KPK Periksa Eks Kajati Sumut Idianto, Dalami Dugaan Korupsi Proyek Jalan Bernilai Ratusan Miliar

Ilustrasi Gedung KPK 

D'On, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menekan gas dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Provinsi Sumatera Utara. Kali ini, penyidik memanggil dan memeriksa mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Idianto, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Langkah KPK ini menimbulkan sorotan publik, mengingat figur Idianto bukan orang sembarangan. Sebagai eks Kajati, ia memiliki posisi strategis dalam struktur hukum di daerah, yang sering kali dianggap sebagai “gerbang” pengawasan proyek-proyek bernilai besar.

Mengulik Pengetahuan Eks Kajati

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Idianto difokuskan pada pengetahuan dan keterkaitannya dengan proyek pembangunan jalan di Sumut. Proyek tersebut selama ini disebut-sebut menjadi ladang bancakan, melibatkan pejabat daerah, kontraktor, hingga oknum aparat penegak hukum.

“Penyidik mendalami keterangan terkait perkara proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumut,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya, keterangan Idianto akan dicocokkan dengan kesaksian para saksi lain yang sudah lebih dulu diperiksa. Langkah ini penting, kata Budi, untuk menemukan celah yang bisa mengungkap lebih jauh skema dugaan korupsi berjamaah di balik proyek infrastruktur tersebut.

Sinergi KPK dan Kejagung: Periksa di Gedung Kejaksaan

Menariknya, pemeriksaan terhadap Idianto dilakukan tidak di Gedung Merah Putih KPK, melainkan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Pemeriksaan itu dilakukan secara paralel, bukan hanya oleh KPK, tetapi juga oleh Kejagung secara etik internal.

“Sehingga, ini juga menjadi salah satu bentuk sinergi antara aparat penegak hukum (APH),” jelas Budi.

Hal ini menunjukkan, kasus yang tengah dibidik bukan perkara kecil. Ada indikasi kuat bahwa proyek jalan tersebut bukan hanya melibatkan pejabat dinas atau kontraktor, melainkan juga diduga mendapat “perlindungan” dari oknum aparat hukum di daerah.

Proyek Jalan: Ladang Basah dengan Anggaran Fantastis

Proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumut selama ini dikenal sebagai proyek dengan nilai anggaran jumbo. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi konektivitas Sumatera, diduga justru dijadikan lahan korupsi berjamaah.

Sumber di KPK menyebut, nilai proyek yang dipersoalkan mencapai ratusan miliar rupiah, dengan modus mark-up anggaran, pengaturan pemenang tender, hingga pungutan liar di tingkat pejabat teknis. Aliran dana diduga tidak hanya berhenti di kontraktor, tetapi juga mengalir ke berbagai pihak yang memiliki posisi “mengamankan” jalannya proyek.

OTT Mandailing Natal: Benang Merah Kasus

Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, pada Kamis malam (26/6/2025). Dalam operasi senyap itu, enam orang diciduk dan diboyong ke Jakarta.

Dari hasil pemeriksaan, lima orang resmi ditetapkan sebagai tersangka, yaitu:

• Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut.
• Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua.
• Heliyanto (HEL), Pejabat Pembuat Komitmen Satker PJN Wilayah I Sumut.
• M. Akhirun Efendi Siregar (KIR), Direktur Utama PT DNG.
• M. Raihan Dalusmi Pilang (RAY), Direktur PT RN.

Nama-nama tersebut memperlihatkan bahwa skema korupsi melibatkan pejabat inti di dinas teknis dan perusahaan kontraktor pelaksana proyek. Namun, pemeriksaan terhadap Idianto dan sejumlah jaksa lain menimbulkan spekulasi bahwa lingkaran kasus bisa meluas hingga ke institusi penegak hukum.

Bayangan “Mafia Proyek” di Sumut

Fakta bahwa eks Kajati Sumut ikut diperiksa menunjukkan bahwa kasus ini berpotensi membuka tabir mafia proyek jalan di Sumatera Utara. Selama bertahun-tahun, isu pengaturan proyek infrastruktur di provinsi ini selalu terdengar, tapi sulit dibuktikan.

Kini, dengan kombinasi OTT, pemeriksaan saksi, dan sinergi KPK-Kejagung, publik menunggu apakah penyidikan ini akan berani menyentuh aktor-aktor besar di balik layar.

Jika terbukti adanya keterlibatan pejabat tinggi kejaksaan, kasus ini bisa menjadi tamparan keras bagi integritas aparat hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan, bukan justru ikut bermain dalam pusaran korupsi.

Pertaruhan Kredibilitas KPK dan Kejaksaan

Kasus ini bukan sekadar soal uang atau proyek jalan. Lebih dari itu, ia menjadi ujian kredibilitas KPK dan Kejaksaan dalam membuktikan bahwa hukum bisa menjerat siapa pun, termasuk orang dalam tubuh institusi hukum sendiri.

Publik tentu menanti: akankah kasus ini berakhir sebatas pejabat dinas dan kontraktor, ataukah berani menyeret pihak-pihak berpengaruh yang selama ini kerap lolos dari jeratan hukum?

(T)

#KPK #Korupsi #KorupsiJalanSumut