Ilustrasi
D'On, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak lagi memberi ruang abu-abu bagi aparatur sipil negara. Kebijakan work from home (WFH) bukan tiket libur panjang berkedok kerja dan pemerintah siap menindak tegas siapa pun yang coba bermain-main.
Melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ, Mendagri secara gamblang menegaskan: disiplin ASN adalah harga mati. WFH yang diterapkan setiap Jumat demi efisiensi bahan bakar minyak (BBM) tidak boleh berubah menjadi celah “kabur halus” dari tanggung jawab.
“Kami pastikan ASN benar-benar bekerja, bukan sekadar menghilang dari kantor,” tegas Tito dalam pernyataannya, Kamis (2/4/2026).
Tak main-main, pemerintah kini mengaktifkan pengawasan berbasis teknologi. Sistem geo-location akan digunakan untuk melacak keberadaan ASN saat jam kerja. Ponsel wajib aktif pergerakan terpantau. Era “titip absen” dan kerja asal-asalan dari rumah tampaknya bakal berakhir.
“Handphone harus aktif, lokasi bisa dipantau. Jadi jangan coba-coba menyimpang,” sindirnya tajam.
Namun kebijakan ini juga punya batas tegas. ASN yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik tidak diberi opsi WFH. Mereka tetap wajib bekerja dari kantor (WFO), tanpa kompromi.
Sektor-sektor vital seperti layanan darurat, ketertiban umum, kebersihan, administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan hingga pendapatan daerah harus tetap berjalan normal. Bahkan camat dan lurah dipastikan tetap siaga di kantor.
“Camat dan lurah tidak ada WFH. Mereka harus tetap hadir melayani masyarakat,” tegas Tito lagi.
Pemerintah tak hanya memberi aturan, tapi juga menyiapkan evaluasi ketat. Dalam dua bulan ke depan, efektivitas kebijakan ini akan diuji apakah benar mampu menghemat energi tanpa mengorbankan pelayanan.
Daerah pun tak bisa santai. Laporan rutin wajib diserahkan setiap bulan. Jika terbukti ada penyimpangan, bukan tak mungkin sanksi tegas menanti.
Pesannya jelas:
WFH bukan libur terselubung.
ASN diawasi. Negara tidak lengah.
(B1)
#Nasional #WFH #ASN
