Peran Strategis Pranata Humas Kejaksaan: Garda Terdepan Informasi Publik dan Penguat Kepercayaan Masyarakat
D'On, PADANG — Keberadaan Pranata Hubungan Masyarakat (Pranata Humas) di lingkungan pemerintahan kini semakin memegang peranan penting, terutama di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik dan penerapan sistem birokrasi modern berbasis merit system. Di era digital yang serba cepat seperti saat ini, fungsi humas tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam membangun citra positif lembaga, menjaga kepercayaan masyarakat, hingga menangkal penyebaran informasi palsu atau hoaks.
Hal itu menjadi perhatian serius di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai institusi penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, Kejaksaan dituntut mampu menghadirkan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik tersebut, Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengikuti Rapat Penyusunan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin (11/5/2026). Kegiatan yang digelar secara daring itu diikuti seluruh satuan kerja Kejaksaan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Rapat tersebut menjadi bagian penting dari langkah strategis Kejaksaan Agung dalam memperkuat struktur dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan. Penyusunan formasi kebutuhan jabatan fungsional dinilai sangat penting guna memastikan keberadaan tenaga humas yang profesional, kompeten, dan mampu menjawab tantangan komunikasi publik yang terus berkembang.
Dalam pelaksanaannya, Pranata Humas memiliki tugas yang sangat kompleks. Mereka tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelayanan dan pengelolaan informasi publik, tetapi juga menjalankan fungsi komunikasi internal dan eksternal lembaga. Peran tersebut mencakup perencanaan strategi komunikasi, pelaksanaan publikasi kegiatan institusi, pengelolaan media sosial, hubungan dengan media massa, hingga penyampaian informasi penegakan hukum kepada masyarakat secara objektif dan berimbang.
Di tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan Pranata Humas menjadi semakin vital. Informasi yang beredar di media sosial sering kali berkembang tanpa verifikasi yang jelas dan berpotensi memunculkan persepsi negatif terhadap institusi penegak hukum. Karena itu, humas Kejaksaan dituntut mampu bergerak cepat dalam melakukan diseminasi informasi yang benar dan terpercaya.
Selain itu, Pranata Humas juga berperan dalam membangun komunikasi persuasif dengan masyarakat. Mereka menjadi jembatan antara institusi Kejaksaan dengan publik agar setiap kebijakan, program, maupun tindakan penegakan hukum dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Peran tersebut sangat menentukan dalam membangun citra institusi yang profesional, humanis, dan transparan. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tidak hanya dibangun melalui penindakan hukum semata, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan kemampuan institusi dalam menjelaskan berbagai proses hukum kepada masyarakat secara jelas dan mudah dipahami.
Kejaksaan menyadari bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap informasi resmi dan valid. Oleh sebab itu, penguatan peran Pranata Humas menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan optimalisasi fungsi kehumasan, diharapkan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks dapat diminimalisir. Di sisi lain, transparansi informasi yang baik juga diyakini mampu meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.
Melalui rapat penyusunan formasi kebutuhan jabatan fungsional tersebut, Kejaksaan Agung RI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas komunikasi publik di lingkungan Kejaksaan. Ke depan, Pranata Humas diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga mampu menjadi pengelola opini publik yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menjaga marwah institusi di tengah dinamika masyarakat digital yang terus berkembang.
(Hms)
#KejaksaanAgung #Nasional
