Gelombang Pengunduran Diri Pejabat di Pessel: Sekkab Mawardi Roska Mundur, OPD Menyusul
Kantor Bupati Pesisir Selatan di Jalan Agus Salim, Painan
D'On, Pesisir Selatan — Suasana birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) mendadak memanas. Isu pengunduran diri pejabat eselon II yang sebelumnya ramai di sejumlah daerah, kini ikut menyeruak di daerah berjuluk “Negeri Sejuta Pesona” itu.
Tidak tanggung-tanggung, orang nomor tiga di jajaran birokrasi Pessel, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mawardi Roska, secara resmi mengajukan surat pengunduran diri. Langkah mengejutkan ini dilakukan pada pekan pertama September 2025, sekaligus menambah daftar panjang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pessel yang memilih mundur dari jabatannya.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sudah mengikuti jejak Mawardi. Bahkan, sebagian di antaranya disebut telah menandatangani surat pengunduran diri, meski jumlah pastinya hingga kini masih dirahasiakan. Fenomena ini menimbulkan beragam spekulasi, mulai dari faktor tekanan internal hingga dinamika politik jelang akhir masa jabatan kepala daerah.
Pengakuan Sekkab Mawardi
Saat dikonfirmasi, Mawardi Roska tidak menampik kabar tersebut. Dengan nada singkat namun tegas, ia mengakui bahwa surat pengunduran diri memang sudah ia layangkan.
“Benar, itu sudah dilakukan sekitar satu pekan yang lalu. Saya memang mengajukan surat untuk mengundurkan diri, berbeda dengan pejabat eselon II lainnya yang suratnya sudah disiapkan,” ujarnya ketika dihubungi Jumat (12/9).
Meski begitu, Mawardi tidak memberikan penjelasan rinci terkait alasan pribadi maupun latar belakang yang mendorong keputusannya. Justru sikap bungkam itu semakin menimbulkan tanda tanya: apakah langkahnya murni keputusan pribadi, atau ada faktor eksternal yang tidak bisa diungkapkan secara terbuka?
Diamnya Pimpinan Daerah
Sementara itu, Wakil Bupati Pessel, Risnaldi Ibrahim, hingga berita ini diturunkan belum memberikan komentar resmi terkait gelombang pengunduran diri pejabat eselon II di daerahnya. Sikap diam ini semakin memicu spekulasi, seolah-olah ada sesuatu yang sedang “ditahan” atau memang tengah menunggu instruksi dari tingkat yang lebih tinggi.
BKPSDM: Fenomena Biasa atau Sinyal Ada Masalah?
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pessel, Yoski Wandri, mencoba meredam kegaduhan. Menurutnya, mundurnya pejabat eselon II bukanlah hal luar biasa dalam dinamika birokrasi.
“Pengunduran diri pejabat eselon II bukan hanya terjadi di Pesisir Selatan. Ini hal yang lazim dan secara administratif diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Yoski.
Ia menjelaskan, biasanya pengunduran diri terkait evaluasi kinerja, mutasi jabatan, hingga pembenahan struktur organisasi. Menurutnya, setiap pejabat memiliki ruang untuk menentukan sikap: tetap bertahan atau memilih hengkang.
“Langkah ini bukan selalu mencerminkan dinamika negatif. Justru bisa dipandang sebagai bagian dari manajemen kepegawaian dan pembinaan karir aparatur sipil negara,” ujarnya.
Tanda Tanya di Balik “Fenomena Lazim”
Meski pernyataan resmi menyebut pengunduran diri adalah hal lumrah, kenyataan bahwa fenomena ini terjadi hampir bersamaan dan melibatkan pejabat strategis menimbulkan pertanyaan besar. Apakah benar hanya soal rotasi dan evaluasi, atau ada faktor lain yang lebih sensitif, misalnya gesekan politik internal, ketidakpuasan terhadap kebijakan, atau persiapan menuju kontestasi politik lokal mendatang?
Jika benar beberapa OPD sudah menandatangani surat pengunduran diri, maka birokrasi di Pessel berpotensi menghadapi guncangan serius. Kekosongan jabatan strategis bisa memperlambat roda pemerintahan, apalagi di tengah kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Menunggu Kejelasan
Publik kini menanti langkah berikutnya: apakah Bupati dan Wakil Bupati akan memberikan penjelasan terbuka, atau justru memilih tetap diam hingga situasi mereda. Yang jelas, pengunduran diri Sekkab posisi penting yang mengatur ritme administrasi pemerintahan tidak bisa dipandang enteng.
Gelombang pengunduran diri pejabat eselon II ini ibarat alarm yang menandakan adanya sesuatu di balik layar birokrasi Pessel. Apakah hanya sekadar “fenomena biasa” seperti dikatakan BKPSDM, atau sebuah gejala bahwa ada yang sedang tidak beres dalam manajemen pemerintahan daerah?
Masyarakat tentu berhak mendapatkan jawaban yang lebih jujur dan terbuka.
(Mond)
#PesisirSelatan #ASN
