D'On, Padang - Kasus dugaan tindak pidana perbankan di Bank Nagari KCP Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, kian memanas dan menjadi sorotan tajam publik. Isu yang beredar menyebut adanya dugaan rekayasa dana nasabah oleh oknum internal dengan nilai fantastis mencapai puluhan miliar rupiah.
Laporan terkait kasus ini diketahui telah masuk ke Polda Sumatera Barat sejak Agustus 2025. Namun hingga kini, perkembangan penanganannya belum menunjukkan kejelasan signifikan, memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan pun semakin menguat. Publik menilai, kasus ini bukan sekadar dugaan pelanggaran internal, tetapi berpotensi merusak kepercayaan terhadap sistem perbankan daerah.
Ketua DPW Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menyebut pengusutan kasus ini harus dilakukan secara terbuka dan tanpa tebang pilih.
“Ini bukan perkara kecil. Jika dibiarkan berlarut, kepercayaan masyarakat bisa runtuh. Penegakan hukum harus tegas, transparan, dan tidak pandang bulu,” ujar Roni dengan nada keras, saat dihubungi dirgantaraonline, Sabtu (2/5/2016) via sambungan telpon.
Langkah pengawalan ini juga mendapat sokongan penuh dari Dewan Pimpinan Nasional REPRO. Ketua Umum DPN REPRO, Hotmian Siregar, mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan Surat Tugas Khusus guna menggerakkan relawan di Sumatera Barat untuk mengawal kasus tersebut.
Melalui Surat Tugas Khusus No: 012/11-24/STK-DPN-REPRO, relawan diberi mandat mengumpulkan data dan bukti terkait dugaan penyimpangan, termasuk di sektor perbankan, lalu melaporkannya langsung ke pusat serta aparat penegak hukum.
Hotmian menegaskan, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, tidak boleh ada ruang bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan.
“Tidak ada tempat bagi mafia anggaran maupun oknum yang bermain di balik jabatan. Jika terbukti, harus diproses hukum tanpa kompromi,” tegasnya.
Roni menambahkan, pengawalan ini merupakan bentuk komitmen relawan dalam menjaga wibawa pemerintah sekaligus memastikan aparatur negara tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Ini soal kepercayaan publik. Kami akan kawal sampai tuntas, agar hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan,” pungkasnya.
(Tim)
#Perbankan #Penipuan #BankNagari
