Padang Dukung Penuh Koperasi Merah Putih, Fadly Amran: Jangan Sampai UMKM Jalan di Tempat
D'On, PADANG — Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Komitmen itu ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat mengikuti peluncuran operasional 1.061 KDKMP secara daring bersama Presiden RI, Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026).
Kegiatan nasional tersebut dipusatkan di KDKMP Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sementara di Kota Padang, peluncuran diikuti dari KDKMP Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara.
Turut hadir dalam kegiatan itu Panglima Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayor Jenderal TNI Arief Gajah Mada, unsur Forkopimda Sumbar dan Kota Padang, OPD terkait, camat, lurah, hingga pengurus koperasi dari berbagai wilayah di Kota Padang.
Peluncuran 1.061 KDKMP ini menjadi bagian dari langkah besar pemerintah pusat dalam membangun sistem ekonomi berbasis kerakyatan melalui koperasi desa dan kelurahan. Ribuan koperasi yang diresmikan tersebut tersebar di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, sekaligus menjadi simbol percepatan pembangunan ekonomi dari tingkat akar rumput.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan yang berlandaskan semangat kekeluargaan.
“Ekonomi kita dibangun atas asas kekeluargaan, di mana yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin. Karena itu, koperasi dan UMKM harus diperkuat, salah satunya melalui keberadaan KDKMP,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa program KDKMP akan terintegrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga mampu menciptakan perputaran ekonomi baru di daerah.
“Program KDKMP yang terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan memperkuat perputaran ekonomi desa dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Kita semua harus menyukseskannya,” tegasnya.
Menurut Presiden, operasionalisasi 1.061 KDKMP merupakan prestasi besar bangsa Indonesia karena dapat diwujudkan dalam waktu kurang dari satu tahun sejak konsep hingga pembangunan fisik dimulai pada November 2025.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu unit KDKMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, setiap gerai KDKMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.
“Setiap gerai KDKMP dilengkapi fasilitas pendukung aktivitas ekonomi masyarakat, seperti gerai sembako, layanan simpan pinjam, dan sarana logistik. Untuk mendukung operasionalnya, pemerintah juga merekrut puluhan ribu manajer koperasi, serta menyiapkan sistem distribusi pangan dan penguatan usaha masyarakat berbasis desa dan kelurahan,” jelasnya.
Di Kota Padang sendiri, progres pembangunan KDKMP terus berjalan. Dari delapan titik pembangunan yang sedang dikembangkan, tiga lokasi telah rampung 100 persen, sementara sisanya terus dikebut melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan dari unsur TNI.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas hadirnya KDKMP yang dinilai dapat menjadi wadah nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong dan kebersamaan, terutama bagi pelaku UMKM.
“Koperasi merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus terus diperkuat. Kehadiran KDKMP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM di setiap kelurahan di Kota Padang,” katanya.
Fadly menegaskan, Pemko Padang tidak ingin koperasi hanya menjadi simbol atau bangunan fisik semata. Menurutnya, keberhasilan KDKMP harus diukur dari sejauh mana koperasi mampu menggerakkan ekonomi warga dan meningkatkan daya saing UMKM lokal.
“KDKMP akan kita sinergikan dengan Program Unggulan Pemko Padang ‘UMKM Naik Kelas’ melalui dukungan perizinan, sertifikasi halal, rumah kemasan, akses permodalan, hingga distribusi produk agar UMKM semakin berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan klasik UMKM selama ini bukan semata pada kualitas produk, tetapi juga akses pasar, distribusi, dan pembiayaan yang terbatas. Karena itu, kehadiran KDKMP harus menjadi solusi konkret, bukan sekadar program seremonial.
“Kini solusi permodalan, gerai pemasaran, dan sarana distribusi telah tersedia. Tinggal bagaimana semua pihak bersama-sama memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai UMKM kita jalan di tempat karena lemahnya akses dan pendampingan,” tegas Fadly.
Komentar Fadly tersebut dinilai mencerminkan arah pembangunan ekonomi Kota Padang yang mulai fokus pada penguatan ekosistem usaha rakyat secara menyeluruh. Tidak hanya membantu pelaku UMKM memproduksi barang, tetapi juga memastikan produk mereka memiliki legalitas, kualitas kemasan, akses pasar, hingga kemampuan bersaing di tingkat regional maupun nasional.
Kehadiran KDKMP juga dipandang berpotensi menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas di Kota Padang. Dengan sistem koperasi yang terintegrasi, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga bagian dari rantai distribusi dan pengembangan usaha.
Jika dijalankan secara konsisten dan profesional, KDKMP diyakini dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.
(Mond)
#Padang #Daerah #KoperasiMerahPutih
