Mobil Kapolres Kuansing Dirusak Massa Saat Razia Tambang Ilegal, Ini Kata Kapolda Riau
Mobil polisi dirusak saat razia PETI di Cerenti, Kuansing (foto/Ultra)
D'On, Kuansing, Riau — Suasana mencekam menyelimuti Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Senin (7/10/2025). Aksi penertiban tambang emas ilegal atau PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) yang dilakukan aparat kepolisian berubah ricuh setelah sekelompok warga melakukan tindakan anarkis. Dua mobil dinas polisi, termasuk kendaraan milik Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky, menjadi sasaran amukan massa.
Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial dan diterima detikSumut, tampak jelas sebuah Toyota Fortuner hitam dengan plat dinas polisi mengalami kerusakan parah. Kaca depan dan samping pecah berantakan, body mobil penyok akibat hantaman benda tumpul. Di dalam kabin, hanya tersisa topi bertuliskan “Kapolres” dan tongkat komando dua simbol kehormatan aparat kepolisian tergeletak di kursi depan, seolah menjadi saksi bisu keganasan massa sore itu.
Tak berhenti di situ, satu unit mobil double cabin milik Satlantas Polres Kuansing juga mengalami nasib serupa. Kaca belakang mobil hancur akibat lemparan batu. Warga yang menolak razia PETI disebut menyerang secara membabi buta, melempari kendaraan dan petugas yang tengah berupaya menertibkan lokasi penambangan liar di sepanjang aliran sungai desa tersebut.
Kapolda Riau Murka: “Ini Tindak Pidana, Akan Kami Kejar Sampai Tuntas”
Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, langsung angkat bicara. Dengan nada tegas dan sorot mata penuh kemarahan, ia mengecam keras aksi brutal tersebut.
“Polda Riau mengecam keras tindakan anarkis dan perusakan fasilitas negara oleh masyarakat yang menolak penertiban PETI. Ini jelas tindak pidana dan akan kami proses secara hukum,” tegas Herry kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, tindakan aparat di lapangan telah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Tidak ada pelanggaran atau tindakan berlebihan dalam operasi tersebut. Semua langkah dilakukan secara profesional dan terukur, dengan prioritas utama keselamatan personel.
“Seluruh tindakan personel dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai SOP. Keselamatan anggota tetap menjadi prioritas, namun ketegasan dalam menegakkan hukum terhadap PETI tidak bisa ditawar,” jelasnya lagi.
Koordinasi Diperkuat, Stabilitas Wilayah Jadi Taruhan
Pasca-insiden, Polda Riau memperketat koordinasi dengan Pemkab Kuansing, TNI, BPBD, serta instansi terkait lainnya. Tujuannya satu: menjaga stabilitas keamanan dan memastikan roda penegakan hukum tidak gentar oleh tekanan massa.
Sumber internal menyebut, situasi di lapangan kini relatif terkendali. Namun aparat masih melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi provokator di balik kerusuhan tersebut. Langkah hukum pun dipastikan akan berjalan, tanpa pandang bulu.
“Tidak boleh ada pihak yang merasa di atas hukum. Perusakan fasilitas negara adalah kejahatan serius. Kami akan tindak tegas pelakunya,” ujar seorang perwira menengah di jajaran Polda Riau yang enggan disebut namanya.
Razia PETI: Antara Kepentingan Ekonomi dan Krisis Ekologis
Penertiban PETI di Kuansing bukan tanpa alasan. Aktivitas tambang emas ilegal telah merusak sungai dan ekosistem hutan di wilayah itu. Limbah merkuri mencemari air, menyebabkan kualitas sungai menurun drastis, dan mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
Kapolda Herry menegaskan, operasi ini merupakan bagian dari program “Green Policing” inisiatif kepolisian yang berfokus pada penegakan hukum berbasis kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Penegakan hukum ini bukan untuk menghukum masyarakat, tetapi untuk menyelamatkan lingkungan dan menegakkan keadilan ekologis di Riau,” tegasnya.
“Kami berkomitmen menjaga tuah dan marwah Bumi Lancang Kuning dengan langkah yang tegas, terukur, dan humanis.”
Benturan Antara Hukum dan Realitas Sosial
Aksi anarkis di Kuansing menggambarkan benturan antara hukum negara dan realitas sosial di lapangan. Di satu sisi, penegakan hukum terhadap tambang ilegal menjadi keharusan demi menjaga lingkungan. Namun di sisi lain, tambang-tambang tersebut kerap menjadi sumber ekonomi utama bagi warga di daerah yang minim lapangan kerja.
Pemerintah dan aparat kini dihadapkan pada dilema: bagaimana menegakkan hukum tanpa menimbulkan luka sosial di tengah masyarakat.
Yang pasti, insiden ini menjadi alarm keras bagi semua pihak bahwa penegakan hukum lingkungan tak bisa hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan pendekatan kesejahteraan.
(B1)
#Peristiwa #PETI #MobilKapolresKuansingDirusakWarga
