Usulan Kontroversial dari Senayan: Legalkan Kasino Demi Penerimaan Negara?

Ilustrasi kasino

D'On, Jakarta – Wacana legalisasi kasino kembali mencuat, kali ini datang dari gedung parlemen. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, melontarkan usulan yang tak biasa dalam rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Senin (12/5). Galih mengajak pemerintah berpikir out of the box untuk mencari alternatif baru dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu opsi yang dia lontarkan dan cukup mengundang kontroversi adalah melegalkan kasino, seperti yang dilakukan Uni Emirat Arab (UEA).

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui siaran langsung YouTube TV Parlemen, Galih menggarisbawahi bahwa pemerintah tak boleh terus-menerus bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung PNBP. Ia mencontohkan UEA, sebuah negara yang dulunya mengandalkan minyak sebagai sumber utama pendapatan negara, namun kini telah bertransformasi menjadi pusat jasa dan hiburan modern di kawasan Timur Tengah.

“Mungkin, mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin sudah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab jalanin kasino, itu kan maksudnya mereka kan out of the box, gitu lembaga dan kementerian dan lembaganya,” ujar Galih dengan nada serius.

Ia mengingatkan bahwa sekitar 10–15 tahun lalu, UEA sangat bergantung pada minyak bumi. Namun ketika harga minyak global mengalami volatilitas dan menekan pendapatan negara, mereka mulai melakukan diversifikasi ekonomi secara masif.

“Dulu pemasukan terbesarnya selalu SDA. Tapi sejak krisis minyak, mereka sadar tidak bisa terus mengandalkan itu,” katanya.

Perubahan strategi UEA yang kini merambah sektor jasa, pariwisata, dan hiburan, termasuk legalisasi kasino, dinilai Galih sebagai langkah visioner yang patut dicontoh Indonesia. Ia percaya bahwa dengan kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor-sektor alternatif yang belum tergarap optimal.

“Mereka sudah geser dari SDA ke jasa, khususnya jasa sosial dan wisata. Kita pun pasti punya potensi itu. Tinggal bagaimana kemauan kita untuk menjelajahinya,” lanjut Galih.

Galih menekankan pentingnya pemerintah dan seluruh kementerian/lembaga untuk berani keluar dari zona nyaman. Ia menyebut bahwa kreativitas dan terobosan yang tidak konvensional sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan.

“Kita pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya. Ini mungkin bisa ditekankan ke kementerian dan lembaga lainnya. Tentunya kami di DPR juga siap membantu arah ke sana,” pungkasnya.

Meski usulan legalisasi kasino masih menjadi isu sensitif di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Galih tampaknya ingin membuka ruang diskusi tentang potensi ekonomi dari sektor-sektor yang selama ini dianggap tabu. Apakah ini akan menjadi awal dari pergeseran paradigma kebijakan fiskal Indonesia? Waktu yang akan menjawab.

(Mond)

#Kasino #PNBP #DPR #GalihKartasasmita