Ribuan Warga Pati Gelar Aksi Damai: Kirim Ribuan Surat ke KPK, Desak Bupati Sudewo Ditangkap
Seorang peserta aksi 25 Agustus 2025 di Pati memperlihatkan surat yang ditujuna kepada KPK meminta agar Bupati Pati Sudewo diproses hukum, Senin (25/8/2025).
D'On, Pati – Suasana Alun-alun Pati pada Senin pagi (25/8/2025) mendadak berubah menjadi lautan manusia. Ribuan warga dari berbagai desa dan kecamatan di Kabupaten Pati berbondong-bondong datang, bukan untuk sekadar berkumpul, melainkan untuk menyuarakan keresahan yang mereka rasakan. Dengan mengenakan pakaian sederhana, sebagian membawa spanduk dan poster bertuliskan kritik, mereka menggelar aksi damai yang berbeda dari biasanya: long march menuju kantor pos untuk mengirim ribuan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Inti dari pesan yang dikirim jelas: warga meminta lembaga antirasuah itu segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) ketika ia masih menjabat sebagai anggota DPR periode 2019–2024.
Aksi yang Simbolis, Satu Surat dari Setiap Warga
Sejak pukul 07.00 WIB, massa sudah berkumpul di posko utama Masyarakat Pati Bersatu, tepat di depan Kantor Bupati Pati. Dari sana, koordinator aksi, Teguh Istianto, mengatur jalannya pergerakan. Uniknya, setiap warga membawa surat yang mereka tulis sendiri. Tidak ada surat kolektif atau pernyataan sikap massal. Semua peserta diminta menulis dan mengirim surat pribadi, lengkap dengan biaya kirim dari kantong masing-masing.
"Karena ini bentuk aspirasi murni warga, maka setiap orang wajib menulis surat atas nama pribadi. Bahkan ongkos kirimnya pun ditanggung masing-masing. Dengan begitu, KPK akan melihat bahwa suara ini datang dari ribuan hati, bukan sekadar satu organisasi," ujar Teguh di tengah kerumunan.
Massa kemudian melakukan long march sejauh satu kilometer menuju kantor pos. Sepanjang perjalanan, mereka meneriakkan yel-yel antikorupsi dan mengangkat surat-surat yang sudah disiapkan. Bagi warga, tindakan sederhana mengirim surat ini adalah bentuk perlawanan simbolis terhadap kepemimpinan yang mereka nilai meresahkan.
Keresahan Warga atas Kepemimpinan Sudewo
Gelombang kekecewaan terhadap Bupati Sudewo dinilai sudah lama mengendap. Banyak warga yang menilai kepemimpinannya tidak membawa perubahan signifikan, justru menimbulkan rasa ketidakpercayaan. Dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus DJKA menjadi pemicu puncak kekecewaan itu.
“Ini bukan lagi soal politik, ini soal keadilan. Warga Pati ingin pemimpinnya bersih. Kalau benar terlibat korupsi, KPK harus segera bertindak. Jangan sampai kami dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak bermasalah,” tegas Sulastri, seorang ibu rumah tangga dari Kecamatan Trangkil, usai mengirim surat.
Persiapan Aksi Lebih Besar: Demo ke Gedung KPK
Tak hanya berhenti di Pati, gerakan ini akan berlanjut ke Jakarta. Masyarakat Pati Bersatu telah merencanakan aksi lanjutan dengan berunjuk rasa langsung di depan Gedung KPK pada 2–3 September 2025 mendatang. Untuk itu, mereka membuka posko penggalangan dana sejak 18 Agustus lalu.
Hasilnya, hingga hari aksi ini berlangsung, sudah terkumpul dana sebesar Rp 148 juta. Uang itu berasal dari sumbangan sukarela warga, mulai dari petani, pedagang kaki lima, buruh, hingga perantau asal Pati yang peduli terhadap gerakan ini.
“Rp 5 ribu, Rp 10 ribu, sampai ada yang nyumbang ratusan ribu. Semua transparan, kita catat dan laporkan di posko. Uang ini akan kita gunakan untuk biaya transportasi dan logistik massa yang akan berangkat ke Jakarta. Kami ingin KPK mendengar langsung jeritan hati warga Pati,” terang Teguh.
Gelombang Aspirasi dari Daerah
Fenomena warga Pati yang memilih mengirim surat ke KPK ini menandai bentuk baru partisipasi politik masyarakat di daerah. Tidak lagi sekadar demo di jalan raya, melainkan aksi yang lebih simbolis, personal, dan mengakar. Ribuan surat itu kini menjadi saksi betapa kuatnya keinginan warga agar kasus dugaan korupsi Sudewo segera diproses hukum.
Warga berharap, dengan langkah ini, KPK tidak lagi menutup mata. Sebab, apa yang mereka lakukan hari ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan seruan moral untuk menegakkan keadilan di bumi Pati.
“Kalau KPK masih diam, kami akan datang langsung ke Jakarta. Tidak ada lagi alasan. Kami akan buktikan, Pati tidak tinggal diam,” kata Teguh menutup orasi.
(B1)
#DemoPati #Demonstrasi
