PAN Ajukan Penghentian Gaji dan Fasilitas Eko Patrio-Uya Kuya: Tegaskan Komitmen Integritas di Parlemen

Ketua Fraksi PAN DPR, Putri Zulkifli mengatakan, fraksinya mengajukan permintaan resmi penghentian seluruh hak yang melekat pada jabatan Eko Patro dan Uya Kuya, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas.

D'On, Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR mengambil langkah tegas yang jarang dilakukan partai politik terhadap kadernya sendiri. Setelah secara resmi menonaktifkan dua artis sekaligus anggota DPR, Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal dengan Eko Patrio, serta Satria Utama alias Uya Kuya, PAN kini mengajukan permintaan penghentian seluruh hak yang melekat pada jabatan keduanya.

Langkah tersebut bukan hanya sekadar penonaktifan simbolik, melainkan juga menyentuh aspek finansial dan fasilitas yang biasanya tetap melekat pada status anggota dewan. Gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang dibiayai negara diminta untuk dihentikan selama status nonaktif itu berlaku.

Surat Resmi ke DPR dan Kemenkeu

Ketua Fraksi PAN DPR, Putri Zulkifli Hasan, memastikan pihaknya telah menyampaikan surat resmi kepada Sekretariat Jenderal DPR serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Fraksi PAN sudah meminta agar hak berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPR dengan status nonaktif dihentikan selama status tersebut berlaku," kata Putri dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).

Menurut Putri, langkah ini merupakan implementasi nyata dari komitmen PAN menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap parlemen harus dirawat dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan pernyataan.

“Ini merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Jangan sampai ada kesan bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan masih menikmati fasilitas negara,” tegasnya.

Komitmen Partai Menjaga Marwah DPR

Keputusan keras terhadap Eko Patrio dan Uya Kuya bukanlah langkah yang muncul tiba-tiba. Sebelumnya, DPP PAN secara resmi telah mengumumkan penonaktifan keduanya dari keanggotaan Fraksi PAN DPR, yang berlaku mulai 1 September 2025.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menuturkan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga kehormatan, disiplin, dan integritas partai. Ia menegaskan, partai tidak akan ragu mengambil sikap meskipun yang terlibat adalah figur publik dengan popularitas tinggi.

“Bagi PAN, menjaga marwah partai lebih penting daripada sekadar mempertahankan kursi atau popularitas. Disiplin, integritas, dan kehormatan partai adalah hal utama,” ujar Viva Yoga.

Sinyal Tegas untuk Politisi dari Kalangan Artis

Langkah PAN ini dinilai sebagai sinyal keras bahwa status sebagai selebritas tidak bisa dijadikan tameng dalam dunia politik. Eko Patrio dan Uya Kuya, yang selama ini dikenal publik lewat dunia hiburan, justru menjadi sorotan ketika karier politik mereka tersandung persoalan internal partai.

Kebijakan penghentian gaji dan fasilitas yang diajukan PAN juga bisa menjadi preseden penting bagi partai politik lain dalam menangani kasus serupa. Publik selama ini kerap mengkritik anggota DPR yang meski berstatus nonaktif, tetap menerima hak penuh dari negara.

Upaya Mengembalikan Kepercayaan Publik

Di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap parlemen, PAN tampaknya ingin menunjukkan langkah berbeda. Dengan memutuskan jalur finansial bagi anggota yang nonaktif, partai ini berupaya menegaskan bahwa jabatan politik bukanlah privilege pribadi, melainkan amanah rakyat yang harus dijalankan penuh tanggung jawab.

“Penggunaan anggaran negara harus sesuai aturan, dengan mekanisme yang adil dan transparan. Tidak boleh ada pemborosan, apalagi penyalahgunaan fasilitas negara,” tegas Putri Zulkifli Hasan.

Menanti Keputusan DPR dan Kemenkeu

Kini bola ada di tangan DPR dan Kemenkeu. Jika permintaan PAN dikabulkan, maka ini bisa menjadi langkah bersejarah dalam tata kelola keuangan parlemen. Publik pun akan menunggu, apakah lembaga terkait benar-benar menindaklanjuti permintaan ini atau hanya berhenti di meja administrasi.

Sementara itu, Eko Patrio dan Uya Kuya sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait penonaktifan mereka dan pengajuan penghentian hak finansial tersebut.

(B1)

#EkoPatrio #UyaKuya #Politik #PAN #DPR #Nasional