Kepala SMP Negeri 1 Dicopot Diduga karena Tegur Anak Wali Kota, Netizen Murka

Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih dipecat karena diduga menegur anak wali kota. (Instagram)

D'On, Prabumulih, Sumatera Selatan – Dunia pendidikan di Prabumulih, Sumatera Selatan, mendadak jadi sorotan setelah beredar sebuah video viral yang memperlihatkan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih, dicopot dari jabatannya.

Pencopotan itu menuai kehebohan lantaran diduga dipicu hal sepele namun sensitif: Roni menegur anak seorang pejabat daerah, yang disebut-sebut merupakan anak Wali Kota Prabumulih, terkait aturan larangan memarkir mobil di lapangan sekolah.

Video Haru Perpisahan Kepala Sekolah

Video yang pertama kali diunggah akun Instagram @awreceh.id memperlihatkan suasana haru di sekolah. Roni Ardiansyah tampak tak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan para muridnya. Beberapa siswa juga ikut menangis, menunjukkan betapa sosok kepala sekolah itu begitu dicintai.

“Tangis haru murid SMP Negeri 1 setelah mengetahui kepala sekolahnya diganti,” tulis keterangan video yang beredar pada Selasa (16/9/2025).

Dalam keterangan tambahan, disebutkan bahwa Roni bukan kepala sekolah sembarangan. Ia dikenal berprestasi, berdedikasi, dan sering mengharumkan nama SMP Negeri 1 Prabumulih di tingkat daerah maupun provinsi.

Dugaan Penyebab: Teguran pada Anak Wali Kota

Isu yang beredar menyebut, pencopotan mendadak ini bermula dari insiden di lapangan sekolah. Roni Ardiansyah dikabarkan menegur seorang siswa yang memarkir mobil di area lapangan—area yang memang dilarang untuk kendaraan.

Namun, siswa tersebut diduga adalah anak pejabat penting di daerah, bahkan disebut-sebut anak Wali Kota Prabumulih. Teguran inilah yang kemudian memicu pencopotan jabatan sang kepala sekolah.

Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pemerintah kota maupun Dinas Pendidikan terkait alasan sebenarnya di balik keputusan kontroversial itu.

Ledakan Kemarahan Netizen

Viralnya video ini sontak memantik reaksi keras dari warganet. Ribuan komentar memenuhi unggahan akun yang menyebarkan video tersebut. Mayoritas mengecam keras tindakan pencopotan yang dinilai tidak adil dan sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Beberapa komentar netizen berbunyi:

• “Ditunggu berita wali kotanya dicopot.”
• “Netizen paham kan harus apa, cari saja wali kota Prabumulih di sosmed-nya. Wajib kita kasih paham.”
• “Kalau ini benar, maka ini suatu kemunduran.”
• “Wali kotanya turunkan.”
• “Jangan sombong jadi anak wali kota.”

Bahkan ada netizen yang menyebut pencopotan itu mencederai integritas dunia pendidikan dan menunjukkan betapa masih kuatnya praktik feodalisme di level daerah.

Potret Kesenjangan Kekuasaan

Kasus ini memperlihatkan potret lama yang terus berulang: bagaimana pejabat atau keluarga pejabat seringkali mendapat perlakuan istimewa, bahkan di ranah pendidikan. Jika dugaan publik benar, pencopotan Roni Ardiansyah bukan sekadar masalah personal, melainkan cerminan rapuhnya independensi lembaga pendidikan dari intervensi politik.

Padahal, seorang kepala sekolah seharusnya diberi kewenangan penuh untuk menegakkan aturan di lingkungan pendidikan tanpa takut tersandung kepentingan keluarga pejabat.

Desakan Transparansi

Gelombang kritik dari publik menandai adanya desakan agar pemerintah kota, khususnya Wali Kota Prabumulih, segera memberikan penjelasan terbuka. Tanpa klarifikasi, kasus ini berpotensi mencoreng wajah pendidikan daerah dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemimpin lokal.

Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Dinas Pendidikan Sumsel maupun Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahwa keputusan pencopotan seorang kepala sekolah berprestasi bukanlah akibat tekanan politik.

Kasus pencopotan Roni Ardiansyah bukan hanya soal jabatan kepala sekolah yang hilang. Lebih jauh, kasus ini mempertaruhkan integritas dunia pendidikan, keadilan sosial, dan wibawa pemerintah daerah.

Jika benar karena persoalan teguran anak pejabat, maka ini bukan sekadar kontroversi, melainkan tamparan keras bagi dunia pendidikan. Publik berhak menuntut transparansi, keadilan, dan jaminan bahwa sekolah adalah ruang mendidik, bukan panggung kekuasaan.

(B1)

#Viral #Peristiwa