Puan Maharani Tegas Sentil Budi Arie: Jangan Asal Bicara Soal PDIP dan Judi Online
Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani akhirnya angkat bicara terkait pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi yang diduga mengaitkan partainya dengan isu judi online (judol).
D'On, Jakarta — Isu panas kembali mengguncang panggung politik nasional. Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, angkat suara dengan nada tegas dan tajam. Kali ini, sorotan tertuju pada pernyataan kontroversial Menteri Komunikasi dan Informatika merangkap Plt. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, yang diduga menyeret nama PDIP dalam pusaran isu judi online (judol).
Di tengah sorotan publik dan media yang kian intens, Puan tidak tinggal diam. Dalam pernyataan terbuka seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025), ia menyentil Budi Arie dengan lugas, menuntut klarifikasi secepatnya atas tuduhan yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak citra partai berlambang banteng moncong putih itu.
"Untuk menghindari fitnah dari Pak Menteri, tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi," tegas Puan di hadapan para wartawan.
“PDIP Bukan Kambing Hitam”
Puan dengan nada serius menegaskan bahwa PDIP tidak akan tinggal diam bila terus dijadikan sasaran tudingan tanpa bukti. Menurutnya, partai yang telah lama berjuang di kancah politik nasional tidak pantas dijadikan kambing hitam dalam isu yang tidak jelas asal-usulnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh oleh sejumlah kader PDIP, yang merasa pernyataan Budi Arie telah melampaui batas. Pelaporan ke pihak kepolisian menjadi bentuk perlawanan atas narasi yang dianggap menyesatkan dan merugikan partai secara institusional.
"Silakan saja (melapor), untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diharapkan. Menyebut satu nama atau lembaga tanpa bukti tentu menyakiti banyak pihak. Jadi sebaiknya ada klarifikasi," ujar Puan.
Meski mengakui telah bertemu langsung dengan Budi Arie dalam forum tertutup, Puan memilih tidak membeberkan isi pertemuan tersebut. Namun, ia mengulang seruan pentingnya klarifikasi publik dari sang menteri.
Jalur Hukum Ditempuh: PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim
Ketegangan antara PDIP dan Budi Arie tak berhenti pada level pernyataan politik. Pada Selasa siang, sejumlah kader PDIP resmi melaporkan Menteri Budi Arie ke Bareskrim Polri. Langkah ini menandai keseriusan partai dalam menjaga kehormatan dan nama baiknya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima, menyampaikan bahwa laporan tersebut bukan hanya bentuk keberatan, tapi juga memberi peluang bagi Budi Arie untuk melakukan koreksi.
"Itu juga memberikan ruang kepada Pak Budi Arie untuk menyampaikan permintaan maaf dan pencabutan pernyataannya," ungkap Aria Bima.
Menurutnya, menyampaikan pernyataan yang menyentuh institusi politik sebesar PDIP tanpa landasan kuat bisa berdampak sistemik bukan hanya bagi partai, tapi juga stabilitas demokrasi.
Polemik dan Pelajaran: Hati-hati dalam Berbicara di Ruang Publik
Kontroversi ini menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat publik. Di era keterbukaan informasi dan sensitivitas politik yang tinggi, setiap pernyataan yang keluar dari mulut pejabat negara harus melalui pertimbangan matang. Apalagi, jika menyangkut nama besar seperti PDIP, partai yang memiliki akar sejarah panjang dalam demokrasi Indonesia.
Sampai saat ini, publik masih menunggu sikap resmi dari Budi Arie Setiadi. Apakah akan mengklarifikasi dan meminta maaf, atau tetap pada pernyataan sebelumnya, yang sudah terlanjur menciptakan gejolak di kancah politik nasional.
Yang jelas, bagi PDIP, ini bukan semata soal nama baik. Ini tentang menjaga marwah institusi, dan memastikan bahwa tidak ada ruang bagi narasi tak berdasar yang mencederai integritas politik nasional.
(Mond)
#PuanMaharani #BudiArieSetiadi #Nasional #JudiOnline
