 |
| Wismar Panjaitan |
D'On, PADANG — Ketegangan politik mengemuka di Gedung DPRD Kota Padang. Usulan penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang, Fadly Amran, terkait polemik kinerja PDAM pascabanjir bandang November 2025, kini memantik perdebatan terbuka antarfraksi. Di satu sisi, Fraksi Gerindra mendesak pertanggungjawaban tegas. Di sisi lain, Fraksi gabungan PDIP-PPP memilih menarik rem politik, dengan alasan stabilitas dan fokus pemulihan warga.
Perbedaan sikap ini memperlihatkan bagaimana krisis air bersih tak hanya menjadi persoalan layanan publik, tetapi juga arena tarik-menarik kepentingan politik di parlemen daerah.
PDIP-PPP: Interpelasi Dinilai Salah Momentum
Ketua Fraksi PDIP-PPP DPRD Kota Padang, Wismar Panjaitan, secara terbuka menyatakan penolakan terhadap usulan hak interpelasi tersebut. Menurutnya, interpelasi adalah instrumen konstitusional yang sah, namun harus digunakan secara tepat, proporsional, dan tidak emosional.
“Interpelasi itu alat politik yang kuat. Kalau digunakan di waktu yang keliru, justru bisa menghambat kerja pemerintahan dan memperlambat pemulihan masyarakat,” kata Wismar, Minggu (8/2/2026).
Ia menekankan bahwa Kota Padang masih berada dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana besar. Dalam kondisi seperti itu, energi politik seharusnya difokuskan pada pemulihan layanan dasar warga, bukan pada eskalasi konflik antara legislatif dan eksekutif.
“Warga butuh air, butuh kepastian, dan butuh kehadiran pemerintah. Bukan kegaduhan politik,” tegasnya.
Pilih Jalur Dialog, Bukan Guncangan Politik
Sebagai bagian dari koalisi pendukung Wali Kota Padang, Fraksi PDIP-PPP menilai mekanisme pengawasan tidak harus selalu bermuara pada interpelasi. Wismar menyebut DPRD masih memiliki ruang efektif melalui rapat komisi, rapat kerja, hingga pemanggilan langsung direksi PDAM dan OPD teknis terkait.
Namun demikian, ia menegaskan penolakan interpelasi bukan berarti pembiaran.
“Kami tetap kritis. Kami tetap awasi. Tapi caranya harus konstruktif, bukan destruktif,” ujarnya.
Menurut Wismar, yang paling penting saat ini adalah memastikan distribusi air bersih kembali normal, bukan sekadar mempertontonkan saling serang antarfraksi.
Instruksi Partai: Kader Diminta Turun ke Lapangan
Menariknya, Wismar juga membawa sikap politik ini ke ranah ideologis partai. Dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Padang, ia mengingatkan kader untuk mematuhi instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Instruksi tersebut jelas: turun ke lapangan, hadir bersama rakyat, dan bergotong royong membantu korban bencana.
“PDIP tidak boleh hanya bersuara di ruang rapat. Kader harus hadir di tengah warga, melihat langsung kesulitan mereka,” katanya.
Gerindra: PDAM Dinilai Gagal, Warga Jadi Korban
Sementara itu, dari kubu berseberangan, Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang justru tampil paling vokal mendorong hak interpelasi. Ketua Fraksi Gerindra, Wahyu Hidayat, menilai persoalan PDAM sudah melampaui batas toleransi.
Menurutnya, yang terjadi bukan sekadar gangguan teknis, melainkan kegagalan manajemen dalam merespons krisis.
“Ini soal kepekaan dan kepemimpinan. Warga kehilangan air berhari-hari, tapi yang mereka dengar hanya alasan dan klarifikasi,” kata Wahyu.
Ia membeberkan tiga alasan utama Fraksi Gerindra menggulirkan interpelasi:
-
Minim Empati dan Solusi
Direksi PDAM dinilai lamban dan kurang peka terhadap penderitaan warga terdampak banjir. -
Komunikasi Publik yang Buruk
Pernyataan resmi PDAM dianggap tidak menenangkan, bahkan memperkeruh situasi di masyarakat. -
Kebutuhan Nyata Warga Diabaikan
Warga tidak membutuhkan diskon tarif, melainkan air bersih yang mengalir ke rumah mereka.
“Interpelasi ini bukan untuk menjatuhkan wali kota, tapi untuk memastikan negara hadir saat rakyat krisis,” tegas Wahyu.
DPRD Terbelah, Publik Menunggu Hasil Nyata
Hingga kini, polemik hak interpelasi masih terus bergulir di DPRD Kota Padang. Perdebatan ini memperlihatkan dua sudut pandang besar: satu pihak menekankan stabilitas dan pemulihan, pihak lain menuntut akuntabilitas cepat dan tegas.
Di luar gedung parlemen, masyarakat Padang menanti satu hal yang jauh lebih sederhana namun mendesak: air bersih kembali mengalir tanpa janji, tanpa polemik, tanpa politik.
(SRP)
#PerumdaAirMinum #Padang #DPRDPadang
