tekanan dari mahasiswa dan masyarakat luas dapat menjadi pendorong reformasi di tubuh parlemen. Puan pun berusaha menunjukkan kepemimpinannya dengan mengambil alih kendali langsung atas proses ini.
“Reformasi DPR ini bukan hanya soal citra, tetapi tentang bagaimana kami kembali kepada esensi lembaga legislatif: mewakili rakyat, mendengar suara rakyat, dan bekerja untuk rakyat,” tandas Puan.
Catatan Redaksi
Pertemuan bersejarah di Senayan ini bisa menjadi titik balik bagi DPR RI yang selama bertahun-tahun mendapat stigma negatif dari publik. Namun, komitmen yang terucap di ruang rapat harus segera diwujudkan dalam langkah-langkah konkret. Jika tidak, reformasi DPR hanya akan berakhir sebagai jargon politik belaka.
(Mond)
#Politik #DPR #Nasional #PuanMaharani
