Sri Mulyani: Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Menunaikan Zakat dan Wakaf
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati
D'On, Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan perspektif yang berbeda tentang kewajiban membayar pajak. Dalam pandangannya, pajak bukan sekadar kewajiban negara yang membebani, melainkan memiliki nilai mulia yang sejajar dengan ibadah sosial seperti zakat dan wakaf.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu (13/8). Di hadapan para peserta, ia menekankan bahwa baik pajak, zakat, maupun wakaf pada hakikatnya sama-sama mengalirkan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Cara menunaikannya bisa melalui zakat, wakaf, atau pajak. Dan pajak itu pun kembali kepada yang membutuhkan,” ujar Sri Mulyani.
Pajak untuk Kesejahteraan Bersama
Bendahara negara itu menjelaskan bahwa pajak yang dibayarkan rakyat sejatinya disalurkan kembali kepada publik, terutama kelompok menengah ke bawah. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana pajak digunakan untuk berbagai program bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, hingga subsidi di sektor pendidikan, pertanian, dan energi.
Contohnya, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau 10 juta keluarga tidak mampu, sementara program tambahan sembako telah membantu 18 juta keluarga. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kesulitan permodalan diberikan akses pembiayaan agar bisa berkembang.
“Dengan kita tahu kemampuan membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biayanya. Skema ini pun bisa disesuaikan secara syariah,” ungkapnya.
Layanan Kesehatan Hingga Pelosok
Di bidang kesehatan, dana pajak digunakan untuk membiayai pemeriksaan gratis, pembangunan puskesmas, pengadaan fasilitas BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di berbagai daerah. Menurut Sri Mulyani, fasilitas kesehatan yang kini bisa diakses masyarakat miskin ini merupakan wujud nyata pemerataan hak kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau.
Pendidikan Gratis dan Berkualitas
Dalam sektor pendidikan, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini meresmikan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah ini menyediakan asrama, makan gratis, serta pendidikan berkualitas lengkap dengan pembinaan keagamaan.
“Anak-anak dari orang tua pemulung, pekerja harian, atau yang tidak memiliki pendapatan tetap, kini punya kesempatan bersekolah, tinggal di asrama, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Itu semua adalah hak dari rezeki yang kita miliki untuk orang lain,” kata Sri Mulyani.
Dukungan untuk Petani dan Ketahanan Pangan
Pemerintah juga mengalokasikan dana pajak untuk sektor pertanian, antara lain melalui subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dukungan infrastruktur pertanian lainnya. Langkah ini bertujuan menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong produktivitas petani kecil.
Selain itu, di sektor energi, subsidi diberikan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses kebutuhan energi dengan harga terjangkau.
Pajak sebagai Instrumen Ekonomi Syariah
Sri Mulyani menegaskan bahwa pajak bisa menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana konsep dalam ekonomi syariah. Ia mengajak masyarakat untuk melihat pajak tidak semata sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai amal sosial yang memiliki dampak luas.
“Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan secara substansi, yaitu ekonomi syariah,” tutupnya.
Dengan pendekatan ini, Sri Mulyani berupaya mengubah cara pandang masyarakat: membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari ibadah sosial, sebuah kontribusi nyata untuk kesejahteraan bersama.
(Mond)
#SriMulyani #Pajak #Nasional
