Di Balik Keindahan Raja Ampat: Ini 5 Perusahaan Tambang yang Kantongi Izin Resmi

Ini 5 Perusahaan Tambang yang Kantongi Izin di Raja Ampat .(Foto: Freepik)

D'On, Jakarta - Raja Ampat, gugusan pulau eksotis di ujung barat Papua Barat Daya yang selama ini dikenal dunia sebagai surga bahari dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, kini berada dalam sorotan tajam publik—bukan karena keindahannya, melainkan karena aktivitas tambang yang perlahan mulai menggeser lanskap alamnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengumumkan bahwa lima perusahaan tambang telah mengantongi izin resmi untuk beroperasi di kawasan Raja Ampat. Pengumuman ini menimbulkan reaksi beragam, terutama dari para pegiat lingkungan dan masyarakat lokal yang khawatir terhadap potensi kerusakan lingkungan jangka panjang.

Daftar Perusahaan Tambang di Raja Ampat

Berikut ini adalah lima perusahaan tambang yang secara legal mendapat lampu hijau untuk mengekplorasi dan mengeksploitasi kekayaan mineral di salah satu kawasan konservasi paling berharga di Indonesia:

1. PT Gag Nikel
   Merupakan satu-satunya perusahaan yang mendapat Izin Operasi Produksi dari pemerintah pusat sejak tahun 2017. Berbasis di Pulau Gag, perusahaan ini fokus pada pertambangan nikel dan menjadi titik perhatian utama pemerintah karena lokasinya yang berdekatan dengan kawasan konservasi laut.

2. PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
   Telah mengantongi Izin Operasi Produksi dari pemerintah pusat sejak 2013. ASP beroperasi di wilayah yang juga berdekatan dengan zona ekosistem penting. Meskipun memiliki izin lebih lama, kegiatan aktual perusahaan ini jarang terekspos media, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi operasionalnya.

3. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
   Mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat pada 2013. Perusahaan ini merupakan satu dari tiga yang mendapat restu dari pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat, sehingga pengawasan dan legitimasi perizinan menjadi isu sensitif yang perlu dikaji lebih lanjut.

4. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
   Mendapatkan IUP dari pemerintah daerah juga pada tahun 2013. Lokasi operasinya berada di sekitar wilayah yang rawan konflik sosial karena bersinggungan dengan tanah adat dan jalur tradisional masyarakat lokal.

5. PT Nurham
   Perusahaan ini adalah pendatang baru dalam peta pertambangan Raja Ampat, dengan IUP yang diterbitkan pada tahun 2025 oleh pemerintah daerah. Meskipun masih tergolong baru, kehadiran PT Nurham menambah daftar kekhawatiran akan potensi akumulasi dampak lingkungan di masa depan.

Tegas, Tapi Masih Dipertanyakan: Sikap ESDM dan Evaluasi Lingkungan

Kementerian ESDM menyatakan bahwa seluruh aktivitas pertambangan di Raja Ampat diawasi secara ketat dan terbuka. Fokus pengawasan meliputi aspek legalitas izin usaha, perlindungan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung, serta kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan.

Pengawasan ini disebut selaras dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam aturan tersebut, setiap aktivitas reklamasi atau pertambangan harus mempertimbangkan manfaat teknis, dampak lingkungan, serta aspek sosial masyarakat lokal.

Namun, pelibatan publik dalam proses evaluasi ini masih menjadi catatan kritis. Banyak pihak mempertanyakan sejauh mana suara masyarakat adat dan kelompok lokal benar-benar dilibatkan dalam proses perizinan maupun pengawasan tambang yang berada di "halaman belakang" mereka sendiri.

Kunjungan Mendadak Menteri ESDM ke Pulau Gag

Untuk menjawab kekhawatiran yang terus mengemuka, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan langsung ke Pulau Gag pada Sabtu, 7 Juni 2025. Dalam kunjungan tersebut, Bahlil meninjau langsung aktivitas tambang PT Gag Nikel dan menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat setempat.

“Saya datang ke sini untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Bahlil.

Kunjungan ini dianggap sebagai langkah strategis pemerintah untuk menegaskan bahwa aktivitas tambang tidak akan dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Namun, masyarakat lokal berharap lebih dari sekadar kunjungan: mereka menginginkan transparansi menyeluruh, jaminan perlindungan lingkungan, dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan terkait tanah dan laut mereka.

---

Antara Kekayaan Alam dan Kekayaan Tambang: Menuju Titik Keseimbangan

Kasus Raja Ampat mencerminkan dilema besar yang dihadapi Indonesia: bagaimana menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan yang menjadi warisan dunia?

Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata, melainkan pusat biodiversitas laut dunia yang keberadaannya penting bagi keseimbangan ekosistem global. Maka, setiap keputusan yang menyangkut wilayah ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada angka produksi, tapi juga pada nilai ekologis, budaya, dan hak hidup masyarakat lokal.

Waktu akan menjadi saksi: apakah pertambangan di Raja Ampat akan membawa manfaat nyata atau justru meninggalkan luka ekologis yang tak tersembuhkan?

(Mond)

#TambangNikelRajaAmpat #Nasional