Andre Rosiade Fasilitasi Pertemuan Strategis: Kejati Sumbar, Pemda, dan Pusat Duduk Satu Meja Bahas Lahan Batang Kandis dan Flyover Sitinjau Lauik
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memasilitasi pertemuan antara pemangku kebijakan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, (Dok istimewa).
D'On, Padang — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, kembali turun langsung ke daerah pemilihannya untuk mengurai simpul kusut dua proyek vital di Sumatera Barat: pengendalian banjir Batang Kandis dan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik.
Langkah Andre kali ini tidak sebatas kunjungan seremonial. Ia memfasilitasi pertemuan resmi antara pemangku kebijakan daerah, kementerian teknis, dan aparat penegak hukum sebuah upaya politik sekaligus manuver koordinatif untuk menyelamatkan proyek strategis yang sempat tersendat akibat persoalan lahan.
Pertemuan penting itu digelar di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat, Rabu (8/10/2025). Hadir dalam forum tersebut Wali Kota Padang Fadly Amran, Kepala Kejati Sumbar Yuni Daru Winarsih, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumbar Teddi Guspriadi, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Naryo Widodo, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi.
“Sudah 1,5 Tahun Tertahan di Lahan”
Andre membuka pertemuan dengan nada tegas namun diplomatis. Ia menjelaskan, sumber persoalan utama dua proyek besar ini bukan pada anggaran atau desain teknis, tetapi pada pembebasan tanah—isu klasik yang kerap menjadi batu sandungan pembangunan infrastruktur di Sumbar.
“Beberapa minggu lalu saya berkomunikasi langsung dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR. Beliau menyampaikan bahwa proyek pengendalian banjir Batang Kandis sudah tertahan hampir 1,5 tahun karena proses pembebasan lahannya belum juga tuntas,” ungkap Andre.
Menurutnya, Kementerian PUPR akhirnya meminta bantuan politik kepada dirinya sebagai wakil rakyat asal Sumbar untuk ikut mendorong penyelesaian masalah tersebut.
Respons Andre cepat: ia menghubungi Kajati Sumbar dan meminta difasilitasi pertemuan bersama seluruh pihak terkait agar solusi bisa ditemukan secara hukum, administratif, dan teknis sekaligus.
“Saya langsung berkoordinasi dengan Ibu Kajati agar kita duduk bersama mencari solusi konkret. Tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Pembangunan ini menyangkut keselamatan dan kemajuan masyarakat,” tegasnya.
Flyover Sitinjau Lauik: Sudah Ada Izin, Tapi Lahan Masih Terbentur
Tak hanya Batang Kandis, Andre juga mengungkap bahwa proyek Flyover Sitinjau Lauik Tahap Pertama—yang sudah lama ditunggu publik—masih terhambat di tahapan lahan, meski izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dikantongi.
“Flyover Sitinjau Lauik ini sudah punya izin IPPKH dari Menteri Kehutanan, tapi di lapangan ternyata masih ada kendala lahan. Artinya, koordinasi lintas instansi perlu diperkuat,” kata Andre, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Politikus Gerindra ini menegaskan, dua proyek tersebut memiliki dampak strategis besar bagi Sumbar. Batang Kandis berfungsi sebagai pengendali banjir yang kerap melanda Kota Padang, sedangkan Flyover Sitinjau Lauik menjadi proyek ambisius untuk memecahkan masalah jalur ekstrem Padang–Solok jalur yang sering memakan korban karena tanjakan dan turunan curamnya.
“Kita ingin solusi yang cepat tapi juga aman secara hukum. Jangan sampai pengalaman pahit proyek jalan tol Padang–Sicincin terulang kembali. Kita belajar dari situ: pembebasan lahan yang tidak tuntas bisa memperlambat pembangunan bertahun-tahun,” tegas Andre.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Kejaksaan: Jalan Tengah yang Diharapkan
Wali Kota Padang Fadly Amran yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menilai langkah Andre sebagai bentuk kepedulian nyata wakil rakyat terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Ia berharap hasil rapat di Kejati ini melahirkan solusi hukum dan administratif yang bisa langsung diterapkan di lapangan.
“Mudah-mudahan dari pertemuan ini keluar solusi terbaik. Ini bukan hanya proyek fisik, tapi bagian dari kerja besar membangun Padang yang lebih tangguh terhadap bencana dan lebih terkoneksi dengan daerah lain,” ujar Fadly.
Fadly juga menyinggung besarnya dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Padang, mulai dari proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), irigasi, hingga pembangunan akses jalan utama.
“Dengan kehadiran Pak Andre dan koordinasi lintas lembaga ini, banyak pekerjaan besar bisa kita percepat,” tambahnya optimistis.
Kejati Sumbar: Dukung Penuh, Sepanjang Prosesnya Transparan dan Sesuai Aturan
Kepala Kejati Sumbar Yuni Daru Winarsih menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penyelesaian hambatan hukum dalam proyek infrastruktur, selama prosesnya dijalankan secara terbuka, sesuai aturan, dan bebas konflik kepentingan.
“Hari ini kita duduk bersama Wakil Ketua Komisi VI, Walikota, BPJN, Balai Sungai, BPN semuanya berkomitmen mencari solusi yang tepat dalam pengadaan tanah Batang Kandis dan Sitinjau Lauik,” ujar Yuni.
Menurutnya, rapat lintas lembaga seperti ini menjadi momentum penting membangun sinergi nyata antara pusat, daerah, dan aparat penegak hukum.
“Mudah-mudahan pertemuan ini menghasilkan keputusan yang meringankan semua pihak. Prinsipnya, Kejaksaan akan selalu berada di garis depan untuk memastikan proyek strategis nasional berjalan tanpa tersandung masalah hukum,” tambahnya.
Momentum Baru untuk Infrastruktur Sumbar
Pertemuan di Kejati Sumbar tersebut menjadi simbol koordinasi baru di tingkat daerah bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan ketersediaan dana dan perencanaan teknis, tetapi juga butuh ketegasan hukum dan komitmen politik.
Andre Rosiade, dengan gaya khasnya yang tegas namun solutif, tampak ingin memastikan bahwa Sumatera Barat tidak lagi menjadi contoh daerah yang lamban dalam mengeksekusi proyek nasional.
Jika solusi konkret atas persoalan lahan ini benar-benar diterapkan, maka dua proyek penting itu pengendalian banjir Batang Kandis dan Flyover Sitinjau Lauik bisa menjadi tolak ukur baru keseriusan pemerintah dan DPR dalam membangun Sumbar tanpa tersandera birokrasi.
(Mond)
#Infrastruktur #BPJNSumbar #BWSSVPadang #KejaksaanTinggiSumbar
