Menko Djamari Siap Beri Masukan ke Dofiri: Dari Istana ke Meja Reformasi Polri
Menko Polkam Djamari Chaniago di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
D'On, Jakarta — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyatakan kesiapannya untuk terus berkomunikasi dan memberi masukan kepada Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Komjen (Purn) Ahmad Dofiri, yang baru saja dilantik. Pernyataan itu muncul di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim/Komite Reformasi Kepolisian inisiatif yang menurut Istana dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja serta layanan Polri.
Djamari menegaskan, apabila upaya reformasi itu memang akan dimotori oleh Dofiri, pihaknya ingin dilapori dan memiliki ruang memberi masukan. “Jadi kalau misal di sini ada seperti yang Anda katakan itu [reformasi Polri] yang akan dimotori oleh Pak Dofiri, ya tentunya kami juga dilapori atau kami juga akan memberi masukan itu,” ujar Djamari saat berbicara kepada wartawan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. Namun, ia enggan membahas lebih jauh karena menyatakan itu kini menjadi domain tugas Dofiri.
Siapa yang Ditunjuk dan Mengapa Sekarang?
Ahmad Dofiri resmi diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri pada Rabu, 17 September 2025 satu hari sebelum pernyataan Djamari melalui pelantikan di Istana Negara. Pelantikan ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden ingin ada payung formal (Keppres) dan struktur penasehat untuk mengawal perubahan di tubuh kepolisian. Dofiri sendiri dikenal luas sebagai purnawirawan Polri yang menutup masa tugasnya sebagai Wakapolri pada pertengahan 2025.
Dari sisi Istana, alasan pembentukan tim ini cukup jelas: diperlukan evaluasi dan perbaikan di tubuh Polri agar layanan dan kinerja kelembagaan selaras dengan harapan publik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses penyusunan tim sedang berlangsung dan direncanakan ada pengumuman perkembangan pada pekan yang sama. Ia juga menegaskan belum ada ketua resmi yang ditunjuk saat itu.
Beberapa media melaporkan nama-nama yang muncul sebagai kandidat pengarah atau ketua salah satunya adalah Mahfud MD namun Istana belum mengkonfirmasi siapa yang akan memimpin komite tersebut. Proses internal penyusunan anggota dikatakan “sedang disusun” oleh pihak istana.
Reaksi Institusi: Polri Siap Terima Masukan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan institusi Polri akan menindaklanjuti kebijakan dan rekomendasi yang muncul dari keputusan presiden tersebut dan membuka ruang untuk menerima masukan eksternal demi perbaikan. Pernyataan Kapolri menegaskan sikap keterbukaan institusi terhadap evaluasi, termasuk kemungkinan rekomendasi yang bersifat struktural atau personal.
Latar Belakang Dofiri Pengalaman yang Jadi Alasan Penunjukan
Pemilihan Ahmad Dofiri bukan tanpa dasar: selama kariernya di kepolisian, ia pernah menempati posisi strategis hingga Wakapolri dan dikenal sebagai lulusan terbaik Akademi Polisi (Adhi Makayasa). Profil dan jejak kariernya dipandang oleh pendukung penunjukan sebagai modal untuk memahami problem internal Polri sekaligus menjadi jembatan antara Istana dan pimpinan kepolisian.
Apa yang Mungkin Dibahas Tim Reformasi?
“Reformasi kepolisian” adalah istilah luas. Dari wacana publik dan pengalaman pembenahan institusi lain, area yang kerap masuk agenda adalah: penguatan profesionalisme (SDM dan pendidikan), penegakan disiplin internal, transparansi proses penanganan kasus, mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan eksternal, serta perbaikan layanan publik. Tim yang dibentuk bisa saja menyusun rekomendasi jangka pendek (prosedural) dan jangka panjang (struktural). Pernyataan Istana yang menyebut kebutuhan evaluasi dan perbaikan memberi petunjuk bahwa agenda akan bersifat komprehensif namun rincian resmi menunggu pengumuman anggota dan mandat tim. (Analisis)
Tantangan Politik dan Teknis
Penunjukan mantan pejabat Polri sebagai penasihat presiden menghadirkan dinamika tersendiri: di satu sisi, pengalaman menjadi aset; di sisi lain, publik dan kelompok pengawas kerap menuntut independensi dan pengawasan luar yang kuat agar rekomendasi reform tidak sekadar kosmetik. Selain itu, implementasi rekomendasi akan membutuhkan sinkronisasi antara Istana, Polri, DPR, dan mekanisme pengawasan eksternal—yang selama ini menjadi titik sensitif setiap proses perubahan kelembagaan. (Analisis)
Catatan Kronologi Singkat
- 16–17 September 2025: Penetapan dan pelantikan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri.
- 17 September 2025: Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Tim/Komite Reformasi Kepolisian sedang disusun dan diharapkan diumumkan pekan ini; belum ada ketua resmi.
- 18 September 2025: Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan kesiapan memberi masukan kepada Dofiri.
#DjamariChaniago #ReformasiKepolisian #Nasional #Polri
