Prabowo Umumkan DPR Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan Kerja: Langkah Tegas Respons Aspirasi Rakyat
Presiden Prabowo Subianto (tengah) saat menggelar konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. (BPMI Setpres)
D'On, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keputusan bersejarah yang diambil oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam upaya merespons tuntutan publik yang semakin menguat. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan bahwa DPR telah menyepakati pencabutan sejumlah fasilitas istimewa bagi anggotanya, termasuk tunjangan tertentu, serta menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Pencabutan Tunjangan: Simbol Koreksi Diri
Selama ini, besaran tunjangan yang diterima anggota DPR kerap menjadi sorotan publik karena dianggap tidak sebanding dengan kinerja legislasi dan pengawasan. Keputusan pencabutan tunjangan tertentu ini disebut sebagai langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mulai terkikis akibat berbagai polemik.
Kebijakan tersebut, menurut sumber internal DPR, akan difokuskan pada tunjangan-tunjangan yang dinilai tidak esensial, seperti tunjangan perjalanan dinas yang dianggap terlalu besar serta beberapa fasilitas tambahan yang sebelumnya dinikmati anggota dewan.
Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri
Selain itu, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri juga menjadi salah satu poin krusial. Selama ini, perjalanan kerja anggota DPR kerap dikritik karena dianggap lebih banyak menghabiskan anggaran negara ketimbang menghasilkan manfaat nyata.
Dengan adanya moratorium, DPR dipaksa untuk lebih fokus pada kerja legislasi di dalam negeri, terutama terkait pembahasan undang-undang prioritas, pengawasan program pemerintah, serta fungsi representasi rakyat.
Teguran Keras untuk Anggota DPR yang “Keliru Bicara”
Tak hanya menyentuh soal fasilitas, Prabowo juga mengungkapkan langkah tegas dari para ketua umum partai politik terhadap anggota DPR yang sempat membuat gaduh dengan pernyataan keliru di ruang publik.
“Dalam rangka menyikapi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025,” kata Prabowo.
Langkah tegas tersebut termasuk pencabutan keanggotaan bagi anggota dewan yang dianggap menyalahi sikap partai dan merugikan citra lembaga legislatif. Tindakan ini, menurut Prabowo, adalah bentuk koreksi serius yang menunjukkan bahwa partai politik tidak lagi mentoleransi sikap semena-mena dari kadernya.
Pesan Presiden: DPR Harus Berpihak pada Rakyat
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menekankan kembali pentingnya sensitivitas politik dan keberpihakan DPR terhadap kepentingan rakyat.
“Para pimpinan DPR telah berbicara, dan para ketua umum partai politik telah menyampaikan bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa pemerintah bersama DPR tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja legislatif.
Makna Politik dan Dampak ke Depan
Keputusan pencabutan tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ini dipandang sebagai salah satu langkah paling tegas dalam sejarah reformasi hubungan eksekutif dan legislatif. Langkah ini bisa menjadi momentum bagi DPR untuk memperbaiki citra dan mengembalikan legitimasi di mata rakyat.
Bagi publik, keputusan ini bukan hanya simbol penghematan anggaran negara, tetapi juga sinyal bahwa suara masyarakat benar-benar mulai direspons secara serius oleh para pemimpin politik.
Namun, sejumlah pengamat menilai, langkah ini baru awal dari perjalanan panjang perbaikan sistem politik. DPR dituntut untuk tidak sekadar mengurangi fasilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas kerja nyata mulai dari legislasi yang pro-rakyat hingga pengawasan ketat terhadap jalannya pemerintahan.
Keputusan yang diumumkan Prabowo ini bisa menjadi titik balik relasi DPR dengan masyarakat. Dengan pencabutan tunjangan, moratorium kunjungan kerja, hingga penindakan terhadap anggota dewan yang dianggap menyimpang, publik kini menunggu apakah langkah ini akan benar-benar konsisten dijalankan atau hanya berhenti pada pernyataan politik.
(B1)
#PrabowoSubianto #Nasional #DPR
