Pemerintah Sumbar Petakan Wilayah Terisolasi: Mahyeldi Tegaskan Jangan Ada Warga yang Terlewat Bantuan
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah turun ke lokasi banjir memberikan material banjir di kawasan Malalak. Ist
D'On, Sumatera Barat - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah bekerja mengebut pemetaan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini belum tersentuh bantuan secara optimal akibat akses jalan yang terputus. Instruksi itu disampaikan dalam pernyataannya di Padang, Senin (1/12/2025), menegaskan bahwa “setiap jiwa harus tercatat, setiap titik terdampak harus terlihat.”
Di beberapa lokasi, terutama kawasan yang terjepit di antara lereng perbukitan dan aliran sungai, laporan lapangan menunjukkan masih ada warga yang terisolasi. Deru alat berat belum mencapai semuanya, dan beberapa titik hanya dapat ditembus dengan berjalan kaki atau bantuan udara.
“Jangan sampai ada warga yang luput dari perhatian. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Mahyeldi, sebagaimana dikutip Antara.
Lembah Anai Lumpuh Total, Jalan Darurat Dikebut Dua Pekan
Salah satu fokus utama berada di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar jalur vital yang bukan hanya urat nadi transportasi antarwilayah, tetapi juga pintu gerbang ekonomi dan logistik Sumbar. Longsoran besar dan rusaknya struktur jalan membuat akses di lokasi tersebut putus total.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) memastikan pembangunan jalan darurat sedang dipacu. Targetnya dua minggu. Waktu yang singkat untuk topografi yang rumit, namun mendesak bagi ribuan warga yang menggantungkan mobilitas harian pada jalur tersebut.
Percepatan Penanganan Bergantung pada “Data yang Jelas dan Rapi”
Mahyeldi menekankan bahwa percepatan penanganan bencana bergantung pada ketelitian dasar: data. Menurutnya, pemerintah tidak boleh bekerja dalam kabut informasi. Setiap titik pengungsian, jumlah penduduk terdampak, tingkat kerusakan, hingga kebutuhan mendesak harus tercatat serinci mungkin agar bantuan yang diterjunkan tidak bersifat serampangan.
“Butuh informasi yang benar-benar lengkap dan akurat agar penanganannya bisa lebih cepat. Jadi datanya jelas, rapi, dan siap ditindaklanjuti.”
Ia juga meminta seluruh posko terpadu untuk memperkuat koordinasi lintas instansi. Alur laporan dari kecamatan hingga provinsi harus “mengalir tanpa hambatan,” karena kesalahan kecil dalam pencatatan bisa berdampak besar di lapangan terutama bagi warga yang menunggu bantuan pertama mereka.
Kedatangan Pejabat Pusat Harus Jadi Momentum
Sejak Jumat (28/11/2025), sejumlah pejabat kementerian dan perwakilan lembaga nasional bergantian datang ke lokasi bencana. Bagi Mahyeldi, kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan peluang untuk mengunci dukungan pusat.
“Perhatian dari berbagai pihak ini harus kita manfaatkan, dan itu hanya bisa dilakukan bila data lengkap dan akurat,” ujarnya.
Kehadiran pemerintah pusat dinilai krusial, mengingat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumbar diperkirakan membutuhkan anggaran besar, peralatan khusus, serta pengelolaan rekonstruksi yang melibatkan lintas instansi.
Koordinasi Dipertajam
Gubernur juga memberikan instruksi langsung kepada tim posko terpadu untuk memastikan komunikasi antardaerah berjalan tanpa jeda. Kabupaten dan kota yang terdampak harus terhubung secara real-time dengan posko provinsi, terutama untuk memperbarui situasi, mengajukan kebutuhan logistik, dan melaporkan hambatan akses.
Di tengah kondisi cuaca yang masih berubah-ubah, Mahyeldi mengingatkan bahwa respon cepat bukan hanya soal kehadiran tim di lokasi, tetapi juga tentang kemampuan membaca situasi berdasarkan data yang solid.
(Mond)
#PemprovSumbar #BanjirSumbar #SumateraBarat
