Kapolda Sumbar Tegaskan Perang terhadap Tambang Ilegal: Satgas Anti PETI Dikerahkan hingga ke Daerah
Kapolda Sumbar Bersama Forkompimda Bahas Persoalan PETI
D'On, Padang – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk menertibkan praktik Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang selama ini menjadi salah satu persoalan besar di ranah Minang. Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menekankan bahwa penegakan hukum terhadap tambang ilegal tidak bisa ditunda lagi karena dampaknya sudah begitu luas: merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, hingga merugikan keuangan negara.
“Praktik tambang ilegal maupun PETI telah menimbulkan kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat, dan menghilangkan potensi pendapatan negara,” tegas Irjen Gatot dalam keterangan resminya, Kamis (10/9).
Satgas Anti Illegal Mining Dikerahkan ke Seluruh Polres
Sebagai langkah nyata, Polda Sumbar sudah membentuk dan mengerahkan Tim Satgas Anti Illegal Mining. Tim ini tidak hanya bergerak di tingkat provinsi, melainkan disebar ke seluruh kepolisian resor (Polres) di kabupaten/kota. Satgas bertugas melakukan patroli, pengawasan, hingga penindakan langsung terhadap segala bentuk aktivitas tambang ilegal.
Tak hanya itu, Kapolda juga memberi instruksi tegas kepada seluruh Kapolres agar turun langsung ke lapangan, memastikan langkah konkret diambil, bukan sekadar imbauan atau razia sesaat. “Seluruh jajaran Polres harus benar-benar hadir di lapangan untuk memastikan praktik tambang ilegal diberantas sampai ke akarnya,” ujarnya.
Rapat Koordinasi dengan Forkopimda: Tindak Tegas, Siapkan Regulasi
Upaya penegakan hukum ini juga dibarengi langkah koordinatif. Pada Rabu (10/9), Kapolda bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar menggelar rapat khusus membahas persoalan PETI.
Hasil rapat menghasilkan kesepakatan strategis: tidak hanya menindak praktik tambang ilegal, tetapi juga mencari solusi regulasi agar aktivitas pertambangan bisa berjalan secara legal, memberi pemasukan bagi negara maupun daerah, sekaligus memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Kita ingin penindakan jalan, tapi regulasi juga harus segera disiapkan dengan cepat sehingga ada kepastian hukum untuk keadilan. Supaya masyarakat yang menggantungkan hidup dari tambang tidak terjerat hukum, melainkan bisa beroperasi secara legal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” jelas Irjen Gatot.
Sinergi TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah
Polda Sumbar tidak berjalan sendiri. Dalam upaya penanganan PETI, kepolisian akan terus bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini dinilai penting karena persoalan tambang ilegal bukan hanya ranah penegakan hukum, melainkan juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Irjen Gatot menambahkan bahwa selain penindakan, pihaknya juga akan mengedepankan edukasi dan sosialisasi. Masyarakat di daerah yang marak penambangan ilegal akan diberikan pemahaman mengenai bahaya dan dampak PETI, sekaligus diarahkan agar tidak lagi terlibat dalam aktivitas tersebut.
Tambang Ilegal: Ancaman Nyata di Sumbar
PETI sudah lama menjadi persoalan klasik di Sumbar, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya mineral seperti emas dan batu bara. Aktivitas tambang tanpa izin bukan hanya merusak ekosistem sungai, hutan, dan lahan pertanian, tetapi juga menimbulkan potensi bencana seperti longsor dan banjir.
Di sisi lain, tambang ilegal kerap melibatkan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut. Kondisi inilah yang membuat pemerintah perlu hadir dengan regulasi yang adil: memberantas pelaku tambang ilegal skala besar yang meraup keuntungan tanpa izin, namun di saat yang sama memberikan ruang legal bagi masyarakat agar bisa menambang dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan.
Jalan Panjang Menuju Pertambangan yang Berkelanjutan
Langkah Kapolda Sumbar ini diharapkan menjadi titik balik penanganan tambang ilegal di daerah. Dengan strategi gabungan antara penegakan hukum, edukasi, dan penyusunan regulasi yang tepat, masyarakat tidak lagi terjebak dalam praktik ilegal, negara mendapatkan pemasukan yang sah, dan lingkungan tetap terjaga.
“Selain penegakan hukum, kami juga akan mendorong edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam praktik tambang ilegal. Kami melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang marak penambangan ilegal,” pungkas Irjen Gatot.
(Mond)
#PETI #TambangIlegal #SumateraBarat #PoldaSumbar
