Kinerja Terburuk! Dishub Padang dan RSUD Rasidin Dapat Nilai Terendah dari 51 OPD dalam 100 Hari Kerja Fadly Amran - Maigus Nasir

FGD Kajian Evaluasi 100 Hari Kinerja Pemko Padang yang dilakukan oleh Bappenda Kota Padang bekerja sama dengan LPPM Unand. Foto: Dokumentasi Dinas Kominfotik Sumbar

D'On, Padang — Seratus hari sudah masa kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir berjalan. Sebuah masa yang, meskipun masih dini, telah cukup untuk memberi gambaran bagaimana arah kebijakan, strategi pelayanan, serta respons birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, sebuah kajian evaluatif berbasis Focus Group Discussion (FGD) dilakukan—dan hasilnya mencerminkan realitas yang kompleks: ada optimisme, tetapi juga tanda tanya besar.

Dari 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah naungan Pemko Padang, 11 di antaranya meraih skor kinerja yang bisa dikatakan berada pada batas bawah kategori "baik". Skor mereka berkisar antara 64,29 hingga 67,61—cukup untuk lolos dari label "buruk", namun belum cukup kuat untuk disebut "memuaskan".

OPD Peringkat Terbawah: Alarm Kinerja yang Harus Direspons

Lima OPD tercatat sebagai yang paling rendah dalam penilaian ini. Di posisi terbawah, Dinas Perhubungan mencatat skor 64,29—angka yang mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam pelayanan publik, koordinasi, atau penyampaian program kerja. Tepat di atasnya, RSUD Rasidin Padang hanya sedikit lebih tinggi dengan nilai 64,36, disusul oleh Dinas Pertanahan (64,38), Dinas Pertanian (66,36), dan Dinas PUPR (66,58).

Menurut Prof. Dr. Asrinaldi M.Si, Ketua Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang menggawangi kajian ini, rendahnya nilai RSUD Rasidin erat kaitannya dengan persepsi publik yang tercoreng akibat viralnya pemberitaan tentang buruknya pelayanan rumah sakit tersebut.

“Masalah pelayanan yang sempat viral di media sosial sangat memengaruhi persepsi masyarakat. Itu mencerminkan betapa pentingnya citra pelayanan publik di mata warga,” ujar Asrinaldi dalam paparan hasil FGD, Jumat (20/6).

Mereka yang Unggul: Dari Pemadam Kebakaran hingga Kecamatan

Namun tidak semua OPD mencetak rapor merah. Lima OPD tampil menonjol dengan kinerja yang dinilai solid dan berdampak. Di posisi teratas, Dinas Pemadam Kebakaran meraih skor mengesankan sebesar 80,00, menjadi satu-satunya OPD yang berhasil menembus angka 80 dalam penilaian ini. Diikuti oleh BPBD (73,26), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (72,78), Kecamatan Padang Timur (72,50), serta Bagian Tata Pemerintahan Setdako dengan nilai 72,22.

Penilaian ini tidak hanya berdasar pada indikator administratif, tetapi juga melibatkan persepsi publik, efektivitas pelaksanaan program kerja, dan ketepatan dalam merespons kebutuhan warga.

Suara Publik: Puas, Tapi Masih Banyak PR

Dari 740 responden yang terlibat dalam survei FGD, mayoritas menyatakan kepuasan terhadap kinerja Fadly–Maigus selama 100 hari pertama. Namun, 11,22 persen responden mengaku belum melihat dampak nyata dari kepemimpinan keduanya, dan 3,38 persen secara terang-terangan menyebut bahwa program kerja "belum berjalan".

Salah satu akar masalahnya, menurut Asrinaldi, adalah lemahnya strategi sosialisasi program unggulan dari OPD kepada masyarakat. Data menunjukkan, sebanyak 56,8 persen warga mengetahui program wali kota dan wakil wali kota dari media sosial, sementara hanya 7,8 persen mendapat informasi langsung dari OPD terkait. Selebihnya berasal dari mulut ke mulut (23,7 persen), radio (11,2 persen), website resmi Pemko Padang (10,4 persen), dan TV lokal (9,4 persen).

“Artinya, ada persoalan komunikasi strategis di level birokrasi. OPD belum optimal menjadi corong utama dalam menyampaikan visi dan misi kepala daerah ke masyarakat,” tegas Asrinaldi.

Fadly Amran: “Ini Bukan Audit, Tapi Cermin Diri”

Menanggapi hasil evaluasi ini, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar ritual akademik, melainkan upaya refleksi menyeluruh terhadap arah pemerintahan yang ingin dibangun.

“Ini bukan audit, bukan inspeksi. Ini adalah cermin—untuk melihat, apa yang sudah kita kerjakan dan sejauh mana itu berdampak bagi masyarakat. Evaluasi ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya lugas.

Fadly juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data dan kebutuhan nyata dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia menyampaikan komitmen untuk menjadikan pemerintahan yang responsif, tanggap terhadap kritik, dan adaptif terhadap perubahan.

“Kami ingin membangun Padang sebagai kota pintar dan sehat. Pelayanan publik harus berkualitas, pembangunan harus merata, dan inovasi harus terus dilahirkan. Tapi semua itu butuh data, butuh feedback dari masyarakat,” ujarnya.

Sosialisasi Sejak Dini: Mengantisipasi Resistensi dan Ketidaktahuan

Dalam pidatonya, Fadly Amran juga menekankan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tapi juga dari bagaimana ia dipahami oleh publik. Karena itu, komunikasi publik sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting.

“Program unggulan yang masih dalam tahap perencanaan pun harus mulai disosialisasikan. Supaya saat implementasi nanti, masyarakat tidak kaget, bahkan bisa langsung merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Menuju Pemerintahan yang Inklusif dan Tanggap Zaman

Pemerintah Kota Padang menyatakan akan menjadikan hasil FGD ini sebagai landasan strategis untuk menyusun kebijakan ke depan. Tujuannya jelas: membentuk birokrasi yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemajuan daerah. Evaluasi ini diharapkan menjadi pendorong perbaikan bukan hanya pada wajah luar pemerintahan, tapi juga pada jantung pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Seratus hari pertama memang bukan waktu yang cukup untuk menilai keseluruhan pemerintahan. Namun jika digunakan dengan baik, ia bisa menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan. Dan kepercayaan, seperti yang kita tahu, adalah mata uang paling berharga dalam tata kelola pemerintahan modern.

(Mond)

#Padang #DinasPerhubunganPadang #RSUDRasidin