Kota Padang Masuki Masa Transisi Pascabencana, Fokus Pemulihan dan Hunian Tetap Korban
D'On, Padang — Pemerintah Kota Padang secara resmi mengakhiri masa Tanggap Darurat Bencana pada Senin, 22 Desember 2025, dan mulai Selasa, 23 Desember 2025, daerah ibu kota Provinsi Sumatera Barat itu memasuki masa transisi pascabencana. Tahapan ini menjadi penentu arah pemulihan jangka menengah hingga panjang, menyusul dampak besar bencana yang melanda sejumlah wilayah kota.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Masa Tanggap Darurat Bencana yang diikuti oleh unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar. Rapat berlangsung secara daring dan diikuti Wawako dari Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (22/12/2025).
Dalam pemaparannya, Maigus Nasir menyampaikan bahwa hingga berakhirnya masa tanggap darurat, masih terdapat dua orang korban yang dinyatakan hilang dan belum berhasil ditemukan.
“Sementara untuk 11 orang korban lainnya sudah ditemukan, untuk dua korban yang masih belum ditemukan, setelah dilakukan komunikasi dan musyawarah dengan pihak keluarga, maka proses pencarian resmi dihentikan,” ujar Maigus.
Keputusan penghentian pencarian tersebut, lanjut Maigus, diambil dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, keterbatasan teknis, serta permintaan dan keikhlasan pihak keluarga korban. Penghentian operasi pencarian berlaku efektif mulai Senin, 22 Desember 2025.
Ratusan KK Masih Mengungsi, Hunian Jadi Masalah Utama
Memasuki fase pascabencana, persoalan pengungsi masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan data terbaru, tercatat 658 Kepala Keluarga (KK) terdampak langsung dan masih berada dalam kondisi pengungsian.
Dari jumlah tersebut, 93 KK dengan total 365 jiwa saat ini menempati Hunian Sementara (Huntara) yang disiapkan pemerintah. Sementara sisanya menjalani hunian sementara secara mandiri, baik dengan menumpang di rumah keluarga, kerabat, maupun menyewa tempat tinggal.
“Selebihnya itu melaksanakan hunian sementara mandiri. Ada yang di rumah keluarga, ada juga yang menyewa. Harapan kita, mereka nantinya bisa memperoleh dana tunggu hunian agar beban ekonomi mereka tidak semakin berat,” kata Maigus.
Ia menegaskan bahwa fase transisi pascabencana menuntut penanganan sosial yang lebih komprehensif, tidak hanya soal tempat tinggal, tetapi juga pemulihan psikologis dan ekonomi warga terdampak.
Lahan Hunian Tetap Disiapkan, Pemko Padang Harap Dukungan Pusat
Sebagai langkah strategis menuju pemulihan permanen, Pemko Padang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi para pengungsi. Total lahan yang disiapkan mencapai 3 hektare, tersebar di dua lokasi strategis.
Lokasi pertama berada di belakang Pasar Simpang Haru, sementara lokasi kedua berada di kawasan Bumi Perkemahan. Kedua lokasi tersebut dinilai layak dari sisi akses, keamanan, serta keberlanjutan lingkungan.
“Lahan sudah kami siapkan. Harapan kami, pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembangunan hunian tetap ini, sehingga para korban bisa segera kembali hidup secara normal dan bermartabat,” ungkap Maigus.
Ia menegaskan bahwa hunian tetap bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol pemulihan kehidupan warga pascabencana.
Infrastruktur Rusak Parah, Pertanian Lumpuh
Selain dampak sosial, bencana yang melanda Kota Padang juga meninggalkan kerusakan serius pada infrastruktur vital. Salah satu yang paling terdampak adalah sektor pertanian. Rusaknya jaringan irigasi menyebabkan 4.140 hektare lahan sawah tidak dapat digarap, mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian petani.
Tak hanya itu, tercatat sembilan jembatan mengalami kerusakan, mulai dari rusak sedang hingga rusak berat, sehingga menghambat mobilitas warga dan distribusi logistik. Sejumlah sekolah juga dilaporkan mengalami kerusakan berat, yang berpotensi mengganggu proses belajar-mengajar jika tidak segera ditangani.
Masa Transisi Jadi Penentu Pemulihan Padang
Dengan berakhirnya masa tanggap darurat, Kota Padang kini memasuki fase krusial: masa transisi pascabencana. Fase ini menjadi jembatan antara penanganan darurat dan pembangunan kembali yang berkelanjutan.
Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, agar pemulihan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mengembalikan kehidupan masyarakat secara utuh dari tempat tinggal, ekonomi, hingga pendidikan.
Bagi ribuan warga terdampak, masa transisi ini bukan sekadar perubahan status, melainkan harapan baru untuk bangkit dari duka dan kehilangan.
(Mond)
#BanjirPadang #Padang
