KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan Sertifikasi K3, Jejak Uang Diduga Mengalir hingga ke Menaker Yassierli dan Ida Fauziyah
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan akan terus mendalami aliran dana hasil pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dana tersebut diduga mengalir ke sejumlah pejabat, termasuk Menteri Ketenagakerjaan saat ini, Yassierli, hingga mantan Menaker Ida Fauziyah (2019-2024).
D'On, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak akan berhenti pada aktor lapangan. Lembaga antirasuah itu kini tengah menelusuri jejak aliran dana yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah dan diduga turut menyeret nama pejabat tinggi, termasuk Menteri Ketenagakerjaan saat ini, Yassierli, serta mantan Menaker periode 2019–2024, Ida Fauziyah.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa penyidik akan mendalami setiap keterlibatan pejabat, mulai dari pimpinan hingga staf khusus menteri.
“Tentunya kita sedang mendalami. Semua pihak yang disebut terlibat, baik pejabat utama maupun staf khusus menteri, termasuk aliran dana ke stafsus dan lainnya, akan ditelusuri. Saat ini penyidik masih melakukan konfirmasi terhadap orang-orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT). Penyidikan akan terus dikembangkan,” ujar Asep, Senin (25/8/2025).
Skandal Rp 81 Miliar: Dari Uang Rakyat ke Kantong Elit
Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan OTT dan menetapkan 11 orang tersangka terkait praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3. Dari skema yang berlangsung sejak 2019 itu, para tersangka berhasil meraup keuntungan haram mencapai Rp 81 miliar.
Yang mengejutkan, porsi terbesar mengalir ke tangan pejabat Kemenaker Irvian Bobby Mahendro, yang disebut menerima sekitar Rp 69 miliar. Sementara itu, mantan Wakil Menaker Immanuel Ebenezer alias Noel kebagian Rp 3 miliar serta satu unit motor mewah Ducati.
Uang itu diduga tidak berhenti pada lingkaran dekat, melainkan mengalir ke pihak-pihak lain termasuk pejabat utama di Kemenaker.
Modus Licik: Dari Rp 275 Ribu Menjadi Rp 6 Juta
Sertifikat K3 sejatinya hanya dikenakan biaya resmi Rp 275.000 per buruh. Namun, oknum pejabat Kemenaker justru memperlambat bahkan mempersulit proses penerbitan sertifikat tersebut. Bagi perusahaan atau pekerja yang ingin prosesnya dipercepat, mereka dipaksa membayar hingga Rp 6 juta per orang.
Dengan skema pemerasan seperti itu, ratusan ribu pekerja akhirnya menjadi korban. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi buruh dan perusahaan, tetapi juga berimplikasi serius terhadap keselamatan kerja. Sertifikat K3 yang seharusnya menjadi instrumen penting melindungi buruh, justru dijadikan alat transaksi dan bancakan uang.
Nama Menteri Ikut Terseret
Yang membuat kasus ini semakin menarik perhatian publik adalah munculnya dugaan keterlibatan dua menteri sekaligus: Menaker Yassierli dan mantan Menaker Ida Fauziyah. Meski KPK belum menyebutkan secara eksplisit status keduanya, indikasi aliran dana yang merembes ke lingkaran mereka tengah menjadi fokus pendalaman penyidik.
“Belum ada kesimpulan final. Tetapi setiap nama yang muncul dalam hasil pemeriksaan, termasuk pejabat setingkat menteri, tidak mungkin kita abaikan. Semua akan kita cek berdasarkan bukti aliran dana,” kata Asep.
Catatan Kelam Tata Kelola Ketenagakerjaan
Praktik pemerasan ini menambah panjang daftar kasus korupsi yang mencoreng wajah birokrasi ketenagakerjaan di Indonesia. Sertifikat K3, yang seharusnya menjadi instrumen melindungi keselamatan buruh di lapangan kerja, malah dijadikan ladang rente oleh pejabat.
Jika benar aliran dana ini sampai ke level menteri, kasus ini bisa menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di Kemenaker dalam lima tahun terakhir.
Publik Menanti Keberanian KPK
Kini bola ada di tangan KPK. Publik menantikan keberanian lembaga antirasuah itu untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk jika benar ada keterlibatan pejabat setingkat menteri. Transparansi, konsistensi, dan keberanian dalam mengusut aliran dana akan menjadi ujian besar bagi KPK di tengah sorotan publik.
(B1)
#KPK #PemerasanSertifikatK3
