PDIP Akui Dilobi Banyak Partai untuk Dukung Pilkada via DPRD, Tapi Tegaskan Tetap Menolak
 |
| Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus. (Foto: Istimewa). |
D'On, Jakarta - Ketegangan politik di tingkat elite kian terasa seiring menguatnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, secara terbuka mengakui bahwa PDIP menjadi sasaran lobi dari berbagai partai politik terkait usulan tersebut.
Menurut Deddy, komunikasi politik secara informal sudah intens berlangsung. “Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Namun, di tengah derasnya arus lobi politik, Deddy menegaskan sikap PDIP tidak bergeser. Partai berlambang banteng moncong putih itu tetap kukuh menolak pemilihan kepala daerah secara tidak langsung.
“Kita tetap tegas, teguh, agar pilkada dipilih secara langsung. Bukan diwakilkan pada oligarki DPRD,” tegas Anggota Komisi II DPR itu.
PDIP Tantang Masyarakat Sipil untuk Bersikap
Tidak hanya menyatakan penolakan, Deddy secara terbuka mengajak masyarakat sipil untuk mengambil posisi terang terhadap wacana yang kini digulirkan sebagian partai pemerintah itu.
“Kita menunggu dukungan dari masyarakat sipil, bagaimana sikap masyarakat sipil terhadap kehendak dari partai-partai pemerintah itu. Dari partai pengusung pilkada oleh DPRD,” ujarnya.
Seruan ini menandai bahwa pertarungan wacana tidak hanya berlangsung di lingkaran elite politik, tetapi juga diarahkan ke ranah publik memantik diskursus tentang demokrasi langsung versus demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala daerah.
Koalisi Pemerintah Bahas Wacana Pilkada Tak Langsung
Di sisi lain, gerakan politik dari kubu pendukung wacana pilkada oleh DPRD semakin terang. Sejumlah tokoh kunci partai Koalisi Prabowo berkumpul di kediaman Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, Minggu (28/12).
Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Agenda utama pertemuan: pembahasan arah politik ke depan, termasuk wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Wacana tersebut pertama kali digulirkan oleh Bahlil Lahadalia dalam puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/12).
Alasan Efisiensi Biaya Jadi Dalih Utama
Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan partainya melihat wacana itu sebagai solusi atas tingginya biaya pilkada langsung yang selama ini ditanggung negara.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” katanya, Senin (29/12).
Ia memaparkan, pada 2015 dana hibah APBD untuk pilkada hampir mencapai Rp7 triliun dan terus meningkat hingga menembus lebih dari Rp37 triliun pada 2024.
Argumen efisiensi biaya kini menjadi senjata utama kubu pendukung pilkada tidak langsung, meski di saat yang sama menuai kritik terkait potensi penyempitan ruang partisipasi publik dan menguatnya oligarki politik di tingkat daerah.
Tarik-Menarik Besar di Panggung Demokrasi Lokal
Perdebatan ini pada dasarnya membuka babak baru pertarungan arah demokrasi lokal di Indonesia: mempertahankan pemilihan langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat, atau mengembalikannya ke mekanisme perwakilan melalui DPRD dengan alasan efisiensi dan stabilitas politik.
Di tengah meningkatnya biaya politik, tudingan oligarki, hingga potensi jarak antara rakyat dan penguasa daerah, pertarungan wacana ini berpotensi menjadi isu hangat yang menguji konsistensi partai politik, sekaligus ketajaman sikap masyarakat sipil.
(L6)
#Politik #Nasional #PDIP