Teror KKB di Puncak Papua: Rumah Bupati, Kantor Distrik, hingga Gereja Dibakar, Satgas Damai Cartenz Beberkan Propaganda Berbahaya

KKB Bakar Tempat Ibadah dan Rumah Dinas Bupati (Dok: Humas Polri)

D'On, Ilaga, Papua Tengah — Ketegangan kembali mencuat di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, setelah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan aksi pembakaran brutal terhadap sejumlah fasilitas publik dan rumah dinas milik pemerintah. Aksi ini terjadi pada Minggu, 6 Juli 2025, di Distrik Omukia, dan kembali menegaskan pola kekerasan yang selama ini kerap dijalankan oleh kelompok tersebut di wilayah konflik Papua.

Sasaran pembakaran kali ini bukan sembarang bangunan. Dua unit rumah milik Bupati Puncak Elvis Tabuni—yang menurut pihak kepolisian sudah lama tidak dihuni—ikut menjadi korban. Tak hanya itu, Kantor Distrik Omukia, tempat pelayanan publik berlangsung, juga hangus dilalap api.

Namun serangan tersebut tidak berhenti di situ. Satgas Operasi Damai Cartenz mencatat bahwa setidaknya empat bangunan penting lainnya turut menjadi target pembakaran:

• Satu unit gereja di Kampung Pinapa, Distrik Omukia, yang diduga menjadi pusat aktivitas keagamaan warga.
• Rumah dinas Pemerintah Daerah (Pemda) di lokasi yang sama.
• Puskesmas di Kampung Pinapa, fasilitas kesehatan utama yang melayani masyarakat setempat.
• Bangunan sekolah sekaligus kantor kampung di Kampung Pinggil, Omukia.

Narasi Militerisasi Dipatahkan: Satgas Tegaskan Tidak Ada Penggunaan Fasilitas Sipil

Komandan Satgas Ops Damai Cartenz, Brigjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani, dengan tegas membantah klaim sepihak dari pihak KKB yang menyebut bahwa rumah Bupati dan kantor distrik digunakan sebagai pos militer.

“KKB berusaha membangun narasi bahwa pemerintah menjadikan fasilitas sipil sebagai markas militer, padahal itu tidak benar. Ini murni propaganda untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka dan menghasut masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Faizal dalam keterangannya, didampingi Wakil Komandan Operasi, Kombes Pol. Adarma Sinaga.

Menurut Faizal, pola propaganda ini merupakan upaya sistematis dari KKB untuk membentuk opini publik baik di dalam negeri maupun internasional agar mendapatkan simpati serta membenarkan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan.

Sebby Sambom dan Narasi Ketakutan: Satgas Beberkan Upaya Framing di Media Sosial

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, turut menyoroti peran aktif Sebby Sambom, yang selama ini mengklaim diri sebagai juru bicara TPNPB-OPM. Yusuf menyebut bahwa Sebby menyebarkan narasi bahwa aparat militer telah menempati rumah Bupati dan Kantor Distrik, yang diklaim menyebabkan warga takut dan meninggalkan kampung mereka.

Namun fakta di lapangan justru menunjukkan hal berbeda.

“Sebelum pernyataan dari Sebby keluar, akun-akun simpatisan KKB malah sempat menyebar narasi bahwa bangunan dibakar oleh aparat TNI-Polri. Ini jelas menunjukkan adanya skenario framing yang terstruktur untuk membingkai opini publik,” tegas Yusuf.

Dia menambahkan bahwa model komunikasi semacam ini bukan hal baru dalam konflik Papua. KKB kerap membungkus aksi kekerasan dengan klaim-klaim politik dan HAM untuk memutarbalikkan persepsi publik.

Dampak Nyata: Fasilitas Publik Rusak, Masyarakat Terdampak Langsung

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, serangan ini memberikan dampak serius bagi masyarakat Distrik Omukia. Hilangnya kantor distrik, puskesmas, sekolah, dan rumah ibadah jelas memukul aktivitas sosial dan pelayanan dasar warga.

“Pembakaran gereja, sekolah, puskesmas ini bukan bentuk perlawanan, melainkan teror terhadap warga sipil. Yang menjadi korban bukan aparat, tapi rakyat,” ujar Yusuf lagi, menekankan bahwa narasi ‘perlawanan terhadap militerisasi’ justru kerap menjadi kedok untuk aksi kejahatan.

Menurutnya, KKB juga memiliki pola khas dalam mengklaim korban: apabila warga sipil dibunuh, mereka akan menyebut bahwa korban adalah mata-mata TNI/Polri. Ini, kata dia, adalah strategi berulang untuk menghindari kecaman publik.

Komitmen Satgas: Papua Harus Damai

Brigjen Pol. Faizal menegaskan bahwa keberadaan TNI-Polri di Kabupaten Puncak semata-mata untuk menjaga keamanan dan melindungi warga sipil dari ancaman KKB. Ia memastikan bahwa aparat keamanan tidak menggunakan fasilitas sipil seperti rumah dinas atau kantor pemerintah sebagai pos militer, sebagaimana yang dituduhkan.

“Kami hadir untuk menjaga keamanan, bukan untuk menguasai fasilitas publik. Justru fasilitas-fasilitas itu sedang kami jaga agar tidak dirusak oleh kelompok yang ingin Papua terus bergolak,” kata Faizal.

Satgas Ops Damai Cartenz memastikan mereka akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran dan menjamin stabilitas di wilayah tersebut.

Catatan: Mengapa Insiden Ini Harus Jadi Perhatian Nasional

Aksi pembakaran terhadap fasilitas sipil seperti rumah dinas, puskesmas, sekolah, dan gereja di Papua bukan sekadar tindak pidana biasa. Ini adalah bagian dari strategi konflik yang menempatkan warga sipil sebagai pihak yang paling dirugikan.

Penting bagi publik, media, dan pemerintah untuk memahami bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok bersenjata sering kali dimaksudkan untuk menyamarkan tindakan terorisme sebagai perjuangan. Sementara itu, korban yang sesungguhnya rakyat Papua sendiri terus kehilangan akses terhadap pelayanan dasar dan hidup dalam ketakutan.

(Mond)

#KKB #Pembakaran #Teroris